Fungsi Pengawasan Tak Berdaya, DPR Jadi Follower Setia Pemerintah
Jum'at, 02 Oktober 2020 - 14:52 WIB
loading...
A
A
A
"Satu contoh penting lain untuk menunjukkan betapa DPR cenderung tak berdaya di hadapan pemerintah ketika mereka juga mendukung pelaksanaan Pilkada dilanjutkan pada 9 Desember nanti. Keputusan DPR ini melawan masukan berbagai pihak yang menginginkan penundaan pilkada demi mencegah potensi penularan baru virus Covid-19," ujar dia.
"Sebagai wakil rakyat, DPR enggan membawa suara penolakan warga atas pelaksanaan Pilkada dan memilih untuk mendukung keinginan pemerintah," tambahnya.
(Baca: Indonesia Belum Memasuki Puncak Pandemi Covid-19)
Di sisi lain, jika DPR terus dengan posisinya sebagai “pendukung setia” pemerintah, maka sulit berharap bahwa aspirasi rakyat masih relevan untuk disampaikan melalui DPR. Dengan kata lain peran DPR sebagai perwakilan rakyat sudah terkooptasi oleh kepentingan politik DPR sendiri.
Ketika DPR tidak lagi mengemban amanat sebagai wakil rakyat, maka rakyat harus berjuang sendiri untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan tak justru mencelakakan rakyat. Sebagai contoh ketika dua kali pemerintah memutuskan kenaikan iuran BPJS , DPR terlihat tak berdaya menolaknya.
"Sebagai wakil rakyat, DPR enggan membawa suara penolakan warga atas pelaksanaan Pilkada dan memilih untuk mendukung keinginan pemerintah," tambahnya.
(Baca: Indonesia Belum Memasuki Puncak Pandemi Covid-19)
Di sisi lain, jika DPR terus dengan posisinya sebagai “pendukung setia” pemerintah, maka sulit berharap bahwa aspirasi rakyat masih relevan untuk disampaikan melalui DPR. Dengan kata lain peran DPR sebagai perwakilan rakyat sudah terkooptasi oleh kepentingan politik DPR sendiri.
Ketika DPR tidak lagi mengemban amanat sebagai wakil rakyat, maka rakyat harus berjuang sendiri untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan tak justru mencelakakan rakyat. Sebagai contoh ketika dua kali pemerintah memutuskan kenaikan iuran BPJS , DPR terlihat tak berdaya menolaknya.
Lihat Juga :
