Pilkada di Tengah Pandemi Dibayangi Ledakan Golput
Kamis, 01 Oktober 2020 - 07:22 WIB
loading...
A
A
A
Muhammadiyah melihat ada sejumlah makna di balik sikap pemerintah yang tetap ingin menggelar pilkada di 270 pada 9 Desember. Pertama, pemerintah terkesan sangat gegabah dan menyederhanakan masalah. Potensi terjadi kluster demokrasi dinilai sangat besar karena penegakan aturan dan disiplin selama ini sudah terbukti tidak berhasil. “Pada tingkat tertentu pemerintah mengabaikan hak hidup dan jaminan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Kedua, pemerintah mereduksi makna dan hakikat demokrasi sebatas proses dan mekanisme pergantian kekuasaan semata. Situasi pandemi Covid-19, dengan berbagai kontrol yang ketat, akan mengurangi partisipasi masyarakat.
“Antusiasme masyarakat yang rendah akan mengurangi legitimasi pilkada. Juga ada potensi besar praktik politik uang dalam pilkada ,” katanya. (Baca juga: Pneumonia Butuh Penanganan Serius)
Ketiga, di tengah krisis ekonomi yang mulai melanda Indonesia, bahkan berpotensi disusul resesi, anggaran negara yang begitu besar semestinya bisa dipergunakan untuk kepentingan pemulihan ekonomi dan bantuan kesejahteraan masyarakat, termasuk kesehatan dan pendidikan. Karena itu, dia heran ketika pilkada seperti sesuatu yang mutlak dilaksanakan saat ini dan sama sekali tidak bisa ditunda. “Pemerintah seperti sedang mempertaruhkan masa depan ekonomi Indonesia demi pilkada,” tandasnya.
Akibat seriusnya ancaman virus, pilkada bahkan diperkirakan bukan hanya persoalan partisipasi pemilih yang rendah. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, sebelum persoalan partisipasi pemilih yang memang potensial anjlok, yang perlu dipikirkan KPU saat ini adalah bagaimana menyiapkan personel di tempat pemungutan suara (TPS). Menurutnya, tidak mudah meyakinkan orang untuk bersedia menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
“Bahkan panitia TPS ini dulu yang perlu dipikirkan, nanti bisa dipenuhi enggak oleh KPU? Sebagai contoh, saya punya kenalan, selama ini dia selalu jadi panitia TPS, tapi sekarang ini dia tidak mau lagi karena takut terinfeksi,” ungkapnya. (Baca juga: 83 Juta Warga India Kemungkinan Telah Terinfeksi Virus Covid-19)
Kedua, pemerintah mereduksi makna dan hakikat demokrasi sebatas proses dan mekanisme pergantian kekuasaan semata. Situasi pandemi Covid-19, dengan berbagai kontrol yang ketat, akan mengurangi partisipasi masyarakat.
“Antusiasme masyarakat yang rendah akan mengurangi legitimasi pilkada. Juga ada potensi besar praktik politik uang dalam pilkada ,” katanya. (Baca juga: Pneumonia Butuh Penanganan Serius)
Ketiga, di tengah krisis ekonomi yang mulai melanda Indonesia, bahkan berpotensi disusul resesi, anggaran negara yang begitu besar semestinya bisa dipergunakan untuk kepentingan pemulihan ekonomi dan bantuan kesejahteraan masyarakat, termasuk kesehatan dan pendidikan. Karena itu, dia heran ketika pilkada seperti sesuatu yang mutlak dilaksanakan saat ini dan sama sekali tidak bisa ditunda. “Pemerintah seperti sedang mempertaruhkan masa depan ekonomi Indonesia demi pilkada,” tandasnya.
Akibat seriusnya ancaman virus, pilkada bahkan diperkirakan bukan hanya persoalan partisipasi pemilih yang rendah. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, sebelum persoalan partisipasi pemilih yang memang potensial anjlok, yang perlu dipikirkan KPU saat ini adalah bagaimana menyiapkan personel di tempat pemungutan suara (TPS). Menurutnya, tidak mudah meyakinkan orang untuk bersedia menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
“Bahkan panitia TPS ini dulu yang perlu dipikirkan, nanti bisa dipenuhi enggak oleh KPU? Sebagai contoh, saya punya kenalan, selama ini dia selalu jadi panitia TPS, tapi sekarang ini dia tidak mau lagi karena takut terinfeksi,” ungkapnya. (Baca juga: 83 Juta Warga India Kemungkinan Telah Terinfeksi Virus Covid-19)
Lihat Juga :
