Implementasi Pancasila dalam Kedaulatan Pangan
Kamis, 08 Oktober 2020 - 20:41 WIB
loading...
Prof Hariyono, saat menjadi narasumber dalam kegiatan rapat Koordinasi Peningkatan Aparatur Pemerintahan Kecamatan Perbatasan Tahun 2020 Regional II yang digelar oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Manado, Sulawesi Utara, Kamis, (8/10/2020)
A
A
A
MANADO - Pancasila tidak hanya sebuah ideologi. Namun juga merupakan cita-cita bangsa untuk mewujudkan negara yang sejahtera dengan kedaulatan yang dimiliki oleh warga negaranya. Salah satu kedaulatan yang urgen diwujudkan dengan berasaskan Pancasila adalah kedaulatan di bidang pangan.
Gagasan tersebut menjadi pokok pikiran Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof Hariyono, saat menjadi narasumber dalam kegiatan rapat Koordinasi Peningkatan Aparatur Pemerintahan Kecamatan Perbatasan Tahun 2020 Regional II yang digelar oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Manado, Sulawesi Utara, Kamis, (8/10/2020).
Dalam kegiatan itu, BNPP dan BPIP menyoroti urgensi peran camat di wilayah perbatasan sebagai fasilitator peningkatan karakter masyarakat menyangkut kedaulatan negara. Camat dalam hal ini didorong untuk kreatif merangkul masyarakat mengatasi persoalan budaya, ideologi, dan pangan.
Sebagai sebuah negara agraris, Indonesia kerap diidentikkan dengan pertanian padi. Sehingga, masyarakat berkeyakinan bahwa makanan pokok satu-satunya di Indonesia adalah beras. Anggapan ini tak sepenuhnya salah, namun menjadi kendala jika pangan beras harus disamaratakan di semua daerah.
Menurut Hariyono, dampak anggapan yang sudah diyakini secara turun-temurun itu berpotensi menimbulkan kesenjangan di wilayah yang lahan tanahnya tidak bisa ditumbuhi padi. Sebagai negara yang berasaskan Pancasila, mewujudkan keadilan sosial dalam hal pangan menuntut kreativitas para camat dan masyarakat.
Gagasan tersebut menjadi pokok pikiran Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof Hariyono, saat menjadi narasumber dalam kegiatan rapat Koordinasi Peningkatan Aparatur Pemerintahan Kecamatan Perbatasan Tahun 2020 Regional II yang digelar oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Manado, Sulawesi Utara, Kamis, (8/10/2020).
Dalam kegiatan itu, BNPP dan BPIP menyoroti urgensi peran camat di wilayah perbatasan sebagai fasilitator peningkatan karakter masyarakat menyangkut kedaulatan negara. Camat dalam hal ini didorong untuk kreatif merangkul masyarakat mengatasi persoalan budaya, ideologi, dan pangan.
Sebagai sebuah negara agraris, Indonesia kerap diidentikkan dengan pertanian padi. Sehingga, masyarakat berkeyakinan bahwa makanan pokok satu-satunya di Indonesia adalah beras. Anggapan ini tak sepenuhnya salah, namun menjadi kendala jika pangan beras harus disamaratakan di semua daerah.
Menurut Hariyono, dampak anggapan yang sudah diyakini secara turun-temurun itu berpotensi menimbulkan kesenjangan di wilayah yang lahan tanahnya tidak bisa ditumbuhi padi. Sebagai negara yang berasaskan Pancasila, mewujudkan keadilan sosial dalam hal pangan menuntut kreativitas para camat dan masyarakat.
Lihat Juga :
