Kebangkitan PKI: Kenyataan atau Ilusi
Selasa, 29 September 2020 - 07:02 WIB
loading...
A
A
A
Sementara itu, Amnesty International Indonesia menyarankan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Letnan Jenderal Andika Perkasa sebaiknya mengabaikan tantangan mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo dan elite politik lain yang memerintahkan jajarannya menonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI.
”Mempersoalkan sikap Panglima TNI dan KSAD dengan kesan seolah-olah takut dan membuat prajurit menjadi penakut jika tidak memerintahkan nonton bareng film G30S/PKI, itu adalah upaya politisasi TNI. Prajurit di mana pun, dan juga masyarakat tak bisa dipaksakan untuk menerima satu versi sejarah. Mereka sudah mengerti adanya versi sejarah yang berbeda,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid melalui akun Twitter @amnestyindo. Usman mengatakan, hak setiap orang apakah mau menonton film G30S/PKI atau merujuk film dan literatur alternatif lainnya” katanya.
Muatan Politis
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid menilai Gatot sengaja menggoreng isu PKI untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres) pada 2024. ”Sebagian orang bilang Pak Gatot goreng-goreng isu PKI untuk kepentingan dirinya. Kalau mau nyapres, silakan saja, tanpa harus menuduh pihak lain pro-PKI,” kata Wakil Ketua MPR ini. (Baca juga: Era Teknologi KTP Biometrik Dimulai)
Menurut Gus Jazil, alasan Gatot mengungkit isu PKI tidak relevan lagi. Di sisi lain, ia juga menegaskan semua pihak tetap harus waspada terhadap ancaman PKI. ”Demikian juga, sudah tidak relevan lagi bahas alasan Pak Gatot diganti, apalagi karena alasan pemutaran film G30S/PKI. Panglima kan bukan ngurusi film saja,” tegas Jazilul.
Dia menilai, G30S/PKI adalah peristiwa politik kelam dan menyakitkan. “Jas merah (jangan sekali-kali meninggalkan sejarah), kita semua tetap harus ingat dan waspada terhadap ancaman PKI," lanjut dia.
Lebih lanjut Gus Jazil menilai, Film G30S/PKI masih perlu diputar. Soal akurasi film tersebut, dia menilai film sejarah punya beragam versi. ”(Film G30S/PKI) perlu diputar, tapi tidak harus diwajibkan. Sejarah, apalagi film, tetap ada versinya, demikian juga soal akurasinya. Film itu dibikin zaman Orde Baru, silahkan saja kalau ada yang mau bikin lebih akurat,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sekaligus anggota Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan menilai, isu PKI tersebut sengaja dihembuskan sebagai bentuk manuver politik atas ketidaksukaan kepada PDIP dan pemerintahan Jokowi. ”Isu itu kan sebetulnya hanya untuk menohok PDIP dan pemerintahan sekarang Pak Jokowi,” kata Trimedya.
Sayangnya, kata Trimedya, isu PKI yang sering menjadi kendaraan politik tersebut sudah tidak laku untuk dijual kepada masyarakat. Karena itu, menurutnya, Gatot harus lebih cerdas dalam mengelola isu politik. ”Pak Gatot harus lebih cerdas dalam membuat isu. Kalau memang mau ikut konstelasi politik harusnya lebih elegan jangan PKI. Isu PKI itu udah nggak laku lagi zaman sekarang,” ujarnya. (Baca juga: Jalan Terjal Anwar Ibrahim Jadi PM Malaysia)
Ia menjelaskan, PDIP sudah sering menerima isu-isu PKI, namun terbukti dapat melewati dengan baik dan memenangkan Pemilu. Karena itu, Trimedya menyarankan agar Gatot terang-terangan untuk meraih simpati masyarakat. Salah satunya dengan membantu masyarakat yang saat ini kesulitan akibat pandemi corona atau Covid-19. Menurutnya, hal itu lebih bermanfaat untuk masyarakat banyak.
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan bahwa pernyataan Gatot Nurmantyo soal isu kebangkitan PKI harus ditanggapi sebagai bentuk peringatan (warning) bagi seluruh anak bangsa. ”Kalau saya dari Fraksi PKS, kita kedepankan husnudzon, berbaik sangka. (Pernyataan Gatot Nurmantyo) tujuannya untuk mengingatkan publik tentang bahaya laten komunis,” katanya.
Jazuli mengatakan, wajar jika pernyataan Gatot tersebut sebagai upaya mencari simpati atas keinginannya maju sebagai calon presiden. Hal tersebut sangat wajar sebagai tafsir politik. ”Saya tidak membantah tafsiran (politik). Tafsir ini jangankan omongan orang, firman Tuhan saja bisa ditafsirkan. Macam-macam lah,” katanya.
