BKKBN Sebut Pentingnya Harmonisasi Penduduk dengan Daya Dukung Lingkungan
Rabu, 14 Oktober 2020 - 04:47 WIB
loading...
A
A
A
Sesungguhnya lahan gambut memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Karenanya sulit dikembangkan menjadi lahan pertanian. Namun akibat penyusutan lahan pertanian di Jawa sangat pesat, maka pemanfaatan lahan gambut menjadi tuntutan yang semakin kuat. Melalui rekayasa tepat guna, lahan gambut berhasil diubah menjadi lahan pertanian yang produktif dan subur. Diperuntukan bagi pertanian yang berkelanjutan. "Alhamdullilah, kini kami bisa menghasilkan beras di lahan gambut 1 hektare untuk tujuh ton. Prospek yang baik. Kini, Kalimantan Selatan mengembangkan puluhan ribu hektare lahan gambut untuk diolah menjadi area pertanian. Tidak berbahaya dan tidak merugikan kita. Dengan begitu kita bisa mempertahankan ketahanan pangan untuk kesejahteraan masyarakat. Restorasi lahan gambut cukup berhasil," ujarnya menambahkan.
Sementara Asep Sofyan melihat banyak hutan di Indonesia di konversi. Akibatnya kawasan hutan pun berubah fungsi. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah. "Kita harus memiliki strategi menjaga hutan kita. Sudah saatnya kita melakukan intensifikasi pemanfaatan lahan produktif dibanding terus memperluas," ujar Asep yang mencontohkan pengelolaan sawit di mana pemerintah Malaysia mewajibkan melakukannya secara intensifikasi.
Hasil produksi sawit, klaim Asep, justru lebih banyak dari Indonesia. Namun begitu, untuk pulau yang relatif luas, Asep menyarankan agar pemerintah menyinergikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. "Rumusnya sudah ada. Tinggal bagaimana kita memakainya," ujarnya.
Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk BKKBN Mila Rahmawati sekaligus moderator webinar itu, menggarisbawahi pengendalian penduduk sangat diperlukan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. ”Dukungan data kependudukan dibutuhkan dalam menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah antara lain penyediaan pangan, perumahan, sandang, pelayanan pendidikan dan kesehatan serta fasilitas lainnya,” ucapnya.
Sementara Asep Sofyan melihat banyak hutan di Indonesia di konversi. Akibatnya kawasan hutan pun berubah fungsi. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah. "Kita harus memiliki strategi menjaga hutan kita. Sudah saatnya kita melakukan intensifikasi pemanfaatan lahan produktif dibanding terus memperluas," ujar Asep yang mencontohkan pengelolaan sawit di mana pemerintah Malaysia mewajibkan melakukannya secara intensifikasi.
Hasil produksi sawit, klaim Asep, justru lebih banyak dari Indonesia. Namun begitu, untuk pulau yang relatif luas, Asep menyarankan agar pemerintah menyinergikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. "Rumusnya sudah ada. Tinggal bagaimana kita memakainya," ujarnya.
Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk BKKBN Mila Rahmawati sekaligus moderator webinar itu, menggarisbawahi pengendalian penduduk sangat diperlukan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. ”Dukungan data kependudukan dibutuhkan dalam menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah antara lain penyediaan pangan, perumahan, sandang, pelayanan pendidikan dan kesehatan serta fasilitas lainnya,” ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
