Kemendukbangga Perkuat Sinergi Pusat-Daerah untuk Bonus Demografi dan Penurunan Stunting
Selasa, 14 Juli 2026 - 11:51 WIB
loading...
A
A
A
“Bila pertumbuhan ekonomi dapat dicapai 8% maka semua angkatan kerja akan terserap oleh pasar, dan penduduk usia produktif dapat mengaktualisasikan produktifitas mereka secara riil” ujar Sesmendukbangga/ Sestama BKKBN.
Kepala Pusat Pengembangan SDM Kemendukbangga/BKKBN, Aan Ari Witoko, dalam laporan penyelenggaraannya menyampaikan bahwa forum koordinasi ini dirancang sangat komprehensif dengan melibatkan pemateri dari 13 Kementerian/Lembaga terkait.
"Kami menghadirkan narasumber dari Kemenko Perekonomian, Kemen PPN/Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, Kemenkes, Kemendikdasmen, Kemenaker, Kemeninveshil/BKPM, Kemenekraf, Kemenpan-RB, BNSP, BPJS Kesehatan, hingga BPJS Ketenagakerjaan. Sinergi ini diperlukan untuk merumuskan langkah taktis yang aplikatif bagi daerah," lapor Aan Ari Witoko.
Selain dari kementerian dan lembaga pusat, forum ini juga menghadirkan Pemerintah Kota Surabaya yang memaparkan praktik baik (best practices) keberhasilan daerah dalam implementasi PJPK, pengelolaan kapitalisasi bonus demografi, serta program percepatan penurunan stunting yang terintegrasi.
Melalui forum ini, pemerintah menargetkan lahirnya rekomendasi kebijakan konkret serta rencana aksi taktis bagi seluruh pemangku kepentingan daerah agar mampu mengawal pencegahan pravelensi stunting, ketahanan keluarga dan melahirkan generasi berkualitas menyongsong Indonesia Emas 2045.
Kolaborasi Lintas Sektor dan Praktik Baik Daerah
Kepala Pusat Pengembangan SDM Kemendukbangga/BKKBN, Aan Ari Witoko, dalam laporan penyelenggaraannya menyampaikan bahwa forum koordinasi ini dirancang sangat komprehensif dengan melibatkan pemateri dari 13 Kementerian/Lembaga terkait.
"Kami menghadirkan narasumber dari Kemenko Perekonomian, Kemen PPN/Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, Kemenkes, Kemendikdasmen, Kemenaker, Kemeninveshil/BKPM, Kemenekraf, Kemenpan-RB, BNSP, BPJS Kesehatan, hingga BPJS Ketenagakerjaan. Sinergi ini diperlukan untuk merumuskan langkah taktis yang aplikatif bagi daerah," lapor Aan Ari Witoko.
Selain dari kementerian dan lembaga pusat, forum ini juga menghadirkan Pemerintah Kota Surabaya yang memaparkan praktik baik (best practices) keberhasilan daerah dalam implementasi PJPK, pengelolaan kapitalisasi bonus demografi, serta program percepatan penurunan stunting yang terintegrasi.
Melalui forum ini, pemerintah menargetkan lahirnya rekomendasi kebijakan konkret serta rencana aksi taktis bagi seluruh pemangku kepentingan daerah agar mampu mengawal pencegahan pravelensi stunting, ketahanan keluarga dan melahirkan generasi berkualitas menyongsong Indonesia Emas 2045.
(nnz)
Lihat Juga :
