Tito Sebut 2% Masyarakat Belum Masuk Database Kependudukan
Selasa, 06 Oktober 2020 - 15:05 WIB
loading...
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan 98% masyarakat telah masuk dalam data kependudukan Dukcapil Kemendagri. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan 98% masyarakat telah masuk dalam data kependudukan Dukcapil Kemendagri. Dia mengatakan capaian 98% perekaman data ini sangat bermanfaat dalam mendukung pembangunan nasional.
“Baik dalam perencanaan, eksekusi oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Tito dalam Rakornas Dukcapil, Selasa (6/10/2020). (Baca juga: Mendagri Ingatkan Paslon dan Timses Tak Lakukan Kampanye Hitam di Pilkada)
Menurutnya adanya data ini akan membuat perencanaan pembangunan lebih akurat, efektif dan efisien. “Data jumlah laki-laki, perempuan dalam kategori per tahun, umur. Kemudian zonasi wilayah, tingkat pendidikan dan lain-lain. Itu semua bisa diolah dari data-data mentah jadi data spesifik yang dapat digunakan oleh banyak pihak baik pemerintah maupun swasta dengan otoritas tertentu,” ungkapnya. (Baca juga: Layanan Disdukcapil Bermasalah, Kemendagri Perintahkan Daerah Lakukan Ini)
Meski begitu Tito mengingatkan bahwa masih ada 2% masyarakat yang belum masuk database kependudukan. Dia ingin agar hal ini dituntaskan sehingga seluruh masyarakat sudah ada di database kependudukan. “Kita masih punya PR, masih ada sekitar 2%yang belum masuk database. Kita upayakan untuk sesegera mungkin seluruh 100% WNI atau yang tinggal di Indonesia dapat teridentifikasi dalam satu database. Sehingga pembuatan program, perencanaan termasuk dalam penegakan hukum dan lain-lain dapat tertunjang dengan database ini,” ujarnya.
Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah mengatakan target nasional perekaman e-KTP memang di angka 98%. Namun jika di tingkatan daerah masih banyak yang belum tercapai. “Target kinerja yang harus dipenuhi oleh dukcapil adalah tentang perekaman e-KTP 98% di tingkat nasional sudah tercapai. Tetapi di Kabupaten/Kota banyak yang belum tercapai,” pungkasnya.
“Baik dalam perencanaan, eksekusi oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Tito dalam Rakornas Dukcapil, Selasa (6/10/2020). (Baca juga: Mendagri Ingatkan Paslon dan Timses Tak Lakukan Kampanye Hitam di Pilkada)
Menurutnya adanya data ini akan membuat perencanaan pembangunan lebih akurat, efektif dan efisien. “Data jumlah laki-laki, perempuan dalam kategori per tahun, umur. Kemudian zonasi wilayah, tingkat pendidikan dan lain-lain. Itu semua bisa diolah dari data-data mentah jadi data spesifik yang dapat digunakan oleh banyak pihak baik pemerintah maupun swasta dengan otoritas tertentu,” ungkapnya. (Baca juga: Layanan Disdukcapil Bermasalah, Kemendagri Perintahkan Daerah Lakukan Ini)
Meski begitu Tito mengingatkan bahwa masih ada 2% masyarakat yang belum masuk database kependudukan. Dia ingin agar hal ini dituntaskan sehingga seluruh masyarakat sudah ada di database kependudukan. “Kita masih punya PR, masih ada sekitar 2%yang belum masuk database. Kita upayakan untuk sesegera mungkin seluruh 100% WNI atau yang tinggal di Indonesia dapat teridentifikasi dalam satu database. Sehingga pembuatan program, perencanaan termasuk dalam penegakan hukum dan lain-lain dapat tertunjang dengan database ini,” ujarnya.
Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah mengatakan target nasional perekaman e-KTP memang di angka 98%. Namun jika di tingkatan daerah masih banyak yang belum tercapai. “Target kinerja yang harus dipenuhi oleh dukcapil adalah tentang perekaman e-KTP 98% di tingkat nasional sudah tercapai. Tetapi di Kabupaten/Kota banyak yang belum tercapai,” pungkasnya.
(cip)
Lihat Juga :
