Ini Rekomendasi Setara Institute untuk Reformasi TNI
Selasa, 06 Oktober 2020 - 13:13 WIB
loading...
Foto/ilustrasi.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Selepas Orde Baru jatuh, masyarakat menginginkan adanya reformasi di sejumlah sektor, termasuk keamanan dan pertahanan. Sayangnya, menurut Setara Institute reformasi di sektor keamanan justru mengalami kemunduran yang serius.
Menurut Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani, hal tersebut akan mengancam supremasi sipil dan demokrasi. Untuk itu, Setara Institute mengusulkan beberapa rekomendasi agar reformasi TNI berjalan baik.
Pertama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan akselerasi terhadap upaya penuntasan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu yang diduga dilakukan oknum TNI. Selain itu, pemerintah harus mempercepat pembahasan dan pengesahan mengenai revisi Undang-Undang (UU) Peradilan Militer.
(Baca: Setara Institute Nilai Reformasi Militer Jalan di Tempat)
Kedua, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus aktif dalam mengawasi setiap agenda reformasi TNI. Ketiga, Presiden Jokowi harus mengevaluasi kinerja kementerian dalam kerangka agenda reformasi TNI.
Menurut Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani, hal tersebut akan mengancam supremasi sipil dan demokrasi. Untuk itu, Setara Institute mengusulkan beberapa rekomendasi agar reformasi TNI berjalan baik.
Pertama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan akselerasi terhadap upaya penuntasan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu yang diduga dilakukan oknum TNI. Selain itu, pemerintah harus mempercepat pembahasan dan pengesahan mengenai revisi Undang-Undang (UU) Peradilan Militer.
(Baca: Setara Institute Nilai Reformasi Militer Jalan di Tempat)
Kedua, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus aktif dalam mengawasi setiap agenda reformasi TNI. Ketiga, Presiden Jokowi harus mengevaluasi kinerja kementerian dalam kerangka agenda reformasi TNI.
Lihat Juga :
