Menguak Jalur Tikus Perbatasan RI-Malaysia

Menurut dia, BNPP akan menambahkan PLBN sebagai upaya menertibkan lalu lintas orang dan barang. Jika tidak, lalu lintas perbatasan tidak akan terkontrol sehingga menimbulkan lalu lintas orang maupun barang secara ilegal. Robert mencontohkan dengan adanya jalur tikus itu menimbulkan berbagai kegiatan ilegal mulai dari perlintasan orang, sembako, hingga hal-hal yang berbahaya. “Melalui perbatasan yang tak diawasi, potensi penyelundupan akan mengancam keamanan negara,” ungkapnya.

Tim survei juga mendata kebutuhan mendesak salah satu desa yang berada di ujung Kabupaten Sambas, yakni Desa Temajuk. Menurut Robert, Desa Temajuk yang berbatasan dengan wilayah negara Malaysia mempunyai beberapa kebutuhan mendesak antara lain penguatan signal karena meskipun di Desa Temajuk sudah menggunakan sistem 4G, itu tidak fungsional karena tidak adanya bandwidth.

“Listrik masih menggunakan genset/diesel, tapi hanya mampu melayani 12 jam sehari. Lalu, jalan lingkungan dan jalan akses ke Titik Nol sangat mendesak untuk dibangun, sementara ini masih menggunakan jalan tanah atau jalan batu," tandasnya. (Baca juga: Petinggi KAMI Ditangkap, Ini Tanggapan Din Syamsuddin)

Robert menyampaikan dirinya telah bertemu dengan Danpos Pamtas yang bertugas di wilayah Temajuk. Dalam kesempatan tersebut, Danpos Pamtas menyampaikan bahwa Satgas Pamtas membutuhkan kendaraan operasional. "Pos Pamtas sangat membutuhkan sarana mobilitas berupa kendaraan operasional roda dua dan roda empat," ujarnya.

Selain itu, BNPP juga akan menyiapkan rekomendasi desain sistem tata kelola perbatasan negara ke pemerintah. Untuk keperluan tersebut, BNPP menggandeng sejumlah instansi seperti Imigrasi, Mabes TNI, Kodam XII/Tanjungpura, Satgas Pamtas, pemerintah kabupaten hingga desa melakukan survei identifikasi jalur atau titik lintasan yang berstatus non PLB dan non PLBN di Desa Temajuk.

"Di hasil akhir pelaksanaan survei identifikasi ini kita ingin memiliki bahan yang memadai dalam rangka merumuskan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan nasional bagaimana desain atau sistem tata kelola perbatasan negara kita, khususnya sistem tata kelola lintas batas negara yang semakin efektif, yang semakin mampu menjamin tertib aktivitas lintas batas negara," ujarnya. (Baca juga: Pemimpin Oposisi Ultimatum Presiden Belarusia)

Tenaga Ahli BNPP Mayjen TNI (Purn) Dedy Hadria mengungkapkan dengan dilakukannya survei ini pihaknya ingin melihat kondisi nyata di lapangan jalur-jalur yang tidak resmi ini seperti apa. "Nanti kita evaluasi kenapa itu terjadi, apakah faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor yang lain. Kemudian nanti kita lihat pengamanan yang selama ini dilakukan, apakah kurang personel, kurang alat, atau sistemnya atau pola operasinya yang akan kita evaluasi," ucap mantan Direktur Topografi TNI Angkatan Darat ini.