Legislator PDIP Usulkan Pemerintah Gratiskan Iuran BPJS Kesehatan
Jum'at, 17 April 2026 - 17:10 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan pemerintah menggratiskan seluruh iuran BPJS Kesehatan. Langkah ini dapat menyederhanakan persoalan pendataan peserta yang selama ini dinilai masih berbelit. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan pemerintah menggratiskan seluruh iuran BPJS Kesehatan. Langkah ini dapat menyederhanakan persoalan pendataan peserta yang selama ini dinilai masih berbelit.
Gagasan tersebut disampaikan Charles dalam rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/4/2026) kemudian viral di berbagai potongan video yang tersebar di media sosial.
Baca juga: Seluruh Warga Indonesia Bisa Dapatkan BPJS Gratis, Begini Hitungan PDIP
Skema iuran yang berlaku saat ini masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan. Dia menilai mekanisme klasifikasi peserta berdasarkan kemampuan ekonomi kerap menimbulkan persoalan di lapangan, mulai dari data yang tidak akurat hingga masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru terlewat.
Dengan menggratiskan iuran secara menyeluruh, pemerintah dinilai bisa memangkas kompleksitas birokrasi dan memastikan akses layanan kesehatan lebih merata.
“Sudahlah, sekaligus pemerintah biayai saja semuanya. Iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai pemerintah” ujar Charles, Kamis (16/4/2026).
Secara fiskal, pemerintah dinilai mampu menanggung beban iuran tersebut. Dia membandingkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyedot anggaran hingga ratusan triliun rupiah. “Mampu pak, program lain (MBG) malahan dipakai untuk motor trail. Ini untuk kesehatan rakyat,” ucapnya.
Gagasan tersebut disampaikan Charles dalam rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/4/2026) kemudian viral di berbagai potongan video yang tersebar di media sosial.
Baca juga: Seluruh Warga Indonesia Bisa Dapatkan BPJS Gratis, Begini Hitungan PDIP
Skema iuran yang berlaku saat ini masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan. Dia menilai mekanisme klasifikasi peserta berdasarkan kemampuan ekonomi kerap menimbulkan persoalan di lapangan, mulai dari data yang tidak akurat hingga masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru terlewat.
Dengan menggratiskan iuran secara menyeluruh, pemerintah dinilai bisa memangkas kompleksitas birokrasi dan memastikan akses layanan kesehatan lebih merata.
“Sudahlah, sekaligus pemerintah biayai saja semuanya. Iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai pemerintah” ujar Charles, Kamis (16/4/2026).
Secara fiskal, pemerintah dinilai mampu menanggung beban iuran tersebut. Dia membandingkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyedot anggaran hingga ratusan triliun rupiah. “Mampu pak, program lain (MBG) malahan dipakai untuk motor trail. Ini untuk kesehatan rakyat,” ucapnya.
(jon)
Lihat Juga :
