Dua Metode Kampanye Daring Pilkada yang Dinilai Tidak Efektif

JAKARTA - Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendorong kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dilakukan secara daring. Namun, kampanye daring dinilai tidak akan berjalan efektif menurut Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono.

(Baca juga: Ini Syarat-syarat Sembuh dan Selesai Isolasi Covid-19)

Anto mengatakan, ada dua catatan yang menjadi tantangan bagi kandidat beserta partai politik (parpol) pendukungnya dalam menggunakan media sosial untuk kepentingan kampanye di Pilkada serentak 2020 ini.

(Baca juga: Berdasarkan Survei BPS, Perempuan Lebih Patuh Protokol Kesehatan)

Pertama, tentang cara penggunaan sosial media oleh pasangan calon (paslon). Calon kepala daerah tidak bisa kampanye di media sosial seperti layaknya kampanye di media konvensional, yaitu dengan hanya komunikasi satu arah.

Ia menilai penggunaan sosial media dalam kepentingan kampanye di sosial media sebatas satu arah. Misalnya, hanya mengandalkan tim media sosialnya untuk unggah foto atau video, namun minim interaksi dengan menutup kolom komentar.

"Seharusnya kandidat harus menggunakan media sosial secara interaktif. Mereka harus berani membuka kolom komentar dan berani tanya jawab. Hal ini sangat penting karena para pemilih juga harus mengetahui visi-misi dan program para kandidat. Dengan demikian, para pemilih juga akan memiliki informasi yang cukup tentang para kandidat yang berlaga di Pilkada 2020," tutur Anto dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Selasa (29/9/2020).