Apakah Pengadilan Tengah Mengadili Metode Berpikir dr Tifa dan Roy Suryo?
Selasa, 21 Juli 2026 - 15:25 WIB
loading...
A
A
A
Relevansi prinsip tersebut semakin terasa dalam perkara-perkara yang melibatkan bukti elektronik. Dokumen digital yang sama dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda bergantung pada perangkat lunak, kualitas data, teknik pemeriksaan, maupun asumsi metodologis yang digunakan.
Tugas pengadilan adalah memastikan bahwa setiap pendapat ahli dibangun di atas metode yang transparan, dapat diuji, dan terbuka terhadap kritik ilmiah. Dengan cara itulah hukum menghormati ilmu pengetahuan tanpa mengambil alih fungsi komunitas akademik.
Pendekatan ini juga menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan kebebasan akademik. Hukum memperoleh legitimasi karena tetap berpegang pada asas legalitas dan pembuktian yang objektif, sedangkan ilmu pengetahuan tetap memiliki ruang untuk berkembang melalui perdebatan metodologis yang terbuka.
Sebaliknya, apabila pengadilan mulai mengajukan metode ilmiah mana yang boleh digunakan atau kesimpulan akademik mana yang harus dianggap benar, maka batas antara proses hukum dan proses ilmiah akan menjadi kabur. Yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar kualitas pembuktian, tetapi masa depan negara hukum dan independensi ilmu pengetahuan itu sendiri.
Pengalaman Daubert menunjukkan bahwa pengadilan tidak perlu mencari teori ilmiah mana yang benar. Yang perlu diuji adalah apakah metode tersebut transparan, dapat diuji, memperoleh pengakuan komunitas ilmiah, dan memiliki tingkat kesalahan yang dapat dijelaskan. Pendekatan seperti ini dapat menjadi inspirasi bagi pembuktian perkara-perkara digital di Indonesia tanpa menjadikan pengadilan sebagai forum penentu kebenaran ilmiah.
Di titik inilah perkara yang melibatkan dr. Tifa dan Roy Suryo memperoleh makna yang lebih luas. Persoalannya tidak berhenti pada sengketa mengenai sebuah dokumen elektronik atau perbedaan hasil analisis digital. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana negara hukum memperlakukan ilmu pengetahuan ketika keduanya bertemu di ruang sidang.
Perkara yang melibatkan dr. Tifauzia Tyassuma (dr. Tifa) dan Roy Suryo pada akhirnya melampaui kepentingan para pihak yang sedang berhadapan di ruang sidang. Perkara ini menghadirkan pertanyaan yang lebih mendasar tentang bagaimana negara hukum memperlakukan ilmu pengetahuan di era digital. Apakah hukum pidana akan tetap berpegang pada mandatnya untuk menilai perbuatan yang memenuhi unsur delik, atau bergeser menjadi instrumen yang ikut menentukan validitas metode ilmiah dan kebenaran suatu kesimpulan akademik?
Dalam negara hukum demokratis, kedua ranah tersebut harus tetap dibedakan secara tegas. Pengadilan berwenang menguji apakah suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah. Namun pengadilan bukanlah forum untuk menetapkan teori ilmiah mana yang paling benar. Kebenaran ilmiah lahir melalui penelitian, peer review, kritik terbuka, dan kesediaan komunitas akademik untuk terus menguji dirinya sendiri. Ketika batas itu dipertahankan, hukum memperoleh legitimasi, dan ilmu pengetahuan tetap memiliki kebebasan untuk berkembang.
Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Robert C. Post dalam Democracy, Expertise, and Academic Freedom (2012). Menurut Post, demokrasi tidak hanya memerlukan kebebasan berbicara, tetapi juga kompetensi demokratis (democratic competence), yaitu kemampuan warga negara membentuk penilaian publik berdasarkan pengetahuan yang lahir melalui proses ilmiah yang bebas dari intervensi kekuasaan. Kebebasan akademik bukanlah hak istimewa para akademisi, melainkan bagian dari hak konstitusional yang memungkinkan demokrasi menghasilkan kebijakan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, pilihan arah penegakan UU ITE akan menentukan wajah negara hukum Indonesia. Negara ini akan kehilangan wibawanya bukan ketika menghormati ilmu pengetahuan, melainkan ketika merasa berwenang menentukan metode ilmiah mana yang boleh dipercaya. Sejak saat itu, yang diadili bukan lagi perbuatan, melainkan cara manusia mencari kebenaran.
