ILUNI UI Dorong Opsi Tunda Pilkada 2020
Rabu, 23 September 2020 - 16:03 WIB
loading...
Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia ( ILUNI UI ) Andre Rahadian menyarankan untuk tetap membuka opsi penundaan Pilkada Serentak 2020 apabila kondisi berpotensi meningkatkan penularan Covid-19 . Ia memandang penyelenggara pilkada harus melihat kondisi negara secara realistis walaupun tetap optimistis.
"Kita memang harus realistis dan melihat fakta bahwa penularan masih meningkat trennya. Selain itu, kondisi tidak berkumpul dalam proses pilkada ini hal yang sulit dihindarkan," kata Andre dalam diskusi virtual Forum Diskusi Salemba ILUNI UIbertema 'Pilkada di Tengah Masa Pandemi: Siapkah Kita Melakukan Pesta Demokrasi?', Rabu (23/9/2020).
Andre mengatakan, infrastruktur kesehatan akan kesulitan jika pilkada membuat angka terinfeksi Covid-19 meningkat. Selainitu, infrastruktur digital juga dinilai belum merata terutama di daerah-daerah luar Jawa. Ia mengungkapan kekhawatiran jika pilkada dilaksanakan dengan kerangka kerja seperti sebelum Covid-19, justru akan memungkinkan penularan. "Jika tidak memungkinkan kita bisa menunda, tidak harus sampai Covid-19 selesai, tapi setidaknya sampai persiapannya lebih siap," ucapnya.
(Baca juga: Pecah Rekor Lagi, Sehari 4.465 Orang Positif Covid-19 ).
Meski begitu, Andre mengajak untuk tetap optimistis dalam melakukan terobosan-terobosan yang belum pernah dilakukan dalam pemilihan. Menurutnya, pemimpin daerah juga harus bisa melakukan gas-rem terhadap kondisi kesehatan dan sosial-ekonomi. Dia juga meminta Bawaslu untuk terus mengawasi proses pilkada yang bergulir.
Andre juga mengingatkan agar tidak terjadi perbedaan interpretasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dari berbagai pihak. Peraturan pun harus mengacu pada protokol kesehatan. “Ini memang bukan pekerjaan KPU, Bawaslu, dan KPUD saja, tapi kita semua. Kita sama-sama mengedepankan kemaslahatan kesehatan pemilih," katanya.
"Kita memang harus realistis dan melihat fakta bahwa penularan masih meningkat trennya. Selain itu, kondisi tidak berkumpul dalam proses pilkada ini hal yang sulit dihindarkan," kata Andre dalam diskusi virtual Forum Diskusi Salemba ILUNI UIbertema 'Pilkada di Tengah Masa Pandemi: Siapkah Kita Melakukan Pesta Demokrasi?', Rabu (23/9/2020).
Andre mengatakan, infrastruktur kesehatan akan kesulitan jika pilkada membuat angka terinfeksi Covid-19 meningkat. Selainitu, infrastruktur digital juga dinilai belum merata terutama di daerah-daerah luar Jawa. Ia mengungkapan kekhawatiran jika pilkada dilaksanakan dengan kerangka kerja seperti sebelum Covid-19, justru akan memungkinkan penularan. "Jika tidak memungkinkan kita bisa menunda, tidak harus sampai Covid-19 selesai, tapi setidaknya sampai persiapannya lebih siap," ucapnya.
(Baca juga: Pecah Rekor Lagi, Sehari 4.465 Orang Positif Covid-19 ).
Meski begitu, Andre mengajak untuk tetap optimistis dalam melakukan terobosan-terobosan yang belum pernah dilakukan dalam pemilihan. Menurutnya, pemimpin daerah juga harus bisa melakukan gas-rem terhadap kondisi kesehatan dan sosial-ekonomi. Dia juga meminta Bawaslu untuk terus mengawasi proses pilkada yang bergulir.
Andre juga mengingatkan agar tidak terjadi perbedaan interpretasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dari berbagai pihak. Peraturan pun harus mengacu pada protokol kesehatan. “Ini memang bukan pekerjaan KPU, Bawaslu, dan KPUD saja, tapi kita semua. Kita sama-sama mengedepankan kemaslahatan kesehatan pemilih," katanya.
Lihat Juga :
