Gelar Diskusi Program MBG, Ini Rekomendasi Aktivis Perempuan Cipayung Plus
Selasa, 28 Juli 2026 - 17:55 WIB
loading...
Aktivis perempuan lintas organisasi Cipayung Plus usai diskusi bersama menilai program MBG punya niat baik dan implementasinya harus dievaluasi. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Kalangan aktivis perempuan lintas organisasi Cipayung Plus menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dibedah lebih dalam dari sisi tata kelola, anggaran, hingga dampaknya di akar rumput. Penilaian itu mengemuka dalam diskusi terbuka bertajuk "MBG: Tutup atau Lanjut?" yang digelar Ruang Suara Perempuan Cipayung bersama Together For President.
Lima narasumber perempuan dari organisasi Cipayung Plus yakni, HMI, GMNI, GMKI, PMKRI, dan KAMMI hadir membawa sudut pandang berbeda-beda, namun bermuara pada satu benang merah yakni, MBG punya niat baik tapi implementasinya masih harus dievaluasi.
Baca juga: BGN Pecat Ratusan Pegawai, Sudaryono: Ada yang Terindikasi Judi Online hingga Ngentit Duit
Kabid Kajian dan Advokasi Kohati PB HMI Masnia Ahmad membuka diskusi dengan menyoroti lemahnya struktur kelembagaan MBG. Menurutnya, tanpa struktur pengawasan yang jelas, program ini rawan terjebak fragmentasi birokrasi lintas sektor.
Ia mendorong keterlibatan aktif organisasi perempuan dalam mengawal akuntabilitas program, dengan sekolah sebagai pengelola langsung bukan pihak ketiga. "Kebijakan MBG bukan hanya peran pemerintah, tapi juga seluruh elemen yang terlibat," kata Masnia, dikutip Selasa (28/7/2026).
Dia menegaskan, keberlanjutan program semestinya diiringi pengawasan konsisten dari pemerintah maupun masyarakat.
Baca juga: BGN Tutup Permanen 833 Dapur MBG, Terbanyak di Luar Jawa karena Langgar Standar
Sementara itu, Ainun Samidah selaku Ketua DPP GMNI Bidang Pergerakan Sarinah menyoroti risiko rantai pasok MBG dimonopoli korporasi besar dan menyingkirkan UMKM lokal, khususnya yang digerakkan perempuan. Ia mendorong pemerataan standar gizi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) serta edukasi langsung agar UMKM lokal siap menjadi pemasok pangan program.
"Masih banyak sekali potensi pasokan makanan untuk memberdayakan UMKM lokal di daerah," ujarnya.
Dia menekankan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) perlu turun langsung memberikan edukasi dan pendampingan praktik ke masyarakat.
Sedangkan Sekretaris Fungsional Bidang Pemberdayaan Perempuan PP GMKI R. Elisabet Natalia mengajak forum berpikir lebih akademisi, seberapa besar sebenarnya manfaat sosial MBG terhadap kualitas sumber daya manusia? Baginya, program sebesar ini yang menyentuh gizi, kesehatan, kesiapan SDM, hingga peluang kerja lokal mestinya bisa diukur secara objektif berdasarkan data, bukan sekadar debat opini.
"Kekurangannya terkait anggaran, dan seluruh elemen terkait harus bertanggung jawab penuh atas penanganan kasus keracunan," tambahnya.
Kristina Elia Purba, aktivis perempuan PMKRI mengingatkan bahwa skala besar program ini belum sebanding dengan penurunan angka stunting. "Program ini bagus, tapi dalam pelaksanaannya terjadi ketimpangan di lapangan. Perlu evaluasi besar-besaran, terutama soal ketepatan sasaran di 3T dan tata kelola APBN yang sistematis," katanya.
Dari sisi fiskal, Bendahara Bidang Perempuan PP KAMMI Nuraz Anami mengingatkan pentingnya menjaga ketahanan anggaran MBG di tengah gejolak ekonomi dunia. Sekaligus mendesak transparansi tata kelola keuangan program agar tidak mengguras pos-pos pembangunan fundamental lainnya.
Ia juga menyoroti persoalan kepercayaan publik, banyak masyarakat mempertanyakan penggunaan anggaran pemerintah karena minimnya keterbukaan informasi. Solusinya, menurut Anami, adalah keterbukaan informasi yang lebih aktif dan penguatan literasi digital masyarakat.
Menutup diskusi, sejumlah rekomendasi kebijakan dirumuskan bersama. Di antaranya pengawasan dan evaluasi berbasis data akar rumput secara berkelanjutan, dengan harapan besar pada kepemimpinan baru BGN untuk membawa semangat tata kelola yang lebih transparan.
