Pandemi Corona, PKS Nilai Biosecurity Indonesia Lemah
Senin, 28 September 2020 - 13:12 WIB
loading...
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, bahwa penanganan pandemi virus Corona (Covid-19) yang amburadul menjadi bukti biosecurity Indonesia lemah. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, penanganan pandemi virus Corona (Covid-19) yang amburadul menjadi bukti biosecurity Indonesia lemah. Untuk itu, politikus PKS, Sukamta, mengajak semua elemen bangsa bersatu.
(Baca juga: Gatot Ungkap Kebangkitan Komunis, Pengamat: Terlalu Dibesar-besarkan)
Ada beberapa alasan kenapa Sukamta menyebutkan Indonesia lemah dalam biosecurity. Pertama, Indonesia belum memasukkan biosecurity dalam Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
(Baca juga: Bertambah 3.874 Kasus, Berikut Sebaran Penambahan Covid-19 di 34 Provinsi)
"Akibatnya tidak ada lembaga khusus yang menangani biosecurity di Indonesia. Ketika Covid-19 pertama kali muncul di Wuhan, China, tidak ada langkah-langkah jelas dalam mencegah masuknya virus tersebut," kata Sukamta dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Senin (28/9/2020).
(Baca juga: Waspada, Cuaca Ekstrem Intai Sejumlah Wilayah di Indonesia)
Kedua, berdasarkan Global Health Index nilai Indonesia dalam biosecurity mendapatkan skor 8. Sementara itu, nilai rata-rata biosecurity dunia sebesar 16. Menurutnya, angka itu membenarkan beragam kejadian di lapangan ketika pencegahan Corona tidak memiliki pola yang jelas.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu menerangkan alasan ketiga adalah kesiapsiagaan kondisi darurat kesehatan Indonesia lemah. Itu terlihat, mulai dari lemahnya respon terhadap penyakit atau virus, hingga pelatihan berkala dalam menghadapi kondisi darurat.
Dia menyoroti juga upaya pengendalian penyebaran virus Sars Cov-II dan ketersediaan peralatan kesehatan. Dua hal itu merupakan bagian dari upaya mempertahankan kedaulatan negara.
"Sejak awal Covid-19 muncul di Wuhan, saya sudah memperingatkan pemerintah untuk memperketat penjagaan dan pengawasan di pintu-pintu masuk Indonesia. Namun, pemerintah malah menggencarkan kampanye untuk menarik wisatawan luar negeri," tuturnya.
Koordinasi dan kebijakan pengendalian pagebluk Covid-19 pemerintah terlihat lemah. Sukamta menyebut banyak yang terlibat, tetapi ego sektoralnya lebih kuat.
"Saya juga mendorong Kemhan, TNI, dan Badan Intelijen Negara untuk berperan aktif menangkal masuknya virus Covid-19 ke Indonesia. Alasannya, Covid-19 ini sejak awal kemunculan, kemudian penyebaran dan karakteristik virus mengarah ke senjata biologis," pungkasnya.
(Baca juga: Gatot Ungkap Kebangkitan Komunis, Pengamat: Terlalu Dibesar-besarkan)
Ada beberapa alasan kenapa Sukamta menyebutkan Indonesia lemah dalam biosecurity. Pertama, Indonesia belum memasukkan biosecurity dalam Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
(Baca juga: Bertambah 3.874 Kasus, Berikut Sebaran Penambahan Covid-19 di 34 Provinsi)
"Akibatnya tidak ada lembaga khusus yang menangani biosecurity di Indonesia. Ketika Covid-19 pertama kali muncul di Wuhan, China, tidak ada langkah-langkah jelas dalam mencegah masuknya virus tersebut," kata Sukamta dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Senin (28/9/2020).
(Baca juga: Waspada, Cuaca Ekstrem Intai Sejumlah Wilayah di Indonesia)
Kedua, berdasarkan Global Health Index nilai Indonesia dalam biosecurity mendapatkan skor 8. Sementara itu, nilai rata-rata biosecurity dunia sebesar 16. Menurutnya, angka itu membenarkan beragam kejadian di lapangan ketika pencegahan Corona tidak memiliki pola yang jelas.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu menerangkan alasan ketiga adalah kesiapsiagaan kondisi darurat kesehatan Indonesia lemah. Itu terlihat, mulai dari lemahnya respon terhadap penyakit atau virus, hingga pelatihan berkala dalam menghadapi kondisi darurat.
Dia menyoroti juga upaya pengendalian penyebaran virus Sars Cov-II dan ketersediaan peralatan kesehatan. Dua hal itu merupakan bagian dari upaya mempertahankan kedaulatan negara.
"Sejak awal Covid-19 muncul di Wuhan, saya sudah memperingatkan pemerintah untuk memperketat penjagaan dan pengawasan di pintu-pintu masuk Indonesia. Namun, pemerintah malah menggencarkan kampanye untuk menarik wisatawan luar negeri," tuturnya.
Koordinasi dan kebijakan pengendalian pagebluk Covid-19 pemerintah terlihat lemah. Sukamta menyebut banyak yang terlibat, tetapi ego sektoralnya lebih kuat.
"Saya juga mendorong Kemhan, TNI, dan Badan Intelijen Negara untuk berperan aktif menangkal masuknya virus Covid-19 ke Indonesia. Alasannya, Covid-19 ini sejak awal kemunculan, kemudian penyebaran dan karakteristik virus mengarah ke senjata biologis," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
