Mantan Ketua MK Sebut Kondisi Indonesia Suram: Hukum Sangat Tajam ke Bawah, tapi Tumpul ke Atas

Sabtu, 25 Juli 2026 - 20:35 WIB
loading...
Mantan Ketua MK Sebut...
Mantan Ketua MK yang juga Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI Prof Arief Hidayat menyebut Indonesia saat ini masih dalam kondisi suram. Foto/Ari Sandita
A A A
JAKARTA - Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI Prof Arief Hidayat menyebut Indonesia saat ini masih dalam kondisi suram. Dari sisi hukum, warga negara sama di depan hukum, tapi tidak bersamaan kedudukannya di depan aparat penegak hukum.

"Di depan hukum, di depan konstitusi, warga negara semua itu sama di depan hukum, tapi tidak bersamaan kedudukannya di depan aparat penegak hukum. Hukum sangat tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berani mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah," ujar Arief yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), dalam Simposium Nasional Peringatan 99 Tahun Partai Nasional Indonesia (PNI) bertema Refleksi Historis dan Meneguhkan Marhaenisme untuk Kedaulatan Rakyat yang digelar di Aula Kantor DPP Persatuan Alumni GMNI, Jakarta, Sabtu (25/7/2026).

Menurut Arief, setelah purnatugas dari MK , dia kerap memakai pakaian hitam karena Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Indonesia masih dalam keadaan suram, hanya saja dia tidak mau pindah dari negara tercintanya itu.

Baca Juga: Dugaan Penyamaran Aset Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah Disorot

"Saya dalam beberapa saat setelah purna dari Mahkamah Konstitusi selalu memakai pakaian hitam, itu karena Indonesia sedang tidak baik-baik saja, jadi saya mengatakan Indonesia masih dalam keadaan suram. Tapi saya tidak mau pergi pindah dari Indonesia, karena bagaimanapun saya meskipun dicoba sudah diusir, tapi saya tetap di Indonesia karena saya mencintai Indonesia yang luar biasa ini," papar Arief.

Arief menerangkan, para pendiri negara memberikan warisan luar biasa untuk bernegara, yakni sistem yang menganut paham sosialisme religius, sistem demokratis, sistem berhukum secara berkarakter sendiri, bukan hukum berkarakter meniru bangsa Barat. Sebabnya, Indonesia berhukum berdasarkan atau berkarakter Pancasila.

"Namun, kita lihat sekarang sistem hukum kita telah berbelok panjang, saya merasa Pasal 28 mengatakan setiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan. Tapi secara hukum setiap warga negara tidak bersamaannya di depan aparat penegakan hukum," jelasnya.

Dia menjabarkan, saat ini sistem hukum berbelok sebagaimana mestinya karena di depan hukum dan konstitusi, warga negara sama di depan hukum, tapi tidak bersamaan kedudukannya di depan aparat penegak hukum. Padahal, warisan The Founding Fathers sangat luar biasa, tapi proses implementasinya justru kerap terjadi kesalahan.



Dia lantas menceritakan, saat masih menjadi hakim konstitusi, dia pernah menghadiri pertemuan di Kongres MK Sedunia di Madrid. Dia kala itu berdiskusi dengan rekan dari Skandinavia, yang 98 persen penduduknya Ateis, tapi di negara itu tidak ada korupsi, kolusi, nepotisme, pelanggaran hukum, hingga abuse of power.

"Dia menjawab, urusan dunia diselesaikan sebaik-baiknya di dunia, mereka tidak percaya ada surga, tidak ada neraka, tapi di dunia harus diselesaikan secara sebaik-baiknya di dunia. Saya sangat terpukul mendapat penjelasan itu," ujarnya.
(zik)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Hukum dan Ekonomi: Penopang...
Hukum dan Ekonomi: Penopang Keberhasilan Piala Dunia 2026
Pakar Kebijakan Publik...
Pakar Kebijakan Publik Soroti Ego Sektoral Penegakan Hukum, Sarankan Pelibatan KPK
Korban Kekerasan Seksual...
Korban Kekerasan Seksual dan TPPO Bakal Dapat Penanganan Lebih Cepat
Celoteh Hotman Paris,...
Celoteh Hotman Paris, Pakar: Penghinaan Wartawan Bisa Diproses Hukum
Penanganan Dugaan Kasus...
Penanganan Dugaan Kasus Febrie Adriansyah Jadi Ujian Independensi Penegak Hukum
Perang Berkepanjangan...
Perang Berkepanjangan AS Vs Iran, Indonesia Wajib Perkuat Ketahanan Nasional dan Diplomasi Strategis
Trump Kenakan Tarif...
Trump Kenakan Tarif Besar-besaran pada Indonesia dan 59 Negara Lainnya, Ini Daftarnya
Daftar Teroris Indonesia...
Daftar Teroris Indonesia yang Pernah Diburu Interpol, Nomor 1 Buron Internasional Bertahun-tahun
Ditangkap Pasukan Indonesia,...
Ditangkap Pasukan Indonesia, Ulama Palestina Sheikh Miqdad Dituduh Rencanakan Pengeboman 7 Negara
Rekomendasi
Selama 30 Tahun, Kakek...
Selama 30 Tahun, Kakek di Singapura Ini Perkosa 11 Gadis, Termasuk Anak, Cucu, hingga Keponakan
Ekonomi Restoratif Digagas...
Ekonomi Restoratif Digagas Jadi Jembatan Pembangunan Hijau Berkelanjutan
Setelah Ribuan Gen Z...
Setelah Ribuan Gen Z Berdemo selama Berminggu-minggu, Menteri Pendidikan India Mundur
Berita Terkini
Robikin Emhas: Marwah...
Robikin Emhas: Marwah NU Tercabik-cabik Hanya karena Konflik Elite PBNU
Polemik Londo Ireng,...
Polemik Londo Ireng, IJTI Minta Presiden Hindari Diksi yang Bisa Beri Label Negatif bagi Profesi Jurnalis
Febrie Adriansyah Tak...
Febrie Adriansyah Tak Pakai Rompi Tahanan, Eks Penyidik KPK: Persepsi Publik Ada Keistimewaan Tidak Bisa Dicegah
Apresiasi Pelaksanaan...
Apresiasi Pelaksanaan PTT BSPS di Bandung, Mendagri: Tender Rakyat Perkuat Transparansi
Mantan Ketua MK Sebut...
Mantan Ketua MK Sebut Kondisi Indonesia Suram: Hukum Sangat Tajam ke Bawah, tapi Tumpul ke Atas
Dugaan Keterkaitan Eks...
Dugaan Keterkaitan Eks Jampidsus dengan Sejumlah Kasus Korupsi Disorot
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved