Terorisme Musuh Bersama, Butuh Sinergi Lintas Institusi Keamanan

JAKARTA - Rektor Universitas Pertahanan ( Unhan ), Laksdya TNI Amarulla Octavian menilai TNI memiliki kisah sukses dalam penanganan aksi terorisme . Menurutnya, berdasarkan sejarah internasional yang berhasil menangani aksi terorisme keberadaan tentara cukup strategis untuk dilibatkan dan sinergi dengan intitusi keamanan setempat.

Ia menyebut negara maju seperti Amerika Serikat pun melibatkan militer mereka untuk penanganan terorisme. Di antaranya ialah US Navy Seal dan US Delta Force. Setiap badan militer baik US Navy dan US Delta Force punya aturan main dan undang-undang tersendiri. Namun, mereka berkomitmen bagaimana untuk bekerja sama. (Baca juga: Perlu Ada Harmonisasi Aturan Terkait Keterlibatan TNI Atasi Terorisme)

"Jadi di Amerika Serikat itu sebenarnya pasukan antiterornya itu lebih dari enam, tetapi demikian, mereka tidak melihat tumpang tindih kewenangan itu sebagai hal yang negatif. Tumpang tindih kewenangan dilihat positif bagaimana mereka bisa bekerja sama satu dengan yang lainnya, dengan kepolisian, FBI, CIA dan sebagainya," ujar Amarulla dalam diskusi webinar yang digelar Ikatan Alumni Unhan dengan tema Operasi Militer Selain Perang TNI: Kontra-Terorisme Dalam Perspektif Keamanan Nasional, Selasa (22/9/2020).

Kondisi serupa juga dilakukan Prancis, Amarulla melihat penanganan antiterorisme ditangani oleh angkatan bersenjata Commandement des Operations Speciales. Sementara Inggris memiliki SAS British Army, di Rusia yaitu Spetsnaz, di Jerman ada Grenzschutzgruppe-9, dan di Korea Selatan yaitu Special Forces Brigades.

"Ini adalah contoh-contoh pasukan di dunia yang mereka sangat terintegrasi dengan sistem keamanan nasional negara masing-masing," jelas dia.

Sedangkan di Indonesia, lanjut Amarulla, terdapat satuan antiteror seperti Satgultor Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL, Den Bravo Korpaskhas TNI AU, Densus 88 Polri, lalu Koopsus TNI. Jadi Rektor Unhan menegaskan kesan adanya tumbang tindih kewenangan terkait penanganan terorisme harus dilihat dari perspektif positif.

"Di Selandia Baru tidak ada aturan yang rinci tapi berhasil karena komitmen antar aparatnya tinggi. Jadi mudah berkoordinasi dan bergerak bersama. Kita harus belajar dari pemberantasan terorisme di Selandia Baru. Yang penting TNI dan Polri bergerak bersama. Jangan kita membelenggu diri sendiri dari aturan yang ada," tutur Amarulla.

Bahkan dia mengusulkan perlu dipertimbangkan untuk mengamandemen undang-undang yang di dalamnya menyebutkan TNI bergerak bila Polri sudah tidak mampu. Menurut Amarulla hal ini kurang pas bahkan bisa tidak mengenakkan bagi institusi Polri karena sejatinya TNI, Polri bersama rakyat bekerja sama menghadapi terorisme.

Dia memaparkan contoh sukses TNI dalam penanganan antiterorisme, Amarulla mengambil contoh upaya pembebasan sandera di maskapai Garuda di Bandara Don Muang, Thailand pada 1981. "Hanya dalam waktu tiga menit semua penumpang selamat, dilakukan pasukan Kopassandha dan para pembajak tewas," ucap dia.

Menurut dia, sempat terjadi silang pendapat terkait siapa yang berhak melakukan operasi militer di pesawat tersebut. Pertama wilayah pesawat berada di Thailand dan kedua terdapat warga Amerika Serikat sehingga angkatan militer Paman Sam itu berhak melakukan operasi. Namun akhirnya Indonesia diberikan kewenangan melakukan operasi militer.