Koalisi Advokat Serahkan Draft RUU Advokat kepada Pemerintah
Jum'at, 17 Juli 2026 - 15:22 WIB
loading...
A
A
A
Pertemuan turut dihadiri Ketua Baleg DPR Bob Hasan yang selama ini aktif menerima berbagai aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Kehadiran Ketua Baleg menunjukkan komitmen DPR untuk membuka ruang dialog bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas profesi advokat di Indonesia.
Baca juga: Petisi Ahli Tampung Seluruh Masukan Organisasi Hukum Terkait RUU Advokat
Sementara itu, Ketua Tim Perumus RUU Advokat, Firman Wijaya dalam keterangannya melalui siniar Petisi Ahli, menegaskan bahwa salah satu tujuan utama revisi Undang-Undang Advokat adalah mewujudkan kedudukan advokat yang benar-benar setara dengan aparat penegak hukum lainnya.
Menurutnya, advokat merupakan bagian dari sistem peradilan (officium nobile) sehingga sudah sepatutnya memperoleh perlindungan hukum yang seimbang dalam menjalankan profesinya.
Ia juga mengusulkan agar ketentuan mengenai obstruction of justice tidak hanya diberlakukan terhadap pihak yang menghalangi proses penegakan hukum oleh aparat, tetapi juga dapat diterapkan kepada siapa pun, termasuk aparat penegak hukum, apabila terbukti menghalangi advokat dalam menjalankan tugas profesinya secara sah.
Selain itu, revisi RUU Advokat diharapkan mampu memperkuat hak dan perlindungan advokat sehingga praktik kriminalisasi terhadap advokat yang sedang menjalankan profesinya dapat diminimalisir melalui mekanisme hukum yang lebih jelas dan berkeadilan.
Baca juga: Petisi Ahli Tampung Seluruh Masukan Organisasi Hukum Terkait RUU Advokat
Sementara itu, Ketua Tim Perumus RUU Advokat, Firman Wijaya dalam keterangannya melalui siniar Petisi Ahli, menegaskan bahwa salah satu tujuan utama revisi Undang-Undang Advokat adalah mewujudkan kedudukan advokat yang benar-benar setara dengan aparat penegak hukum lainnya.
Menurutnya, advokat merupakan bagian dari sistem peradilan (officium nobile) sehingga sudah sepatutnya memperoleh perlindungan hukum yang seimbang dalam menjalankan profesinya.
Ia juga mengusulkan agar ketentuan mengenai obstruction of justice tidak hanya diberlakukan terhadap pihak yang menghalangi proses penegakan hukum oleh aparat, tetapi juga dapat diterapkan kepada siapa pun, termasuk aparat penegak hukum, apabila terbukti menghalangi advokat dalam menjalankan tugas profesinya secara sah.
Selain itu, revisi RUU Advokat diharapkan mampu memperkuat hak dan perlindungan advokat sehingga praktik kriminalisasi terhadap advokat yang sedang menjalankan profesinya dapat diminimalisir melalui mekanisme hukum yang lebih jelas dan berkeadilan.
Lihat Juga :
