Kini Polisi Dimanja, Dulu Angkatan Darat jadi Anak Emas Soeharto

Neta menuturkan semua itu kemungkinan ada hubungannya dengan sejarah panjang Megawati Soekarnoputri dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pada masa Orde Baru (Orba), Kongres PDI di Bali dapat berjalan karena ada jaminan keamanan dari elite kepolisian saat itu.

Kala Megawati menjabat Wakil Presiden memberikan perhatian yang cukup besar terhadap Korps Bhayangkara. Polri mendapatkan kenaikan anggaran hingga 500% dibandingkan Orba. Neta mengungkapkan pemisahan Polri dari TNI dan menempatkannya di bawah kendali presiden langsung juga berkat Megawati. Saat pencalonan sebagai presiden, menurutnya, Jokowi lebih dekat dengan militer. IPW menyebut kemenangan Jokowi di pilpres tidak lepas dari kerja keras sejumlah perwira kepolisian. “Sehingga tak heran jika Jokowi terlihat memanjakan Polri. Juga memberi peluang yang sangat luas bagi jenderal-jenderal polisi untuk menjabat di kementerian maupun lembaga sipil lainnya,” pungkasnya.

Sesuai Pasal 4 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, memang disebutkan Polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan Pasal 8 merupakan penegasan penyapihan Polri dari ABRI (sekarang TNI). Pasal itu menyebutkan Polri berada di bawah Presiden.

Begitulah, konstelasi pertahanan keamanan nasional memang tak lepas dari dinamika politik yang berkembang. Kondisi saat ini berbanding terbalik dengan di era Orde Baru. Di zaman kepemimpinan Soeharto, Polri menjadi Angkatan keempat, setelah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Yang menjadi anak emas kala itu tentu saja Angkatan Darat. Para perwira menengahnya menguasai posisi wali kota dan bupati nyaris di seluruh nusantara.

Penempatan mereka bahkan sudah dipastikan sejak pemilihan kepala daerah. Dulu dikenal istilah “calon jadi”, yang berarti sudah mendapat restu dari Ketua Umum Golongan Karya (Golkar) yang dirangkap oleh Presiden Soeharto. Proses pemilihan tidak langsung (diwakilkan oleh anggota DPRD setempat) sekadar basa-basi. Selain calon jadi tadi ada dua calon pendamping, yang berfungsi menandakan seolah-olah ada pemilihan yang ‘demokratis”. Istilah calon jadi juga disematkan kepada para perwira tinggi yang sudah direstui Cendana –kediaman Soeharto-- untuk menduduki kursi gubernur.

Dalam mendampingi tugasnya sebagai Presiden, Soeharto juga lebih suka mengangkat dari kalangan tentara. Mereka adalah Umar Wirahadikusumah, Sudharmono, dan Try Soetrisno. Meski orang sipil juga sempat kebagian tiga kali menjadi wakil presiden, yakni di masa awal pemerintahan (Hamengkubuwono IX dan Adam Malik) dan di akhir rezim orde Baru (B.J. Habibie).