Acara KAMI Dipersekusi, Fadli Zon Tegaskan Rakyat Mencatat dan Mengingat

JAKARTA - Acara yang digelar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di berbagai daerah terus dihalangi oleh sekelompok orang. Mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo termasuk salah tokoh yang turut dipersekusi di saat dirinya tengah berpidato.

(Baca juga: Gatot Ungkap Kebangkitan Komunis, Pengamat: Terlalu Dibesar-besarkan)

Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fadli Zon turut memberikan responsnya atas peristiwa tersebut. Menurutnya, persekusi terhadap KAMI di Surabaya merupakan persekusi terhadap demokrasi.

(Baca juga: Ini Syarat-syarat Sembuh dan Selesai Isolasi Covid-19)

"Apalagi diwarnai demonstrasi dengan caci maki pengusiran. Hukum diskriminatif terhadap yang beda pandangan. Aparat hukum jadi aparat kekuasaan. Semua tentu akan jadi ingatan rakyat dan dicatat," seperti dikutip SINDOnews dari akun Twitter @fadlizon, Selasa (29/9/2020).

(Baca juga: Berdasarkan Survei BPS, Perempuan Lebih Patuh Protokol Kesehatan)

Sebelumnya pakar hukum tata negara yang juga deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Refly Harun kembali mengingatkan, agar kita mewaspadai bahaya laten komunisme. Menurutnya, waspada adalah langkah terbaik ketimbang menyesal.

"Bisa jadi bahaya laten ini belum tentu juga ada, tetapi lebih baik kita bersiap, langkah preventif, ketimbang nanti kita menyesal akhirnya komunisme bangkit kembali," kata Refly dalam channel YouTube Refly Harun, Minggu (27/9/2020).

Refly menyebut alasan kenapa kita harus waspada dan bersiap. Menurutnya, sekarang China sekarang menjadi kekuatan ekonomi yang paling luar biasa dahsyatnya, dengan sistem ekonomi yang beda dengan sistem politiknya. Ekonominya liberal menuju pada liberalisme kapitalisme, tetapi sistem politiknya tetap sosialis komunistik.

"Dan ini sebuah perpaduan yang dahsyat karena ekonomi dia berpenetrasi ke mana-mana, dikendalikan oleh satu kekuatan negara yang otoritarian, ternyata bisa, bahkan bisa berekspansi ke luar negeri. Nah ini yang patut diwaspadai karena tidak mungkin negara seperti China akan mengekspor demokrasi, padahal demokrasi adalah pilihan bagi negara-negara yang terbuka," jelasnya.