Bantah Isu yang Beredar, Jokowi Jelaskan soal AMDAL dan Bank Tanah
Jum'at, 09 Oktober 2020 - 19:03 WIB
loading...
Presiden Jokowi memastikan AMDAL ketat tetap ada bagi industri besar tapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan. FOTO/CAPTURE/SINDOnews/DITA ANGGA RUSIANA
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut demo penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dilatarbelakangi adanya disinformasi substansi dan hoaks di media sosial. Dia menyebut salah satunya terkait isu analisis mengenai dampak lingkungan ( AMDAL ).
"Yang juga sering diberitakan tidak benar adalah dihapusnya AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Itu juga tidak benar. AMDAL tetap ada bagi industri besar harus studi AMDAL yang ketat tapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan," katanya di Istana Bogor, Jumat (9/10/2020).
Pada kesempatan itu dia juga memberi penjelasan terkait keberadaan bank tanah. Menurutnya, bank tanah ini sangat diperlukan. (Baca juga: Soal UU Ciptaker, Jokowi: Jika Tidak Puas, Silakan Uji Materi ke MK )
"Ini untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional pemerataan ekonomi dan konsolidasi lahan serta reforma Agraria," katanya.
Di sisi lain juga dapat menjamin akses masyarakat untuk kepemilikan tanah. "Ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah, kepemilikan lahan dan kita selama ini tidak memiliki bank tanah," katanya. (Baca juga: Jokowi: UU Cipta Kerja untuk Sediakan Lapangan Pekerjaan Sebanyak-banyaknya )
"Yang juga sering diberitakan tidak benar adalah dihapusnya AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Itu juga tidak benar. AMDAL tetap ada bagi industri besar harus studi AMDAL yang ketat tapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan," katanya di Istana Bogor, Jumat (9/10/2020).
Pada kesempatan itu dia juga memberi penjelasan terkait keberadaan bank tanah. Menurutnya, bank tanah ini sangat diperlukan. (Baca juga: Soal UU Ciptaker, Jokowi: Jika Tidak Puas, Silakan Uji Materi ke MK )
"Ini untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional pemerataan ekonomi dan konsolidasi lahan serta reforma Agraria," katanya.
Di sisi lain juga dapat menjamin akses masyarakat untuk kepemilikan tanah. "Ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah, kepemilikan lahan dan kita selama ini tidak memiliki bank tanah," katanya. (Baca juga: Jokowi: UU Cipta Kerja untuk Sediakan Lapangan Pekerjaan Sebanyak-banyaknya )
(abd)
Lihat Juga :