Gagasan aplikasi digital berkonsep citizen report, agar masyarakat bisa melaporkan persoalan di lapangan langsung ke pusat. Keterbukaan informasi penuh atas penggunaan anggaran MBG, diiringi penguatan literasi digital publik.
Pembenahan tata kelola rantai pasok dan standar keamanan pangan, termasuk akuntabilitas penuh atas kasus-kasus keracunan yang pernah terjadi.
Lima narasumber perempuan dari organisasi Cipayung Plus yakni, HMI, GMNI, GMKI, PMKRI, dan KAMMI hadir membawa sudut pandang berbeda-beda, namun bermuara pada satu benang merah yakni, MBG punya niat baik tapi implementasinya masih harus dievaluasi.
Baca juga: BGN Pecat Ratusan Pegawai, Sudaryono: Ada yang Terindikasi Judi Online hingga Ngentit Duit
Kabid Kajian dan Advokasi Kohati PB HMI Masnia Ahmad membuka diskusi dengan menyoroti lemahnya struktur kelembagaan MBG. Menurutnya, tanpa struktur pengawasan yang jelas, program ini rawan terjebak fragmentasi birokrasi lintas sektor.
Ia mendorong keterlibatan aktif organisasi perempuan dalam mengawal akuntabilitas program, dengan sekolah sebagai pengelola langsung bukan pihak ketiga. "Kebijakan MBG bukan hanya peran pemerintah, tapi juga seluruh elemen yang terlibat," kata Masnia, dikutip Selasa (28/7/2026).
Dia menegaskan, keberlanjutan program semestinya diiringi pengawasan konsisten dari pemerintah maupun masyarakat.
Baca juga: BGN Tutup Permanen 833 Dapur MBG, Terbanyak di Luar Jawa karena Langgar Standar
Sementara itu, Ainun Samidah selaku Ketua DPP GMNI Bidang Pergerakan Sarinah menyoroti risiko rantai pasok MBG dimonopoli korporasi besar dan menyingkirkan UMKM lokal, khususnya yang digerakkan perempuan. Ia mendorong pemerataan standar gizi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) serta edukasi langsung agar UMKM lokal siap menjadi pemasok pangan program.
"Masih banyak sekali potensi pasokan makanan untuk memberdayakan UMKM lokal di daerah," ujarnya.
Dia menekankan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) perlu turun langsung memberikan edukasi dan pendampingan praktik ke masyarakat.
Sedangkan Sekretaris Fungsional Bidang Pemberdayaan Perempuan PP GMKI R. Elisabet Natalia mengajak forum berpikir lebih akademisi, seberapa besar sebenarnya manfaat sosial MBG terhadap kualitas sumber daya manusia? Baginya, program sebesar ini yang menyentuh gizi, kesehatan, kesiapan SDM, hingga peluang kerja lokal mestinya bisa diukur secara objektif berdasarkan data, bukan sekadar debat opini.
"Kekurangannya terkait anggaran, dan seluruh elemen terkait harus bertanggung jawab penuh atas penanganan kasus keracunan," tambahnya.
Kristina Elia Purba, aktivis perempuan PMKRI mengingatkan bahwa skala besar program ini belum sebanding dengan penurunan angka stunting. "Program ini bagus, tapi dalam pelaksanaannya terjadi ketimpangan di lapangan. Perlu evaluasi besar-besaran, terutama soal ketepatan sasaran di 3T dan tata kelola APBN yang sistematis," katanya.
Dari sisi fiskal, Bendahara Bidang Perempuan PP KAMMI Nuraz Anami mengingatkan pentingnya menjaga ketahanan anggaran MBG di tengah gejolak ekonomi dunia. Sekaligus mendesak transparansi tata kelola keuangan program agar tidak mengguras pos-pos pembangunan fundamental lainnya.
Ia juga menyoroti persoalan kepercayaan publik, banyak masyarakat mempertanyakan penggunaan anggaran pemerintah karena minimnya keterbukaan informasi. Solusinya, menurut Anami, adalah keterbukaan informasi yang lebih aktif dan penguatan literasi digital masyarakat.
Menutup diskusi, sejumlah rekomendasi kebijakan dirumuskan bersama. Di antaranya pengawasan dan evaluasi berbasis data akar rumput secara berkelanjutan, dengan harapan besar pada kepemimpinan baru BGN untuk membawa semangat tata kelola yang lebih transparan.
Gagasan aplikasi digital berkonsep citizen report, agar masyarakat bisa melaporkan persoalan di lapangan langsung ke pusat. Keterbukaan informasi penuh atas penggunaan anggaran MBG, diiringi penguatan literasi digital publik.
Pembenahan tata kelola rantai pasok dan standar keamanan pangan, termasuk akuntabilitas penuh atas kasus-kasus keracunan yang pernah terjadi.
(shf)
Lihat Juga :
