Perang Iran Menjadi Warisan Buruk Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat

Ridwan al-Makassary
Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
Direktur Center for the Study of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII

SEJARAH mengajarkan satu hal yang sederhana bahwa kekuatan besar jarang dikalahkan oleh musuhnya. Kekuatan tersebut lebih sering tersandung oleh keyakinan bahwa kekuasaan tidak memiliki batas. Hal inilah yang sedang dialami oleh Donald Trump ketika membawa Amerika Serikat (AS) terjebak dalam rawa perang di Iran.

Donald Trump memasuki Gedung Putih dengan sebuah janji sederhana, yaitu mengakhiri perang-perang tanpa akhir (endless wars), mengembalikan kejayaan Amerika Serikat dengan semboyan Make America Great Again (MAGA), dan memulihkan doktrin perdamaian melalui kekuatan (peace through strength). Namun, ketika lembar-lembar sejarah itu mulai ditulis, justru perang dengan Iran yang tampaknya akan menjadi penanda paling kuat dari legacy kebijakan luar negerinya.

Ironinya bukan terletak pada perang Iran itu sendiri. Sejarah AS memang tidak pernah benar-benar jauh dari perang. Ironinya adalah bahwa setelah berbulan-bulan eskalasi militer, tujuan strategis Washington justru menyusut. Amerika Serikat kini tidak lagi berbicara tentang kemenangan besar, tetapi sekadar berharap keadaan kembali seperti sebelum perang dimulai.

Dalam Aspen Security Forum pekan lalu, mantan Menteri Pertahanan AS Mark Esper menyampaikan gambaran yang sangat realistis. Menurutnya, keberhasilan Amerika kini cukup diukur dari dua hal: Selat Hormuz kembali terbuka tanpa pungutan dari Iran, dan program nuklir Teheran dibatasi sebagaimana kesepakatan nuklir era Barack Obama. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya mengandung ironi yang dalam.

Di sinilah paradoks besar kebijakan luar negeri Trump. Kekuatan militer memang mampu menghancurkan instalasi dan infrastruktur Iran. Namun, ia tidak selalu mampu mengubah kalkulasi politik lawannya. Perang modern semakin menunjukkan bahwa kemenangan bukan lagi soal siapa yang memiliki bom paling besar, tetapi siapa yang mampu mengendalikan konsekuensi setelah bom itu dijatuhkan.

Iran memahami logika itu dengan tepat. Selat Hormuz bukan sekadar jalur pelayaran. Ia adalah urat nadi energi dunia. Hampir seperlima perdagangan minyak global melewati selat sempit itu. Dengan memberlakukan pungutan atas kapal-kapal yang melintas, Teheran sedang berusaha mengubah geografi menjadi instrumen politik.

Amerika Serikat tentu saja tidak dapat menerima keadaan tersebut. Namun, pilihan yang tersedia sama-sama mahal. Blokade laut dan pengeboman tambahan kecil kemungkinannya memaksa Iran menyerah.

Sebaliknya, operasi darat hampir mustahil dilakukan tanpa mengulang trauma Irak dan Afghanistan. Amerika Serikat mengetahui harga perang. Yang belum pasti adalah apakah AS masih bersedia membayarnya. Ada perubahan lain yang jauh lebih mengkhawatirkan.

Selama bertahun-tahun dunia mengukur ancaman Iran melalui jumlah sentrifugal nuklirnya. Kini ancaman itu telah bergeser menuju teknologi drone, rudal presisi, dan peperangan asimetris. Perang ini memperlihatkan bahwa negara yang secara ekonomi dibatasi ternyata tetap mampu mengembangkan kemampuan militer yang membuat kekuatan terbesar dunia harus berpikir dua kali.

Iran telah menunjukkan kemampuannya menjangkau pangkalan-pangkalan Amerika, fasilitas energi negara-negara Teluk, hingga infrastruktur strategis kawasan. Serangan yang menewaskan dua personel militer AS di Yordania menjadi pengingat bahwa perang tidak pernah benar-benar memiliki garis depan yang jelas.

Yang lebih mencemaskan Pentagon adalah masa depan. Dengan dukungan teknologi Rusia dan China, kemampuan rudal Iran diperkirakan akan terus berkembang.

Lebih jauh, Iran bukan sekadar sebuah rezim. Ia adalah negara dengan tradisi peradaban ribuan tahun, nasionalisme yang mengeras setiap kali menghadapi ancaman eksternal, dan masyarakat yang berkali-kali membuktikan bahwa tekanan asing justru memperkuat solidaritas domestik dan membawa mereka berkumpul di bawah bendera. Karena itu, setiap strategi yang hanya bertumpu pada tekanan eksternal berisiko menghasilkan efek sebaliknya.

Namun, biaya terbesar perang ini mungkin justru tidak berada di Timur Tengah. Ia berada ribuan kilometer di sebelah timur: Indo-Pasifik. Laporan berbagai kalangan pertahanan menunjukkan bahwa dalam beberapa minggu pertama perang, Amerika telah menghabiskan sekitar 30 persen stok rudal jelajah Tomahawk dan hampir separuh pencegat Patriot. Persenjataan yang sebelumnya dipersiapkan untuk kemungkinan konflik di Selat Taiwan kini habis di Timur Tengah.

Sejarah mengajarkan bahwa Inggris dan Uni Soviet pernah mengalaminya. Pertanyaannya kini adalah apakah Amerika Serikat sedang berjalan di jalur yang sama? Sementara Washington sibuk mengelola krisis di Teluk Persia, Beijing memiliki ruang strategis yang semakin luas untuk memperkuat posisinya di Indo-Pasifik. Dalam geopolitik, perhatian adalah sumber daya yang terbatas. Setiap fokus pada satu kawasan berarti mengurangi perhatian pada kawasan lain.

Perang dengan Iran telah menunjukkan keterbatasan doktrin maximum pressure AS. Tekanan ekonomi bertahun-tahun belum mampu menjatuhkan rezim. Operasi militer belum menghasilkan stabilitas.

Diplomasi yang ditinggalkan justru kembali menjadi tujuan yang ingin diraih. Realitasnya, perang dimulai dengan ambisi mengubah Timur Tengah. Namun yang tersisa hanyalah upaya mengembalikan keadaan seperti semula.

Sejarah tentu akan mencatat berapa banyak rudal yang ditembakkan, berapa banyak pangkalan yang dihancurkan, dan berapa banyak sanksi ekonomi yang dijatuhkan. Tetapi, sejarah juga akan bertanya sesuatu yang lebih mendasar adalah apakah semua itu membuat dunia menjadi lebih aman? Jika jawabannya tidak, maka legacy perang ini bukanlah kemenangan strategis, melainkan pelajaran mahal tentang keterbatasan kekuatan.

Pungkasannya, sejarah sedang menguji Amerika Serikat (AS) bukan pada kemampuan memenangkan perang, melainkan pada kebijaksanaan untuk mengetahui kapan perang tidak lagi mampu menghasilkan kemenangan.