Tolak UU Cipta Kerja, AHY: Berbahaya, Berpotensi Ciptakan Banyak Masalah
Senin, 05 Oktober 2020 - 20:39 WIB
loading...
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan menolak pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU. FOTO/SINDOnews/YULIANTO
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa walk out yang dilakukan oleh anggota Fraksi Demokrat dari rapat paripurna DPR, Senin (5/10/2020) sore, adalah penegasan atas penolakan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi UU. Penolakan itu telah disampaikan secara resmi di tingkat Raker Badan Legislasi sebelumnya.
"Selaku Ketua Umum @PDemokrat, saya bersama Fraksi @FPD_DPR memutuskan Partai Demokrat tetap MENOLAK RUU Cipta Kerja. Sebagai penegasan atas penolakan kami tersebut, Fraksi Partai Demokrat WALK-OUT dari Sidang Paripurna DPR RI Senin (5/10) sore ini," cuit AHY, sapaan akrab Agus Harimurti Yudhoyono, melalui akun pribadi Twitter, @AgusYudhoyono, Senin (5/10/2020) malam.
Menurutnya, keputusan menolak RUU Cipta Kerja telah disampaikan Fraksi Demokrat sejak dalam pandangan akhir mini fraksi pada pengesahan tingkat I di Raker Baleg, Sabtu (3/10/2020). Kemudian penolakan ditegaskan dalam pendapat fraksi sidang paripurna DPR sore ini. (Baca juga: Tok, Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Cipta Kerja )
"Saya mohon maaf pada masyarakat Indonesia, khususnya buruh dan pekerja, karena kami belum cukup suara untuk bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Insyaallah kita terus memperjuangkan harapan rakyat," tulisnya.
Menurutnya, pengesahan UU Cipta Kerja sangat dipaksakan karena banyak pasal yang merugikan kaum buruhdan pekerja yang jumlahnya sangat banyak. Bahkan, kata Agus, RUU ini juga berbahaya karena ekonomi Pancasila akan bergeser menjadi terlalu kapitalistik dan neoliberalistik yang jauh dari prinsip-prinsip keadilan sosial.
"Alih-alih berupaya unt ciptakan lap. kerja scr luas, RUU tsb berpotensi ciptakan byk sekali masalah lainnya," cuit AHY.
Atas dasar itu, AHY menyerukan kepada seluruh pengurus dan kader Partai Demokrat serta mengajak elemen masyarakat, utamanya buruh dan pekerja, untuk bersama-sama bersuara menegakkan keadilan. "No one is left behind. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Tuhan Bersama Kita. #DemokratTolakRUUCiptaker," tulisnya. (Baca juga: UU Cipta Kerja Tak Puaskan Semua Pihak, Puan Persilakan Judicial Review )
"Selaku Ketua Umum @PDemokrat, saya bersama Fraksi @FPD_DPR memutuskan Partai Demokrat tetap MENOLAK RUU Cipta Kerja. Sebagai penegasan atas penolakan kami tersebut, Fraksi Partai Demokrat WALK-OUT dari Sidang Paripurna DPR RI Senin (5/10) sore ini," cuit AHY, sapaan akrab Agus Harimurti Yudhoyono, melalui akun pribadi Twitter, @AgusYudhoyono, Senin (5/10/2020) malam.
Menurutnya, keputusan menolak RUU Cipta Kerja telah disampaikan Fraksi Demokrat sejak dalam pandangan akhir mini fraksi pada pengesahan tingkat I di Raker Baleg, Sabtu (3/10/2020). Kemudian penolakan ditegaskan dalam pendapat fraksi sidang paripurna DPR sore ini. (Baca juga: Tok, Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Cipta Kerja )
"Saya mohon maaf pada masyarakat Indonesia, khususnya buruh dan pekerja, karena kami belum cukup suara untuk bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Insyaallah kita terus memperjuangkan harapan rakyat," tulisnya.
Menurutnya, pengesahan UU Cipta Kerja sangat dipaksakan karena banyak pasal yang merugikan kaum buruhdan pekerja yang jumlahnya sangat banyak. Bahkan, kata Agus, RUU ini juga berbahaya karena ekonomi Pancasila akan bergeser menjadi terlalu kapitalistik dan neoliberalistik yang jauh dari prinsip-prinsip keadilan sosial.
"Alih-alih berupaya unt ciptakan lap. kerja scr luas, RUU tsb berpotensi ciptakan byk sekali masalah lainnya," cuit AHY.
Atas dasar itu, AHY menyerukan kepada seluruh pengurus dan kader Partai Demokrat serta mengajak elemen masyarakat, utamanya buruh dan pekerja, untuk bersama-sama bersuara menegakkan keadilan. "No one is left behind. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Tuhan Bersama Kita. #DemokratTolakRUUCiptaker," tulisnya. (Baca juga: UU Cipta Kerja Tak Puaskan Semua Pihak, Puan Persilakan Judicial Review )
(abd)
Lihat Juga :
