Anggap Isu Kebangkitan PKI Mainan Elite Politik, Pilnet Dorong Rekonsiliasi Nasional
loading...
Ratusan pemuda dan pelajar Jakarta Utara menggelar aksi damai di Jalan Sungai Bambu Raya, Kecamatan Tanjung Priok, Rabu (30/9/2020). Foto: SINDOnews/Yohannes Tobing
A
A
A
JAKARTA - Sekretariat Nasional Publik Interest Lawyer Network (Pilnet) Indonesia Erwin Natosmal Oemar menganggap munculnya isu kebangkitan PKI atau komunisme hanya mainan elite politik dalam kontestasi politik nasional. Terlebih, isu ini tampak 'dinamis' muncul setiap tahunnya untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu.
"Isu ini tidak memberikan jawaban terhadap persoalan aktual yang dihadapi masyarakat sekarang," kata Erwin saat dihubungi SINDOnews, Kamis (1/10/2020).
Erwin mengatakan, sebenarnya banyak isu yang dihadapi bangsa ini untuk dikritisi seluruh komponen bangsa seperti penegakan hukum dan masalah kesejahteraan masyarakat. Isu tersebut dianggapnya jauh lebih tepat dikapitalisasi daripada memainkan isu kebangkitan PKI. Apalagi, negara saat ini tengah menghadapi pandemi Covid-19 berikut dampak yang ditimbulkannya.
( ).
Menurut Erwin, bicara peristiwa 65-66, ia melihat perlunya kesadaran semua pihak dalam menempatkan rekonsiliasi nasional. "Idealnya memang harus ada suatu rekonsiliasi nasional lewat mekanisme hukum yang ada. Sayangnya, payung hukumnya sudah dibatalkan MK," ujarnya.
Karena itu, Erwin melihat, jika isu tersebut harus muncul dan menjadi isu langganan sebaiknya dikaji secara terus-menerus untuk mengungkap fakta yang seimbang. Dari sini, korban maupun 'pelaku' bisa mendapatkan keadilan yang sama.
( ).
"Menurut saya hal sensitif ini harus tetap dibicarakan terus-menerus dari semua pihak. Tidak dengan cara menuduh dan menyudutkan, apalagi melalui gerakan politik," pungkasnya.
"Isu ini tidak memberikan jawaban terhadap persoalan aktual yang dihadapi masyarakat sekarang," kata Erwin saat dihubungi SINDOnews, Kamis (1/10/2020).
Erwin mengatakan, sebenarnya banyak isu yang dihadapi bangsa ini untuk dikritisi seluruh komponen bangsa seperti penegakan hukum dan masalah kesejahteraan masyarakat. Isu tersebut dianggapnya jauh lebih tepat dikapitalisasi daripada memainkan isu kebangkitan PKI. Apalagi, negara saat ini tengah menghadapi pandemi Covid-19 berikut dampak yang ditimbulkannya.
( ).
Menurut Erwin, bicara peristiwa 65-66, ia melihat perlunya kesadaran semua pihak dalam menempatkan rekonsiliasi nasional. "Idealnya memang harus ada suatu rekonsiliasi nasional lewat mekanisme hukum yang ada. Sayangnya, payung hukumnya sudah dibatalkan MK," ujarnya.
Karena itu, Erwin melihat, jika isu tersebut harus muncul dan menjadi isu langganan sebaiknya dikaji secara terus-menerus untuk mengungkap fakta yang seimbang. Dari sini, korban maupun 'pelaku' bisa mendapatkan keadilan yang sama.
( ).
"Menurut saya hal sensitif ini harus tetap dibicarakan terus-menerus dari semua pihak. Tidak dengan cara menuduh dan menyudutkan, apalagi melalui gerakan politik," pungkasnya.
Lihat Juga :
(zik)