Di situlah sesungguhnya kualitas sebuah negara hukum diuji. Negara hukum tidak kehilangan kewibawaannya ketika menghormati ilmu pengetahuan, tetapi justru ketika mengambil alih fungsi ilmu pengetahuan untuk menentukan apa yang harus dianggap benar.
Tugas pengadilan adalah memastikan bahwa setiap pendapat ahli dibangun di atas metode yang transparan, dapat diuji, dan terbuka terhadap kritik ilmiah. Dengan cara itulah hukum menghormati ilmu pengetahuan tanpa mengambil alih fungsi komunitas akademik.
Pendekatan ini juga menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan kebebasan akademik. Hukum memperoleh legitimasi karena tetap berpegang pada asas legalitas dan pembuktian yang objektif, sedangkan ilmu pengetahuan tetap memiliki ruang untuk berkembang melalui perdebatan metodologis yang terbuka.
Sebaliknya, apabila pengadilan mulai mengajukan metode ilmiah mana yang boleh digunakan atau kesimpulan akademik mana yang harus dianggap benar, maka batas antara proses hukum dan proses ilmiah akan menjadi kabur. Yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar kualitas pembuktian, tetapi masa depan negara hukum dan independensi ilmu pengetahuan itu sendiri.
Pengalaman Daubert menunjukkan bahwa pengadilan tidak perlu mencari teori ilmiah mana yang benar. Yang perlu diuji adalah apakah metode tersebut transparan, dapat diuji, memperoleh pengakuan komunitas ilmiah, dan memiliki tingkat kesalahan yang dapat dijelaskan. Pendekatan seperti ini dapat menjadi inspirasi bagi pembuktian perkara-perkara digital di Indonesia tanpa menjadikan pengadilan sebagai forum penentu kebenaran ilmiah.
Di titik inilah perkara yang melibatkan dr. Tifa dan Roy Suryo memperoleh makna yang lebih luas. Persoalannya tidak berhenti pada sengketa mengenai sebuah dokumen elektronik atau perbedaan hasil analisis digital. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana negara hukum memperlakukan ilmu pengetahuan ketika keduanya bertemu di ruang sidang.
Penutup: Menjaga Negara Hukum, Merawat Ilmu Pengetahuan
Perkara yang melibatkan dr. Tifauzia Tyassuma (dr. Tifa) dan Roy Suryo pada akhirnya melampaui kepentingan para pihak yang sedang berhadapan di ruang sidang. Perkara ini menghadirkan pertanyaan yang lebih mendasar tentang bagaimana negara hukum memperlakukan ilmu pengetahuan di era digital. Apakah hukum pidana akan tetap berpegang pada mandatnya untuk menilai perbuatan yang memenuhi unsur delik, atau bergeser menjadi instrumen yang ikut menentukan validitas metode ilmiah dan kebenaran suatu kesimpulan akademik?
Dalam negara hukum demokratis, kedua ranah tersebut harus tetap dibedakan secara tegas. Pengadilan berwenang menguji apakah suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah. Namun pengadilan bukanlah forum untuk menetapkan teori ilmiah mana yang paling benar. Kebenaran ilmiah lahir melalui penelitian, peer review, kritik terbuka, dan kesediaan komunitas akademik untuk terus menguji dirinya sendiri. Ketika batas itu dipertahankan, hukum memperoleh legitimasi, dan ilmu pengetahuan tetap memiliki kebebasan untuk berkembang.
Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Robert C. Post dalam Democracy, Expertise, and Academic Freedom (2012). Menurut Post, demokrasi tidak hanya memerlukan kebebasan berbicara, tetapi juga kompetensi demokratis (democratic competence), yaitu kemampuan warga negara membentuk penilaian publik berdasarkan pengetahuan yang lahir melalui proses ilmiah yang bebas dari intervensi kekuasaan. Kebebasan akademik bukanlah hak istimewa para akademisi, melainkan bagian dari hak konstitusional yang memungkinkan demokrasi menghasilkan kebijakan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, pilihan arah penegakan UU ITE akan menentukan wajah negara hukum Indonesia. Negara ini akan kehilangan wibawanya bukan ketika menghormati ilmu pengetahuan, melainkan ketika merasa berwenang menentukan metode ilmiah mana yang boleh dipercaya. Sejak saat itu, yang diadili bukan lagi perbuatan, melainkan cara manusia mencari kebenaran.
Di situlah sesungguhnya kualitas sebuah negara hukum diuji. Negara hukum tidak kehilangan kewibawaannya ketika menghormati ilmu pengetahuan, tetapi justru ketika mengambil alih fungsi ilmu pengetahuan untuk menentukan apa yang harus dianggap benar.
(rca)
Lihat Juga :