”Mempersoalkan sikap Panglima TNI dan KSAD dengan kesan seolah-olah takut dan membuat prajurit menjadi penakut jika tidak memerintahkan nonton bareng film G30S/PKI, itu adalah upaya politisasi TNI. Prajurit di mana pun, dan juga masyarakat tak bisa dipaksakan untuk menerima satu versi sejarah. Mereka sudah mengerti adanya versi sejarah yang berbeda,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid melalui akun Twitter @amnestyindo. Usman mengatakan, hak setiap orang apakah mau menonton film G30S/PKI atau merujuk film dan literatur alternatif lainnya” katanya.
Muatan Politis
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid menilai Gatot sengaja menggoreng isu PKI untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres) pada 2024. ”Sebagian orang bilang Pak Gatot goreng-goreng isu PKI untuk kepentingan dirinya. Kalau mau nyapres, silakan saja, tanpa harus menuduh pihak lain pro-PKI,” kata Wakil Ketua MPR ini. (Baca juga: Era Teknologi KTP Biometrik Dimulai)
Menurut Gus Jazil, alasan Gatot mengungkit isu PKI tidak relevan lagi. Di sisi lain, ia juga menegaskan semua pihak tetap harus waspada terhadap ancaman PKI. ”Demikian juga, sudah tidak relevan lagi bahas alasan Pak Gatot diganti, apalagi karena alasan pemutaran film G30S/PKI. Panglima kan bukan ngurusi film saja,” tegas Jazilul.
Dia menilai, G30S/PKI adalah peristiwa politik kelam dan menyakitkan. “Jas merah (jangan sekali-kali meninggalkan sejarah), kita semua tetap harus ingat dan waspada terhadap ancaman PKI," lanjut dia.
Lebih lanjut Gus Jazil menilai, Film G30S/PKI masih perlu diputar. Soal akurasi film tersebut, dia menilai film sejarah punya beragam versi. ”(Film G30S/PKI) perlu diputar, tapi tidak harus diwajibkan. Sejarah, apalagi film, tetap ada versinya, demikian juga soal akurasinya. Film itu dibikin zaman Orde Baru, silahkan saja kalau ada yang mau bikin lebih akurat,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sekaligus anggota Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan menilai, isu PKI tersebut sengaja dihembuskan sebagai bentuk manuver politik atas ketidaksukaan kepada PDIP dan pemerintahan Jokowi. ”Isu itu kan sebetulnya hanya untuk menohok PDIP dan pemerintahan sekarang Pak Jokowi,” kata Trimedya.
Sayangnya, kata Trimedya, isu PKI yang sering menjadi kendaraan politik tersebut sudah tidak laku untuk dijual kepada masyarakat. Karena itu, menurutnya, Gatot harus lebih cerdas dalam mengelola isu politik. ”Pak Gatot harus lebih cerdas dalam membuat isu. Kalau memang mau ikut konstelasi politik harusnya lebih elegan jangan PKI. Isu PKI itu udah nggak laku lagi zaman sekarang,” ujarnya. (Baca juga: Jalan Terjal Anwar Ibrahim Jadi PM Malaysia)
Ia menjelaskan, PDIP sudah sering menerima isu-isu PKI, namun terbukti dapat melewati dengan baik dan memenangkan Pemilu. Karena itu, Trimedya menyarankan agar Gatot terang-terangan untuk meraih simpati masyarakat. Salah satunya dengan membantu masyarakat yang saat ini kesulitan akibat pandemi corona atau Covid-19. Menurutnya, hal itu lebih bermanfaat untuk masyarakat banyak.
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan bahwa pernyataan Gatot Nurmantyo soal isu kebangkitan PKI harus ditanggapi sebagai bentuk peringatan (warning) bagi seluruh anak bangsa. ”Kalau saya dari Fraksi PKS, kita kedepankan husnudzon, berbaik sangka. (Pernyataan Gatot Nurmantyo) tujuannya untuk mengingatkan publik tentang bahaya laten komunis,” katanya.
Jazuli mengatakan, wajar jika pernyataan Gatot tersebut sebagai upaya mencari simpati atas keinginannya maju sebagai calon presiden. Hal tersebut sangat wajar sebagai tafsir politik. ”Saya tidak membantah tafsiran (politik). Tafsir ini jangankan omongan orang, firman Tuhan saja bisa ditafsirkan. Macam-macam lah,” katanya.
Lihat Juga :
