DPR Sebut Peran PT Pos Indonesia Strategis dalam Ekosistem Logistik Nasional
Kamis, 01 Oktober 2020 - 16:07 WIB
loading...
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan Evita Nursanty, menyebut, PT Pos Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam ekosistem logistik nasional. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah anggota DPR menilai peran BUMN bidang logistik khususnya PT Pos Indonesia sangat penting dalam penataan National Logistic Ecosystem (NLE) atau Ekosistem Logistik Nasional (Ekolognas). Penataan menyeluruh logistik nasional dan dukungan perundang -undangan sangat dibutuhkan.
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan Evita Nursanty, menyebut, PT Pos Indonesia mempunyai jaringan yang sangat luas hingga 4.800 kantor pos. Jumlah titik layanan (point of sales) mencapai 58.700 titik dalam bentuk kantor pos, agenpos, Mobile Postal Service, gudang, armada angkutan, dan lain lain, sangat penting. (Baca juga: Perkuat Tenaga Kurir, Bukti Pos Indonesia Serius Garap Bisnis Kiriman)
“Saat ini seluruh K/L dan kepala daerah bersinergi menata logistik nasional melalui National Logistic Ecosystem. Tapi kita belum melihat seperti apa posisi PT Pos Indonesia ke dalam ekosistem ini, padahal PT Pos Indonesia punya kekuatan strategis. Minimal misalnya dia menjadi leading sector dalam rangka mengintegrasikan logistik untuk BUMN maupun pemerintahan. Itu saja sudah memberikan manfaat yang sangat signifikan untuk menghindari biaya tinggi karena sama sama investasi di pergudangan, transportasi, sistem teknologi informasi, dan lain-lain,” kata Evita Nursanty. (Baca juga: Pos Indonesia Luncurkan Layanan Q9 Plus, untuk Kiriman Dalam Kota 3 Jam Sampai)
Menurut Evita, NLE memang sangat membutuhkan adanya integrasi komitmen kementerian/ lembaga dan kepala daerah, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana peran masing masing kemudian diatur di sana dan bagaimana kepatuhan untuk mengikuti target waktu yang ditetapkan. Apalagi biaya logistik kita masih tergolong tinggi dibanding negara ASEAN lainnya.
”Peran yang lebih luas dari entitas bisnis logistik belum kelihatan sehingga semua pihak menebak -nebak sendiri. Kita harapkan adanya penataan yang menyeluruh. Apalagi namanya Inpres kan instruksi presiden kepada kementerian/ lembaga dan gubernur, dan kebetulan tidak ada instruksi untuk Kementerian BUMN. Kita berharap pemerintah sudah memiliki solusi bagi integrasi logistik minimal untuk BUMN," kata Evita.
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan Evita Nursanty, menyebut, PT Pos Indonesia mempunyai jaringan yang sangat luas hingga 4.800 kantor pos. Jumlah titik layanan (point of sales) mencapai 58.700 titik dalam bentuk kantor pos, agenpos, Mobile Postal Service, gudang, armada angkutan, dan lain lain, sangat penting. (Baca juga: Perkuat Tenaga Kurir, Bukti Pos Indonesia Serius Garap Bisnis Kiriman)
“Saat ini seluruh K/L dan kepala daerah bersinergi menata logistik nasional melalui National Logistic Ecosystem. Tapi kita belum melihat seperti apa posisi PT Pos Indonesia ke dalam ekosistem ini, padahal PT Pos Indonesia punya kekuatan strategis. Minimal misalnya dia menjadi leading sector dalam rangka mengintegrasikan logistik untuk BUMN maupun pemerintahan. Itu saja sudah memberikan manfaat yang sangat signifikan untuk menghindari biaya tinggi karena sama sama investasi di pergudangan, transportasi, sistem teknologi informasi, dan lain-lain,” kata Evita Nursanty. (Baca juga: Pos Indonesia Luncurkan Layanan Q9 Plus, untuk Kiriman Dalam Kota 3 Jam Sampai)
Menurut Evita, NLE memang sangat membutuhkan adanya integrasi komitmen kementerian/ lembaga dan kepala daerah, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana peran masing masing kemudian diatur di sana dan bagaimana kepatuhan untuk mengikuti target waktu yang ditetapkan. Apalagi biaya logistik kita masih tergolong tinggi dibanding negara ASEAN lainnya.
”Peran yang lebih luas dari entitas bisnis logistik belum kelihatan sehingga semua pihak menebak -nebak sendiri. Kita harapkan adanya penataan yang menyeluruh. Apalagi namanya Inpres kan instruksi presiden kepada kementerian/ lembaga dan gubernur, dan kebetulan tidak ada instruksi untuk Kementerian BUMN. Kita berharap pemerintah sudah memiliki solusi bagi integrasi logistik minimal untuk BUMN," kata Evita.
Lihat Juga :
