Soliditas Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Jaga Kepercayaan Publik
Senin, 13 Juli 2026 - 22:52 WIB
loading...
Pertemuan dan silaturahmi Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung menunjukkan soliditas serta koordinasi yang tetap berjalan baik. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Di tengah tingginya perhatian publik terhadap sejumlah isu penegakan hukum, komunikasi antarpimpinan lembaga negara terus diperkuat. Pertemuan dan silaturahmi Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung menunjukkan soliditas serta koordinasi yang tetap berjalan baik.
"Momentum ini patut diapresiasi sebagai bentuk kedewasaan para pimpinan lembaga negara dalam menjaga komunikasi dan memperkuat sinergi. Dalam negara demokrasi, perbedaan kewenangan bukanlah alasan untuk membangun jarak, tetapi justru menjadi dasar untuk memperkuat koordinasi demi kepentingan bangsa dan negara," kata Analis Intelijen, Pertahanan, dan Keamanan, Ngasiman Djoyonegoro dalam keterangannya, Senin (13/7/2026).
Simon, sapaan akrab Ngasiman Djoyonegoro menilai, komunikasi yang baik antarpenegak hukum memiliki nilai strategis dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan lembaga negara.
"Publik tentu menginginkan adanya hubungan kerja yang harmonis antara Polri, TNI dan Kejaksaan. Harmoni tersebut penting agar seluruh institusi dapat menjalankan tugas konstitusionalnya secara efektif dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi kepentingan masyarakat," kata Simon.
Meski demikian, Simon menegaskan bahwa sinergi kelembagaan harus selalu dibangun di atas prinsip penghormatan terhadap kewenangan masing-masing institusi sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
"Koordinasi bukan berarti mencampuri kewenangan lembaga lain. Justru komunikasi yang sehat adalah komunikasi yang saling menghormati fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing. Di situlah prinsip negara hukum bekerja secara baik," kata Simon.
Menurutnya, Polri sebagai institusi yang diberikan kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana harus tetap memperoleh ruang yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara profesional, independen, dan berdasarkan alat bukti.
"Momentum ini patut diapresiasi sebagai bentuk kedewasaan para pimpinan lembaga negara dalam menjaga komunikasi dan memperkuat sinergi. Dalam negara demokrasi, perbedaan kewenangan bukanlah alasan untuk membangun jarak, tetapi justru menjadi dasar untuk memperkuat koordinasi demi kepentingan bangsa dan negara," kata Analis Intelijen, Pertahanan, dan Keamanan, Ngasiman Djoyonegoro dalam keterangannya, Senin (13/7/2026).
Simon, sapaan akrab Ngasiman Djoyonegoro menilai, komunikasi yang baik antarpenegak hukum memiliki nilai strategis dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan lembaga negara.
"Publik tentu menginginkan adanya hubungan kerja yang harmonis antara Polri, TNI dan Kejaksaan. Harmoni tersebut penting agar seluruh institusi dapat menjalankan tugas konstitusionalnya secara efektif dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi kepentingan masyarakat," kata Simon.
Meski demikian, Simon menegaskan bahwa sinergi kelembagaan harus selalu dibangun di atas prinsip penghormatan terhadap kewenangan masing-masing institusi sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
"Koordinasi bukan berarti mencampuri kewenangan lembaga lain. Justru komunikasi yang sehat adalah komunikasi yang saling menghormati fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing. Di situlah prinsip negara hukum bekerja secara baik," kata Simon.
Menurutnya, Polri sebagai institusi yang diberikan kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana harus tetap memperoleh ruang yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara profesional, independen, dan berdasarkan alat bukti.
Lihat Juga :
