Tapak Tilas Sikap NU dan Lahirnya Resolusi Mengutuk Gestapu

JAKARTA - Isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia kembali menghangat akhir-akhir ini. Tidak dipungkiri ingatan bangsa Indonesia tentang sejarah kelam Gerakan 30 September 1965 atau biasa disebut G30S PKI semakin kuat, terlebih menjelang tanggal 30 September.

Pembunuhan tujuh pimpinan tertinggi ABRI di Ibu Kota saat itu tentu mengejutkan banyak pihak. Masyarakat semakin mengalami kecemasan sosial.

Dalam buku berjudul Benturan NU-PKI 1948-1965 yang ditulis Abdul Mun’im DZ dan Tim PBNU pada tahun 2013 digambarkan, saat itu masyarakat menghadapi kecemasan dan keresahan yang berkepanjangan sejak terjadinya berbagai aksi dan teror yang dilakukan oleh PKI beserta segenap organisasi nevennya baik dalam propa gandanya yang anti agama, penyerobotan tanah dan penyerbuan kantor organisasi sosial atau instansi pemerintah.

Dari peristiwa pembunuhan para jenderal itu, diketahui ada sekelompok perwira yang mencoba melakukan pengambilan kekuasaan. Gerakan yang dilakukan pada 30 September itu dipimpin Letnan Kolonel Untung, komandan Batalion Kawal Kehormatan Cakrabirawa, bersama-sama Kolonel A. Latif dan Brigadir Jenderal Supardjo.( )

Pada 1 Oktober 1965 siang, Letkol Untung mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi yang diketuainya. Untuk mengumumkan Dekrit pendemisioneran Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Presiden Soekarno.

Dalam bukunya, Abdul Mun'im menceritakan tentangreaksi pimpinan Nahdlatul Ulama (NU) menyikapi peristiwa tersebut. Pada 1 Oktober 1965,pemimpin tertinggi NU seperti Rais Aam KH Wahab Hasbullah dan Wakil Rais KH Bisri Sansuri serta beberapa pimpinan NU lainnya sedang berada di Jakarta dan berkumpul di rumah Sholihah Wahid Hasyim di Jalan Amir Hamzah.

Di sana, para pimpinan NU memantau keadaan. Setelah mendapatkan informasi dari siaran RRI serta rangkaian situasi sebelumnya. Ketika itu pula PBNU berkesimpulan bahwa pelaku atau dalang Gerakan 30 September adalah PKI.

Kemudian pada hari yang sama, yakni 1 Oktober 1965 PBNU langsung mengeluarkan pernyataan yang isinya. Pertama, mencela dengan keras tindakan perebutan kekuasaan oleh apa yang menamakan dirinya “Gerakan 30 September. Kedua, menolak dan menentang pembentukan “Dewan Revolusi”.

Peryataan itu dinilai sangat penting apalagi nama NU dicatut dalam Dewan Revolusi. Oleh karena itu, PBNU segera melakukan tabayyun. Dugaan PBNU bahwa pelaku G30S adalah PKI semakin kuat, semakin meyakinkan ketika surat kabar PKI Harian Rakjat yang terbit pada 2 Oktober 1965 dengan tegas editorialnya memberikan
dukungan pada gerakan 30 September untuk menyelamatkan revolusi daru kup yang akan dilakukan Dewan Jenderal

Proses pengambalian sikap atas peristiwa tersebut dilakukan pada 1 Oktober 1965. Pucuk pimpinan Gerakan Pemuda Ansor menyelenggarakan rapat pleno lengkap di Jakarta. "Pada awalnya semua pihak termasuk PP Ansor masih bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dan siapa pelakukanya. Saat itu juga dilakukan usaha untuk mengumpulkan berbagai keterangan tentang situasi yang sebenarnya," tulis Abdul Mun'im dalam bukunya.

Pada siang harinya, setelah mendapatkan informasi tentang susunan dan personalia Dewan Revolusi yang diumumkan oleh Letnan Kolonel Untung, situasi menjadi sedikit terang siapa pelakuknya dan apa tujuannya, yang tidak jauh yang diduga Ansor dan kalangan NU pada umumnya mengingat pemanasan dan persiapan yang dilakukan PKI sudah cukup lama.

PP Gerakan Pemuda Ansor menyelenggarakan rapat kilat dan mengambil kesimpulan dengan tegas dan yakin apa yang dilakukan “Gerakan 30 September” adalah suatu perebutan kekuasaan negara.

Gerakan itu telah menimbulkan beberapa korban terdiri atas perwira-perwira Tinggi Angkatan Darat yjang telah diculik dan dibunuh oleh “Gerakan 30 September” adalah didalangi dan dilaksanakan oleh PKI, sehingga perebutan kekuasaan Negara pada hari itu pada hakikatnya dilancarkan oleh gerombolan PKI.(Baca juga: PKS Sebut Film G30S Cara Bangsa Menolak Lupa Kekejaman PKI )

Mengutip buku Chalid Mawardi, Peristiwa Gerakan 30 September, Abdul Mun'im menyatakan pada 1 Oktober 1965, pukul 14.30 itu pula PP Gerakan Pemuda Ansor mengeluarkan suatu pernyataan yang sama dengan yang dikeluarkan PBNU, walaupun tidak berhubungan satu sama lain, karena situasi rawan tidak
memungkinkan keduanya bertemu saat itu.

Ternyata pengurus NU di daerah dan cabang menggelar pertemuan. Meski tanpa komunikasi, mereka yakin dan sepakat bahwa PKI yang melakukan kudeta itu. GP Ansor meningkatkan kewaspadaan, bahwa memindahkan lokasi rapat ke pinggiran Jakarta.

Pucuk Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor mengeluarkan suatu pengumuman atas nama PBNU yang isinya membantah keterlibatan para pimpinan NU dalam Dewan Revolusi. Ansor menyatakan itu hanya maneuver Letkol. Untung Samsuri.

Dalam bukunya, Abdul Mun'im juga menceritakan tentang proses pembuatan suatu rumusan pernyataan yang akan ditandatangani oleh PBNU dan seluruh pucuk pimpinan ormas underbouw terpenting NU.

Adapun isi pernyataan itu menuntut agar PKI dan segenap ormas-nya dibubarkan karena jelas bahwa PKI adalah pelaku peristiwa perebutan kekuasaan negara pada tanggal 1 Oktober 1965.

Para pimpinan PP-GP Ansor dan pengurus PB-PMII menemui para pengurus NU yang saat itu menghadiri pemakaman para korban di Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk menandatangani pernyataan bersama yang sudah disiapkan.

Pengurus PBNU antara lain KH Masjkur, Rois Syuriyah PBNU langsung memberikan tanda tangannya. Begitu juga Ketua I PBNU KH M Dachlan juga memberikan tanada tangan terhadap draf yang dibawa oleh KH Yusuf Hasyim dari Ansor itu.

Di situ pula KH Achmad Sjaichu, Ketua II PBNU juga membubuhkan tanda-tangannya. Setelah resmi pimpinan Syuriyah dan Tanfidziyah membubuhkan tanda tangannya, begitu juga semua pucuk pimpinan badan otonom NU.

Semuanya membubuhkan tanda-tangannya pula. Maka selesailah surat pernyataan resmi PBNU beserta badan otonomya mengenai Gerakan makar 30 September itu. Adapun bunyi lengkap surat

Pernyataan tersebut adalah sebagai berikut.

Resolusi Mengutuk Gestapu
Pernyataan PB Nahdlatul Ulama beserta segenap organisasi massanya:

Mengingat:

1. Mengingat pernyataan PB Nahdlatul Ulam beserta beberapa Ormas-nya yang dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 1965 dan bertalian dengan peristiwa yang digerakkan oleh apa yang dinamakan Gerakan 30 September.
2. Bukti-bukti yang berada di tangan yang berwajib bahwa golongan kontrarevolusioner Gerakan 30 September telah mempersenjatai Pemuda Rakyat dan anggota-anggta serikat buruh Pekerja Umum/SOBSI.
3. Pernyataan yang telah dikeluarkan oleh berwajib bahwa Pemuda Rakyat dan Gerwani secara khusus telah didatangkan dari jauh untuk dilantik di Lubang Buaya Jakarta, di mana kemudian telah dikubur dalam sumur tua, jenazah dari 6 Jenderral dan seorang perwira Pertama TNI yang telah menjadi korban kebuasan G30S.
4. Kenyataan bahwa Harian Rakyat organ resmi PKI bukan saja menyiarkan secara besar-besaran aksi-aksi dari gerakan kontrarevolusi itu, bahkan juga editorialnya, karikaturnya, serta rubrik rubrik khusus lainnya menyatakan dukungan yang penuh terhadap gerakan yang mencoba hak prerogratif Presiden/
Panglima Tertinggi ABRI dan Pimpinan Revolusi Bung Karno yang telah mendapat dukungan sepenuhnya dari semua kekuatan revolusioner dalam negeri di dalam menghadapi partai/ormas yang kontra revolusi.

Menimbang

Bahwa setiap gerakan revolusioner harus secepatnya dikikis habis sampai ke akar-akarnya demi teramankannya jalannya revolusi, demi terlaksananya azimat revolusi setra terpenuhinya Amanat Penderitaan
Rakyat.

Memutuskan

1. Memutuskan kepada Presiden Panglima Tertingga ABRI/Pimpinan Besar Revolusi agar dalam tenmpo yang sesingkatsingkatnya membubarkan Partai Komunis Indonesia, Pemuda Rakyat, Gerwani, Serikat Buruh Pekerja UMUM/ SOBSI serta ormas lainnya yang ikut serta mendalangi dan bekerja sama dengan yang menamakan dirinya Gerakan 30 September.

2. Memohon kepada Presideen Panglima Tertinggi ABRI/Pimpinan Besar Revolusi agar mencabut izin terbit untuk selama lamanya semua surat kabar/media publikasi lainnya yang langsung atau tidak langsung telah membantu apa yang menamakan dirinya Gerakan 30 September.

3. Menyerukan segenap umat Islam dan segenap kekuatan revolusioner lainnya untuk memberikan bantuan sepenuhnya kepada ABRI di dalam usahanya untuk melaksanakan perintah Presiden Panglima Tertinggi ABRI/ Pimpinan Besar Revolusi menyelesaikan / menertibkan kembali segala akibat yang
ditimbulkan oleh Gerakan 30 September.

Jakarta 5 Oktober
1965.

PB Partai Nahdlatul Ulama
PP Muslimat Nahdlatul Ulama
PP. Sarbumusi
PP Fatayat
PP. Lesbumi
PP. GP Ansor
PB PMII
PP Pertanu
PP Sernemi.