Raja Adat dan Sultan Bali Temui KSP di Istana, Minta Prabowo Segera Realisasikan Bandara Bali Utara
Jum'at, 17 Juli 2026 - 12:36 WIB
loading...
Sejumlah raja adat dan sultan dari Bali menemui Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, di Kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/7/2026). Foto: Binti Mufarida
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah raja adat dan sultan dari Bali menemui Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, di Kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan aspirasi agar Presiden Prabowo Subianto segera merealisasikan pembangunan Bandara Bali Utara.
Ketua Paiketan Puri-Puri se-Jebag Bali Ida Cokorda Gde Putra Nindia, mengatakan pihaknya datang untuk menagih komitmen Presiden terkait pembangunan bandara yang sebelumnya pernah disampaikan. “Nyatanya, maaf, sudah satu setengah tahun beliau menjabat sebagai Presiden, niscaya belum turun keputusan beliau. Kami menagih janji ke sini untuk menepati janji itu,” ujar Cokorda Gde Putra Nindia usai pertemuan.
Menurut Cokorda, apabila pemerintah memutuskan untuk tidak melanjutkan proyek tersebut, Presiden sebaiknya menyampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan ketidakpastian di masyarakat.
Baca juga: Politikus PDIP Nilai Bandara Bali Utara Buleleng Bakal Perberat Overtourism Bali
“Kenapa? Ini sudah meradang. Sama dengan bisul itu sudah dibiarkan itu kalau nggak segera dimutasi akan sakitnya luar biasa, karena kami kelihatan puri-puri mendukung ini, wah kok nggak ada wibawa (kami), nggak punya puri-puri ini gimana? Kan harga diri malu kita. Nah kalau tidak ya tidak, kalau iya tolong dipercepat karena pembangunan bandara itu tidak bisa setahun dua tahun, paling tidak tiga sampai empat tahun bahkan lima tahun," katanya.
Ia menjelaskan, komitmen pembangunan Bandara Bali Utara disampaikan Presiden Prabowo pada 13 Februari 2024. Bandara tersebut direncanakan dibangun di lepas Pantai Kubutambahan. Menurutnya, keberadaan bandara baru sangat dibutuhkan karena hingga kini Bali hanya memiliki satu bandara internasional, yakni Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang berada di wilayah selatan.
Selain untuk meningkatkan konektivitas, pembangunan bandara juga dinilai dapat mendorong pemerataan pembangunan dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Bali Utara. “Di mana pembangunan di selatan itu masif sekali, kemudian menimbulkan apa namanya, masyarakat dan generasi muda khususnya yang ada di Bali utara itu tidak ada lapangan kerja. Karena tidak ada pembangunan, tidak ada proyek,” ucapnya.
Cokorda juga menegaskan bahwa proyek Bandara Bali Utara tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, pembangunan sepenuhnya akan dibiayai melalui investasi swasta sehingga tidak membebani keuangan negara.
“Masalah pembiayaan tidak mengganggu APBN. Ini murni dari investasi, investasi swasta. Tidak ada mengganggu APBN. Sekarang sudah keuangan negara sedang begini masa dipaksa membangun bandara? Nanti jadi diskusi liar, nanti di masyarakat. Tidak ada mengganggu APBN. Khusus ini pembangunan Bali utara, ada keputusan dari Presiden, segera kita bisa bangun baik itu teknologi sudah ada, investasinya, pendanaan sudah cukup untuk dibangun tanpa mengganggu APBN,” ujar Cokorda.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara, Mapparessa, menyebut kedatangan para raja dan sultan ke Istana untuk menyampaikan tuntutan tersebut merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya.
“Kita datang untuk menagih janji, untuk itu kami dari Forum Silaturahmi Keraton Nusantara yang terdiri dari raja, sultan, para penerus, termasuk juga para ketua ketua lembaga adat yang berada di bawah raja, kesultanan, sangat mendukung apa yang menjadi program pemerintah khususnya Bapak Presiden,” ucap Mapparessa.
