Vaksin Datang Lebih Cepat

JAKARTA - Harapan agar pandemi Covid-19 bisa segera berakhir terbuka lebar. Pasalnya, vaksin yang menjadi senjata untuk mengatasi virus yang berasal dari Wuhan, China tersebut tidak lama lagi bakal tersedia dan digelontorkan kepada masyarakat.

Untuk vaksinasi periode pertama, mereka yang diprioritaskan adalah para tenaga kesehatan dan aparat keamanan yang berada di garis terdepan dalam penanganan Covid-19. (Baca: Nasihat Indah Aa Gym: Jangan Mempersulit Diri!)

Kemarin, Kementerian Kemaritiman dan Investasi dalam siaran persnya memastikan program vaksinasi bakal dimulai November depan. Kepastian ini diperoleh setelah tiga produsen vaksin Covid-19 China sudah menyanggupi penyediaan jutaan dosis untuk Indonesia.

Ketiga perusahaan dimaksud masing-masing Cansino yang menyanggupi 100.000 vaksin (single dose) pada November 2020 dan dan sekitar 15–20 juta pada 2021. Kemudian G42/Sinopharm menyediakan 5 juta dosis pada November dan total 15 juta dosis vaksin (dual dose).

Selanjutnya Sinovac berkomitmen mengirimkan 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) pada minggu pertama November dan 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) lagi pada minggu pertama Desember 2020. Selain itu, perusahaan dimaksud juga menyediakan 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bulk.



Selain itu, pada 2021, Sinopharm mengusahakan 50 juta (dual dose), Cansino 20 juta (single dose), Sinovac 125 juta (dual dose). Single dose artinya 1 orang hanya membutuhkan 1 dosis vaksinasi, sementara dual dose membutuhkan 2 kali vaksinasi untuk 1 orang. (Baca juga: PSBB Diperpanjang, Seklah di Jakarta Belum Bisa Terapkan Tatap Muka)

Sebagai informasi, ketiga perusahaan yang bersiap mengirim vaksin sudah masuk pada tahap akhir uji klinis tahap ke-3 dan dalam proses mendapatkan emergency use authorization (EUA) di sejumlah negara. Cansino melakukan uji klinis tahap ke-3 di China, Arab Saudi, Rusia, dan Pakistan. G42/Sinopharm melakukan uji klinis tahap ke-3 di China, Uni Emirat Arab (UEA), Peru, Maroko, dan Argentina.

EUA dari pemerintah China telah diperoleh ketiga perusahaan tersebut pada Juli 2020. Pemerintah UAE ikut memberikan emergency use authorization kepada G42/Sinopharm. Adapun Sinovac melakukan uji klinis tahap ke-3 di China, Indonesia, Brasil, Turki, Bangladesh, dan Cile.

Menteri Kesehatan Terawan Putranto mengaku pihaknya telah menyiapkan program vaksinasi Covid-19 dan mengambil langkah untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia serta akan segera melakukan simulasi di beberapa puskesmas. Sejak akhir September 2020, juga telah dilaksanakan pelatihan kepada tenaga kesehatan mengenai tata cara vaksinasi Covid-19.

"Pada tahap awal, kami akan memberikan prioritas vaksin kepada mereka yang di garda terdepan, yaitu medis dan paramedis, pelayanan publik, TNI/Polri, dan seluruh tenaga pendidik," kata Menkes Terawan dalam keterangan pers kemarin. (Baca juga: Tips Aman ke Dokter Gigi Selama Covid-19)

Dia menjelaskan, untuk menjaga akuntabilitas pengadaan vaksin maka vaksin yang dibayarkan pemerintah dan yang mandiri tetap harus melalui Bio Farma, sebagai BUMN yang ditunjuk untuk pengadaan vaksin. Dalam waktu dekat, Bio Farma diminta memaparkan kepada publik mengenai biaya pembelian vaksin dari semua mitra kerja samanya.

Menkes menegaskan bahwa para garda terdepan dan yang tidak mampu secara ekonomi akan dibayarkan vaksinnya oleh pemerintah. "Mereka yang di garda terdepan dan peserta penerima bantuan iuran alias PBI dalam BPJS Kesehatan akan ditanggung biaya vaksinnya oleh pemerintah."

Ketua Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) sekaligus menko perekonomian, Airlangga Hartarto, membenarkan kesiapan vaksin masuk Tanah Air. “Dan tahun ini diharapkan 30 juta, di mana itu berasal dari salah satu Cansino, Sinovac, Sinopharm, dan juga Astrazeneca,” kata Airlangga.

