Jokowi: Penambahan Jumlah Penduduk Tanpa Penataan Perkotaan Akan Picu Masalah

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pembangunan perkotaan yang berkelanjutan segera dilakukan. Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan secara virtual pada acara Peringatan Global Hari Habitat Dunia 2020 yang digelar di Kota Surabaya.

"Kita bertemu di Kota Surabaya ini untuk meyakinkan kepada dunia bahwa Agenda Baru Perkotaan, New Urban Agenda, tahun 2036 tidak bisa ditunda-tunda lagi. Saat ini 55% penduduk dunia tinggal di perkotaan. Pada 2050 jumlahnya diperkirakan meningkat menjadi 68%. Laju peningkatan tertinggi terjadi di Benua Asia dan Afrika," katanya, Senin (5/10/2020). (Baca juga: Survei Voxpopuli, Kepuasan Terhadap Jokowi Tinggi, 9 Menteri Layak Direshuffle)

Jokowi mengatakan Indonesia pada 2030 diprediksi akan memiliki jumlah penduduk hampir 300 juta jiwa. Dimana 63,4% di antaranya tinggal di perkotaan. Dia menilai jika tidak disiapkan dan ditangani secara serius, pertumbuhan pesat masyarakat bisa saja memicu sejumlah permasalahan. “Mulai dari masalah kepadatan dan kemiskinan. Masalah lingkungan dan ketersediaan ruang publik. Ketersediaan infrastruktur dasar, terutama air bersih dan sanitasi. Termasuk masalah perumahan dan berbagai masalah perkotaan lainnya,” ungkapnya. (Baca juga: Belum Puas, Jokowi Kembali Minta Menteri Kerja Keras)

Namun jika ditangani dengan baik, Jokowi yakin urbanisasi dapat menjadi peluang yang luar biasa bagi kemajuan bangsa. Mulai dari lahirnya pusat kreativitas dan inovasi, memacu pertumbuhan ekonomi hingga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warganya. Lebih lanjut Jokowi menuturkan bahwa pemerintah Indonesia berupaya keras agar setiap warga negara dapat menempati rumah layak huni. “Sejak 2015 telah dilaksanakan program 1 Juta Rumah. Target pembangunan satu juta unit rumah per tahun sudah berhasil dilampaui pada 2018 dengan fokus pada masyarakat berpenghasilan rendah,"ujarnya. (Baca juga: Presiden Jokowi Klaim Penanganan Covid-19 di Indonesia Tak Buruk)

Dia mengatakan saat ini pemerintah Indonesia juga terus berusaha mengembangkan inovasi pembiayaan untuk meningkatkan akses rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam hal ini partisipasi swasta, masyarakat, dan i lembaga keuangan terus didorong. “Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Tabungan Perumahan rakyat (Tapera) yang memberikan jaminan ketersediaan sumber dana jangka panjang dan berkelanjutan terus kita jaga. Keterbukaan informasi dan kemudahan komunikasi terus kita kembangkan untuk memudahkan akses rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tuturnya.

Tidak hanya itu Jokowi menyebut pemerintah juga memberikan perhatian serius pada peningkatan kualitas kampung kumuh. Mulai dari program perbaikan kampung hingga program KOTAKU atau Kota Tanpa Kumuh. “(Ini) menitikberatkan pada kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam menyediakan pelayanan dasar seperti air bersih dan sanitasi yang layak,” katanya.

Pada kesempatan itu Mantan Gubernur DKI jakarta itu juga menyinggung soal pandemi Covid. Sebagaimana negara lain, Indonesia juga sibuk menangani pandemi. Namun menurutnya Indonesia menjadikan pandemi ini sebagai sebuah pembelajaran untuk membangun perkotaan tangguh dan sehat di masa mendatang. "Pandemi Covid-19 juga menjadi momentum pembelajaran dan refleksi untuk merancang kebijakan perencanaan dan pengelolaan perkotaan yang inklusif dan berkeadilan, meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana alam maupun bencana nonalam, termasuk ketangguhan terhadap wabah penyakit," pungkasnya.