Pengamat Sebut Pungli di Birokrasi dalam Sertifikasi Lahan Masih Terjadi
Kamis, 08 Oktober 2020 - 20:29 WIB
loading...
A
A
A
"Mungkin ini kurangnya transparansi publik hasil pembahasan RUU atau ini memang sengaja disebarkan oleh kelompok politik tertentu agar situasi di masyarakat tambah gaduh," tutupnya.
Sementara itu, akademisi Universitas Indonesia Esa Unggul, Syurya Muhammad Nur, menyatakan, terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.965 peraturan daerah. Ini menggambarkan kompleksitas dan obesitas regulasi di Indonesia, apalagi saling tumpang tindih sehingga kemudahan berusaha di bawah negara-negara ASEAN lainnya.
Hambatan-habatan tersebut, sambungnya, sedang diselesaikan pemerintah untuk mendatangkan investor. UU Ciptaker, salah satu upaya yang dilakukan.
Menurutnya, UU Ciptaker juga memberikan kemudahan, pemberdayaan, serta perlindungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), seperti pengurusan pembentukan perseroan terbatas (PT).
"PT untuk UMKM dapat didirikan oleh perseorangan yang tidak memerlukan akta pendirian. Cukup pernyataan pendirian perseroan yang disahkan secara elektronik oleh Menteri Hukum dan HAM," katanya.
Sementara itu, akademisi Universitas Indonesia Esa Unggul, Syurya Muhammad Nur, menyatakan, terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.965 peraturan daerah. Ini menggambarkan kompleksitas dan obesitas regulasi di Indonesia, apalagi saling tumpang tindih sehingga kemudahan berusaha di bawah negara-negara ASEAN lainnya.
Hambatan-habatan tersebut, sambungnya, sedang diselesaikan pemerintah untuk mendatangkan investor. UU Ciptaker, salah satu upaya yang dilakukan.
Menurutnya, UU Ciptaker juga memberikan kemudahan, pemberdayaan, serta perlindungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), seperti pengurusan pembentukan perseroan terbatas (PT).
"PT untuk UMKM dapat didirikan oleh perseorangan yang tidak memerlukan akta pendirian. Cukup pernyataan pendirian perseroan yang disahkan secara elektronik oleh Menteri Hukum dan HAM," katanya.
(maf)
Lihat Juga :