Untuk memastikan ketersediaan vaksin dimaksud, pemerintah mengirim sejumlah menteri ke negara produsen. Airlangga menyebutkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri BUMN Erick Thohir sedang bertolak ke China untuk melakukan komitmen. (Baca juga: Kasus Anak Melonjak di Masa Pandemi, Kemensos Tingkatkan Layanan Asuh)

“Astrazeneca ini sudah ada komitmen 100 juta dan 50 juta, sekarang sedang berangkat Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri, Menteri BUMN untuk mempersiapkan 50 juta yang diorder pertama dan dibayar. Dan kemudian yang berikut berbasis kepada Bio Farma yang mengadakan. Dan pemerintah sudah menurunkan perpres, dan ini adalah untuk pengadaan vaksin,” jelas Airlangga.

Roadmap Vaksinasi Covid-19

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar peta jalan atau roadmap vaksinasi Covid-19 dipaparkan minggu ini. Menurutnya, dengan adanya roadmap ini maka akan jelas apa yang harus dilakukan saat vaksin sudah tersedia.

“Roadmap pemberian vaksin minggu ini, saya minta secara khusus dipaparkan sehingga jelas apa yang akan kita lakukan,” katanya saat membuka rapat terbatas kemarin. (Baca juga: Banjir Tewaskan 17 Orang di Vietnam)

Dua minggu sebelumnya, Jokowi meminta agar vaksinasi direncanakan secara detail. Bahkan, dia minta agar dipersiapkan seawal mungkin. Untuk itu, dia menargetkan agar dalam waktu dua minggu perencanaan tersebut sudah siap. Dari lokasi, siapa yang melakukan, hingga siapa yang divaksinasi harus sudah jelas.

Pekan lalu Jokowi juga telah menerbitkan peraturan presiden (perpres). Perpres ini mengatur empat hal yakni pengadaan vaksin Covid-19, pelaksanaan vaksinasi Covid-19, pendanaan pengadaan vaksin Covid-19, pelaksanaan vaksinasi Covid-19, serta dukungan dan fasilitas kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku telah diminta Presiden menuntaskan peta jalan vaksinasi minggu ini. Dia pun memastikan pemerintah sudah menyusun sasaran penerima vaksin Covid-19.

Dalam paparan yang disampaikan Airlangga, ada lima kelompok prioritas yang jumlahnya mencapai 102.411.500 orang. Kelompok prioritas pertama adalah garda terdepan yang terdiri atas medis, paramedis contact tracing, pelayan publik termasuk TNI/Polri berjumlah 3.497.737 orang. (Baca juga: Investor Asing dan Domestik Makin 'Ganas' dengan Lahan Industri)

Kelompok prioritas kedua adalah masyarakat yang terdiri atas tokoh agama/masyarakat, perangkat daerah (kecamatan, desa, RT/RW), dan sebagian pelaku ekonomi berjumlah 5.624.010 orang.

Adapun kelompok prioritas ketiga adalah seluruh tenaga pendidik mulai PAUD/TK, SD, SMP, SMA, dan sederajat, perguruan tinggi berjumlah 4.361.197 orang. Selanjutnya kelompok prioritas keempat adalah aparatur pemerintah yakni pusat, daerah, dan legislatif berjumlah 2.305.689 orang. Kelompok prioritas terakhir adalah peserta BPJS PBI sebanyak 86.622.867 orang.

Berapa kebutuhan vaksin? Menurut Airlangga, jumlah vaksin yang dibutuhkan dua kali lipat dari jumlah sasaran vaksinasi. Bila jumlah kelompok prioritas sebanyak 102.411.500 orang, vaksin yang diperlukan mencapai 204.823.000.

Jumlah ini masih ditambah kelompok lain yang menjadi sasaran vaksinasi meskipun bukan prioritas, yakni masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya sebanyak 57.584.500 dengan kebutuhan vaksin 115.097.000. ’’Sehingga jumlah sasaran vaksinasi Covid-19 berjumlah 160 juta orang dengan kebutuhan vaksin 320 juta,’’ papar dia.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan bahwa perpres ini yang akan menjadi dasar hukum dalam pengadaan vaksin, termasuk program vaksinasi. Dia pun meminta seluruh pemangku kepentingan untuk mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam perpres tersebut. (Lihat videonya: Kelompok Geng Motor di Medan terjaring Razia Polisi)

Dia menandaskan, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kepatuhan para pemangku kepentingan dalam menjalankan ketentuan yang sudah ditetapkan. "Selama proses vaksinasi diharapkan terjadi kerja sama antara Kementerian Kesehatan dengan lintas kementerian lainnya, pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota, BUMN maupun badan usaha milik swasta dan organisasi profesi atau kemasyarakatan jika diperlukan," tuturnya. (Dita Angga/Binti Mufarida)