Harlah PKB, Gus Muhaimin Tekankan Arah Pembangunan Prabowo
Senin, 20 Juli 2026 - 17:39 WIB
loading...
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin. Foto: Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin membuka Gelaran Ekonomi Rakyat dan Diskusi Publik "Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB.
Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Menteri Keuangan RI periode 1998 Fuad Bawazier, ekonom senior Ichsanuddin Noorsy, serta Direktur Keadilan Fiskal CELIOS Media Wahyu Askar.
Dalam sambutannya, Gus Muhaimin menegaskan bahwa orientasi baru ekonomi yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto merupakan pilihan yang tepat sebagai hasil pembelajaran dari perjalanan ekonomi Indonesia selama 25 tahun terakhir.
Baca juga: Polri Beberkan 4 Modus Penyimpangan dalam Korupsi Pembiayaan Batu Bara, Kerugian Negara Capai Rp38,9 Miliar
Menurutnya, gagasan tersebut bukanlah konsep baru karena telah lama menjadi visi Presiden Prabowo sebagaimana tertuang dalam berbagai tulisan, buku, maupun pemikiran yang disampaikannya jauh sebelum menjabat sebagai presiden.
"Apakah ini bisa disebut sosialisme baru atau ekonomi konstitusi, tentu akan didalami oleh para narasumber. Yang jelas, PKB bergabung bersama Pak Prabowo dengan semangat yang sama, yakni menghadirkan arah baru pembangunan ekonomi agar pengalaman 25 tahun terakhir menjadi pelajaran menuju kebijakan yang lebih tepat," ujarnya.
Meski demikian, ia menilai tantangan terbesar saat ini bukan berada pada konsep kebijakan, melainkan pada pelaksanaannya di lapangan. "Menurut saya, yang belum benar adalah implementasinya. Problem utama kita ada dipelaksanaan. Karena itu saya meminta diskusi ini direkam dan dirangkum dengan baik, sebab aspek teknokrasi dan implementasinya justru ada dalam forum ini," katanya.
Gus Muhaimin berharap hasil diskusi dapat menjadi rujukan dalam berbagai forum strategis, termasuk Ijtima Ulama yang akan digelar sebelum puncak Harlah PKB ke-28, agar semakin banyak kalangan memahami arah baru pembangunan ekonomi nasional.
Menko PM ini juga menyoroti pentingnya perubahan pola pikir birokrasi dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Menurutnya, orientasi baru tidak akan berhasil apabila masih dijalankan dengan cara-cara lama.
Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Panitia Harlah PKB ke-28, Faisol Riza, mengatakan diskusi publik tersebut merupakan bagian dari upaya PKB mengembalikan paradigma pembangunan ekonomi nasional agar kembali berpijak pada amanat konstitusi.
"Diskusi ini merupakan bagian dari Harlah PKB ke-28 yang ingin menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus kembali pada cara pandang dan mindset yang sesuai dengan konstitusi," ujar Faisol.
Senada, Wakil Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum DPP PKB, Rusdi Kirana, menegaskan bahwa tema ekonomi konstitusi bukan sekadar slogan politik, melainkan komitmen nyata PKB dalam mengawal arah kebijakan ekonomi nasional.
"Saya berharap tema ini bukan hanya menjadi narasi politik atau slogan kampanye. Ini adalah komitmen untuk mengembalikan arah ekonomi nasional agar tetap berpijak pada konstitusi, menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945," kata Rusdi.
Diskusi tersebut turut dihadiri jajaran DPP PKB, antara lain Waketum Jazilul Fawaid, Sekjen M Hasanuddin Wahid, Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Nihayatul Wafiroh, sejumlah anggota DPR RI Fraksi PKB, serta ratusan peserta.
Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Menteri Keuangan RI periode 1998 Fuad Bawazier, ekonom senior Ichsanuddin Noorsy, serta Direktur Keadilan Fiskal CELIOS Media Wahyu Askar.
Dalam sambutannya, Gus Muhaimin menegaskan bahwa orientasi baru ekonomi yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto merupakan pilihan yang tepat sebagai hasil pembelajaran dari perjalanan ekonomi Indonesia selama 25 tahun terakhir.
Baca juga: Polri Beberkan 4 Modus Penyimpangan dalam Korupsi Pembiayaan Batu Bara, Kerugian Negara Capai Rp38,9 Miliar
Menurutnya, gagasan tersebut bukanlah konsep baru karena telah lama menjadi visi Presiden Prabowo sebagaimana tertuang dalam berbagai tulisan, buku, maupun pemikiran yang disampaikannya jauh sebelum menjabat sebagai presiden.
"Apakah ini bisa disebut sosialisme baru atau ekonomi konstitusi, tentu akan didalami oleh para narasumber. Yang jelas, PKB bergabung bersama Pak Prabowo dengan semangat yang sama, yakni menghadirkan arah baru pembangunan ekonomi agar pengalaman 25 tahun terakhir menjadi pelajaran menuju kebijakan yang lebih tepat," ujarnya.
Meski demikian, ia menilai tantangan terbesar saat ini bukan berada pada konsep kebijakan, melainkan pada pelaksanaannya di lapangan. "Menurut saya, yang belum benar adalah implementasinya. Problem utama kita ada dipelaksanaan. Karena itu saya meminta diskusi ini direkam dan dirangkum dengan baik, sebab aspek teknokrasi dan implementasinya justru ada dalam forum ini," katanya.
Gus Muhaimin berharap hasil diskusi dapat menjadi rujukan dalam berbagai forum strategis, termasuk Ijtima Ulama yang akan digelar sebelum puncak Harlah PKB ke-28, agar semakin banyak kalangan memahami arah baru pembangunan ekonomi nasional.
Menko PM ini juga menyoroti pentingnya perubahan pola pikir birokrasi dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Menurutnya, orientasi baru tidak akan berhasil apabila masih dijalankan dengan cara-cara lama.
Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Panitia Harlah PKB ke-28, Faisol Riza, mengatakan diskusi publik tersebut merupakan bagian dari upaya PKB mengembalikan paradigma pembangunan ekonomi nasional agar kembali berpijak pada amanat konstitusi.
"Diskusi ini merupakan bagian dari Harlah PKB ke-28 yang ingin menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus kembali pada cara pandang dan mindset yang sesuai dengan konstitusi," ujar Faisol.
Senada, Wakil Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum DPP PKB, Rusdi Kirana, menegaskan bahwa tema ekonomi konstitusi bukan sekadar slogan politik, melainkan komitmen nyata PKB dalam mengawal arah kebijakan ekonomi nasional.
"Saya berharap tema ini bukan hanya menjadi narasi politik atau slogan kampanye. Ini adalah komitmen untuk mengembalikan arah ekonomi nasional agar tetap berpijak pada konstitusi, menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945," kata Rusdi.
Diskusi tersebut turut dihadiri jajaran DPP PKB, antara lain Waketum Jazilul Fawaid, Sekjen M Hasanuddin Wahid, Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Nihayatul Wafiroh, sejumlah anggota DPR RI Fraksi PKB, serta ratusan peserta.
(rca)
Lihat Juga :
