Pemerintah Diminta Percepat Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi

Sabtu, 10 Oktober 2020 - 06:25 WIB
loading...
A A A
Namun, sejumlah tantangan ditemukan. Selain upaya mendasar dalam mempersiapkan ekosistem teknologi berupa internet dan fasilitasnya yang lebih merata, tantangan lainnya juga mencakup kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

“Praktiknya terbilang rumit karena manajemen big data membutuhkan perangkat teknologi yang lebih canggih daripada komputer biasa dan kemampuan teknis yang dibutuhkan pun sangat beragam, seperti, pemodelan data (data modelling), scripting, programming, data mining, dan lain-lain,” katanya.(Baca juga: Sri Mulyani Bongkar Ambisi Besar Dibalik Pengesahan UU Cipta Kerja )

“Dengan demikian, dalam hal ini, pemerintah harus memetakan dan memperlebar kapasitas aktor-aktor strategisnya terlebih dahulu, dan apa saja peranannya,” lanjut Vunny.

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) misalnya, berperan dalam menyiapkan ekosistem teknologi termasuk pemerataan jangkauan internet di Indonesia beserta pengembangan sistem dan edukasi keamanan siber.

Selain itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang berperan dalam menyiapkan berbagai SDM yang kompeten. Begitu juga peranan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) untuk memimpin berbagai kerjasama karena big data memerlukan dan memungkinkan kolaborasi dengan banyak sektor, baik antarlembaga negara dengan sektor swasta maupun dengan negara lain sebagai mitra.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Penting bagi Literasi,...
Penting bagi Literasi, Mahasiswa Ajak Wikipedia Ikuti Aturan Perlindungan Data di Indonesia
Polemik Anggaran MBG...
Polemik Anggaran MBG Kental Nuansa Politik, Pengamat Kebijakan Publik: Secara Prosedural Sudah Disepakati DPR
Kedaulatan Rakyat atas...
Kedaulatan Rakyat atas Data Pribadi Pascaperjalanan Dagang Indonesia-AS
Menggugat Janji UU Perlindungan...
Menggugat Janji UU Perlindungan Data Pribadi
MK Kabulkan Permohonan...
MK Kabulkan Permohonan tentang UU Pelindungan Data Pribadi
Pemerintah Bahas Kesepakatan...
Pemerintah Bahas Kesepakatan Transfer Data Pribadi Indonesia-Amerika Hari Ini
Pemanfaatan Big Data...
Pemanfaatan Big Data Analytics di Perusahaan Reasuransi
Tips MotionTrade: Lindungi...
Tips MotionTrade: Lindungi Data Pribadi Anda dari Ancaman Sniffing di Era Investasi Digital
Diduga Bocorkan Nomor...
Diduga Bocorkan Nomor WA, Dokter Detektif Dilaporkan Shella Saukia: Kasus Kini Disidik Polisi
Rekomendasi
Kilau Emas Meredup,...
Kilau Emas Meredup, Turun 9 Ribu Sentuh Level Rp2.601.000/Gram
China Perluas Pengaruh...
China Perluas Pengaruh di Kirgizstan, Warga Khawatir soal Kedaulatan
Tim Futsal MNC University...
Tim Futsal MNC University Borong Dua Gelar Juara dalam Dua Turnamen Bergengsi
Berita Terkini
KPK Sebut OTT Bupati...
KPK Sebut OTT Bupati Lombok Barat Naik ke Tahap Penyidikan
Rapat Paripurna DPR...
Rapat Paripurna DPR RI Hari Ini Sahkan RUU PFII hingga Tetapkan Anggota KPI
Evaluasi Program MBG,...
Evaluasi Program MBG, BGN Cek Ulang Validitas 63 Juta Penerima Manfaat-Insentif SPPG
Heboh Kipas Angin Rp1,8...
Heboh Kipas Angin Rp1,8 T untuk Kopdes, KPK Ingatkan Pengadaan Barang Titik Rawan Korupsi
Komisi I DPR Setujui...
Komisi I DPR Setujui Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi, Nurul Arifin: Perkuat Pertahanan dan Tingkatkan Daya Gentar
Hasil Perampasan Aset...
Hasil Perampasan Aset Diurus Badan Khusus, Komisi III DPR: Perlu Ada Tim Pengawasan
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved