AHY Sebut Pembahasan Hal-Hal Krusial RUU Ciptaker Kurang Transparan
Minggu, 04 Oktober 2020 - 09:43 WIB
loading...
A
A
A
AHY mengungkapkan Bank Dunia pada Juli lalu menyoroti potensi negatif dari RUU Ciptaker, khususnya, untuk ketenagakerjaan dan lingkungan. Catatan kedua, RUU Ciptaker ini mengubah sejumlah UU secara bersamaan. Tentu tidak bijak jika perumusan perundang-undangan yang kompleks ini dilakukan dengan terburu-buru.
(Baca: PKS dan Demokrat Tolak Bawa RUU Cipta Kerja ke Rapat Paripurna)
Ketiga, Partai Demokrat menginginkan hadirnya UU di bidang investasi dan ekonomi yang dapat memastikan dunia usaha dan kaum pekerja mendapatkan kebaikan dan keuntungan.
Catatan keempat, RUU Ciptaker mencerminkan bergesernya semangat Pancasila, terutama sila keadilan sosial ke arah ekonomi yang kapitalis dan neo-liberal. Terakhir, AHY menilai RUU Ciptaker cacat susbtansi dna procedural.
“Proses pembahasan hal-hal yang krusial kurang transparan dan akuntabel. Tidak banyak elemen masyarakat, pekerja, dan civil society yang dilibatkan untuk menjaga ekosistem ekonomi, serta keseimbangan antara pengusaha-pemerintah-pekerja,” pungkasnya.
(Baca: PKS dan Demokrat Tolak Bawa RUU Cipta Kerja ke Rapat Paripurna)
Ketiga, Partai Demokrat menginginkan hadirnya UU di bidang investasi dan ekonomi yang dapat memastikan dunia usaha dan kaum pekerja mendapatkan kebaikan dan keuntungan.
Catatan keempat, RUU Ciptaker mencerminkan bergesernya semangat Pancasila, terutama sila keadilan sosial ke arah ekonomi yang kapitalis dan neo-liberal. Terakhir, AHY menilai RUU Ciptaker cacat susbtansi dna procedural.
“Proses pembahasan hal-hal yang krusial kurang transparan dan akuntabel. Tidak banyak elemen masyarakat, pekerja, dan civil society yang dilibatkan untuk menjaga ekosistem ekonomi, serta keseimbangan antara pengusaha-pemerintah-pekerja,” pungkasnya.
(muh)
Lihat Juga :