Sinergi Kejagung-Polri Diharapkan Bikin Kasus Djoko Tjandra Transparan
Senin, 12 Oktober 2020 - 20:05 WIB
loading...
A
A
A
"Dengan P21 berkas, kasus Djoko Tjandra segera disidangkan yang dilakukan secara terbuka dan transparan, jadi Djoko Tjandra diberikan pula kebebasan untuk mengungkapkan kasusnya luas," ujar Indriyanto, Senin (12/10/2020).
Adapun Djoko Tjandra juga turut tersandung kasus di Kejagung. Dia sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung. Dia diduga berperan sebagai pemberi suap, sehingga muncul wacana penggabungan surat dakwaan untuk tersangka Djoko Tjandra.
"Bentuk perbuatan berlainan walaupun sama mengenai delik suapnya. Misalnya saja Kepolisian menangani tentang dugaan suap untuk penghapusan Red Notice dan Surat Jalan, sedangkan Kejaksaan menangani dugaan Suap untuk Fatwa MA," ucapnya.
Dia berpendapat, berdasarkan KUHAP 141, penggabungan perkara Djoko Tjandra bisa saja dilakukan. Akan tetapi hal itu menjadi kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan mempertimbangkan kepentingan pemeriksaan.
"Penggabungan perkara dimungkinkan menurut KUHAP (141), tetapi kebijakan penggabungan perkara ini menjadi kebijakan penuntut umum dengan melihat urgensinya pemeriksaan. Dengan telah dilakukan pelimpahan perkara Pinangki dan P-21 DT, penggabungan tidak menjadi urgensinya," ungkapnya.
Adapun Djoko Tjandra juga turut tersandung kasus di Kejagung. Dia sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung. Dia diduga berperan sebagai pemberi suap, sehingga muncul wacana penggabungan surat dakwaan untuk tersangka Djoko Tjandra.
"Bentuk perbuatan berlainan walaupun sama mengenai delik suapnya. Misalnya saja Kepolisian menangani tentang dugaan suap untuk penghapusan Red Notice dan Surat Jalan, sedangkan Kejaksaan menangani dugaan Suap untuk Fatwa MA," ucapnya.
Dia berpendapat, berdasarkan KUHAP 141, penggabungan perkara Djoko Tjandra bisa saja dilakukan. Akan tetapi hal itu menjadi kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan mempertimbangkan kepentingan pemeriksaan.
"Penggabungan perkara dimungkinkan menurut KUHAP (141), tetapi kebijakan penggabungan perkara ini menjadi kebijakan penuntut umum dengan melihat urgensinya pemeriksaan. Dengan telah dilakukan pelimpahan perkara Pinangki dan P-21 DT, penggabungan tidak menjadi urgensinya," ungkapnya.
Lihat Juga :
