Puan Minta Pemerintah Kedepankan Diplomasi Damai di Intan Jaya
Selasa, 13 Oktober 2020 - 14:13 WIB
loading...
Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah melakukan diplomasi damai dalam menyelesaikan konflik di Intan Jaya, Papua. FOTO/SINDOnews/ABDUL ROCHIM
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah melakukan diplomasi damai dalam menyelesaikan konflik di Intan Jaya, Papua . Menurut Puan, seluruh pihak harus mengedepankan alasan kemanusiaan dalam menyikapi berbagai konflik Intan Jaya dan di seluruh Bumi Papua .
"Lakukan diplomasi damai dengan memprioritaskan kemanusiaan dalam menghadapi berbagai kasus di Papua," kata Puan, Selasa (13/10/2020).
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, pemerintah harus menaruh perhatian serius pada sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Khususnya, adalah jaminan perlindungan bagi masyarakat sipil. (Baca juga: Legislator Papua Minta Pemerintah Hentikan Konflik di Intan Jaya )
Saat ini, kata Puan, perhatian pemerintah sudah diwujudkan dengan menyalurkan dana alokasi khusus (DAK) yang harus diimbangi dengan pengawasan agar penggunaannya betul-betul tepat sasaran dan tepat manfaat.
Puan mengapresiasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang berkomitmen menyelesaikan investigasi kasus penembahan di Intan Jaya. TGPF Intan Jaya dibentuk Menko Polhukam Mahfud MD untuk melakukan pemeriksaan terkait insiden penembakan yang terjadi di Intan Jaya beberapa pekan sebelumnya. Tim tersebut terdiri dari unsur gabungan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, lembaga perlindungan saksi, TNI, Polri, dan BIN.
"DPR mengapresiasi komitmen Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menyelesaikan investigasi meski menjadi sasaran tembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Intan Jaya, Papua," ungkap Puan. (Baca juga: OPM Gunakan Tameng Hidup Warga Sipil saat Serang Pos Koramil Hitadipa Papua )
"Lakukan diplomasi damai dengan memprioritaskan kemanusiaan dalam menghadapi berbagai kasus di Papua," kata Puan, Selasa (13/10/2020).
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, pemerintah harus menaruh perhatian serius pada sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Khususnya, adalah jaminan perlindungan bagi masyarakat sipil. (Baca juga: Legislator Papua Minta Pemerintah Hentikan Konflik di Intan Jaya )
Saat ini, kata Puan, perhatian pemerintah sudah diwujudkan dengan menyalurkan dana alokasi khusus (DAK) yang harus diimbangi dengan pengawasan agar penggunaannya betul-betul tepat sasaran dan tepat manfaat.
Puan mengapresiasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang berkomitmen menyelesaikan investigasi kasus penembahan di Intan Jaya. TGPF Intan Jaya dibentuk Menko Polhukam Mahfud MD untuk melakukan pemeriksaan terkait insiden penembakan yang terjadi di Intan Jaya beberapa pekan sebelumnya. Tim tersebut terdiri dari unsur gabungan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, lembaga perlindungan saksi, TNI, Polri, dan BIN.
"DPR mengapresiasi komitmen Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menyelesaikan investigasi meski menjadi sasaran tembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Intan Jaya, Papua," ungkap Puan. (Baca juga: OPM Gunakan Tameng Hidup Warga Sipil saat Serang Pos Koramil Hitadipa Papua )
(abd)
Lihat Juga :