Ia berharap pemerintah segera merealisasikan pembangunan Bandara Bali Utara sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Oleh karena itu, kenapa kami ke sini? Seingat saya belum pernah terjadi raja, sultan datang ke Istana menagih janji. Kita mendukung program pemerintah memajukan kesejahteraan umum, kalau bandara ini terwujud insyaAllah allah menurunkan berkahnya kepada negara yang kita cintai ini,” imbuhnya.
Ketua Paiketan Puri-Puri se-Jebag Bali Ida Cokorda Gde Putra Nindia, mengatakan pihaknya datang untuk menagih komitmen Presiden terkait pembangunan bandara yang sebelumnya pernah disampaikan. “Nyatanya, maaf, sudah satu setengah tahun beliau menjabat sebagai Presiden, niscaya belum turun keputusan beliau. Kami menagih janji ke sini untuk menepati janji itu,” ujar Cokorda Gde Putra Nindia usai pertemuan.
Menurut Cokorda, apabila pemerintah memutuskan untuk tidak melanjutkan proyek tersebut, Presiden sebaiknya menyampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan ketidakpastian di masyarakat.
Baca juga: Politikus PDIP Nilai Bandara Bali Utara Buleleng Bakal Perberat Overtourism Bali
“Kenapa? Ini sudah meradang. Sama dengan bisul itu sudah dibiarkan itu kalau nggak segera dimutasi akan sakitnya luar biasa, karena kami kelihatan puri-puri mendukung ini, wah kok nggak ada wibawa (kami), nggak punya puri-puri ini gimana? Kan harga diri malu kita. Nah kalau tidak ya tidak, kalau iya tolong dipercepat karena pembangunan bandara itu tidak bisa setahun dua tahun, paling tidak tiga sampai empat tahun bahkan lima tahun," katanya.
Ia menjelaskan, komitmen pembangunan Bandara Bali Utara disampaikan Presiden Prabowo pada 13 Februari 2024. Bandara tersebut direncanakan dibangun di lepas Pantai Kubutambahan. Menurutnya, keberadaan bandara baru sangat dibutuhkan karena hingga kini Bali hanya memiliki satu bandara internasional, yakni Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang berada di wilayah selatan.
Selain untuk meningkatkan konektivitas, pembangunan bandara juga dinilai dapat mendorong pemerataan pembangunan dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Bali Utara. “Di mana pembangunan di selatan itu masif sekali, kemudian menimbulkan apa namanya, masyarakat dan generasi muda khususnya yang ada di Bali utara itu tidak ada lapangan kerja. Karena tidak ada pembangunan, tidak ada proyek,” ucapnya.
Cokorda juga menegaskan bahwa proyek Bandara Bali Utara tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, pembangunan sepenuhnya akan dibiayai melalui investasi swasta sehingga tidak membebani keuangan negara.
“Masalah pembiayaan tidak mengganggu APBN. Ini murni dari investasi, investasi swasta. Tidak ada mengganggu APBN. Sekarang sudah keuangan negara sedang begini masa dipaksa membangun bandara? Nanti jadi diskusi liar, nanti di masyarakat. Tidak ada mengganggu APBN. Khusus ini pembangunan Bali utara, ada keputusan dari Presiden, segera kita bisa bangun baik itu teknologi sudah ada, investasinya, pendanaan sudah cukup untuk dibangun tanpa mengganggu APBN,” ujar Cokorda.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara, Mapparessa, menyebut kedatangan para raja dan sultan ke Istana untuk menyampaikan tuntutan tersebut merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya.
“Kita datang untuk menagih janji, untuk itu kami dari Forum Silaturahmi Keraton Nusantara yang terdiri dari raja, sultan, para penerus, termasuk juga para ketua ketua lembaga adat yang berada di bawah raja, kesultanan, sangat mendukung apa yang menjadi program pemerintah khususnya Bapak Presiden,” ucap Mapparessa.
Ia berharap pemerintah segera merealisasikan pembangunan Bandara Bali Utara sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Oleh karena itu, kenapa kami ke sini? Seingat saya belum pernah terjadi raja, sultan datang ke Istana menagih janji. Kita mendukung program pemerintah memajukan kesejahteraan umum, kalau bandara ini terwujud insyaAllah allah menurunkan berkahnya kepada negara yang kita cintai ini,” imbuhnya.
(rca)
Lihat Juga :
