Pancasila yang Kita Peringati, Pancasila yang Kita Khianati
Rabu, 08 Juli 2026 - 12:59 WIB
loading...
A
A
A
Akibatnya, kultur gotong royong yang dulu menjadi urat nadi utama manusia Indonesia perlahan ambruk dan dianggap sebagai konsep usang masa lalu yang tidak menghasilkan uang. Kita bertransformasi menjadi masyarakat yang egosentris, di mana kepedulian terhadap keadilan publik kalah pamor dibandingkan dengan pencapaian pribadi atau kelompok sendiri. Pada akhirnya, kebersamaan kita hanya hidup di level jargon, sementara dalam kenyataan, kita justru makin asing dan terasing satu sama lain.
Menghadapi situasi yang makin mengkhawatirkan ini, kita jelas tidak boleh pasrah dan melipat tangan. Pancasila tidak boleh dibiarkan mati pelan-pelan, menjadi fosil sejarah di tangan generasi hari ini. Harus ada langkah konkret dan berani untuk menyelamatkannya. Langkah itu harus dimulai dengan merombak total cara kita membumikan nilai-nilai tersebut.
Sudah saatnya kita membuang jauh-jauh metode doktriner yang kaku, top-down, dan menjemukan ala penataran masa lalu. Menjejalkan hafalan teks kepada anak muda terbukti gagal total dan hanya memicu alergi sejarah. Pancasila harus diterjemahkan ke dalam bahasa yang akrab dengan dunia mereka hari ini: lewat aksi nyata menyelamatkan lingkungan dari pemanasan global, gerakan kemanusiaan berbasis komunitas, atau kolaborasi di industri kreatif.
Generasi milenial dan generasi Z tidak butuh dipaksa menghafal butir-butir sila di luar kepala; mereka hanya butuh ruang penjelas untuk mempraktikkannya secara kontekstual. Misalnya, bagaimana menjaga jempol agar tetap beradab di media sosial atau menggalang solidaritas sosial saat bencana melanda.
Namun, strategi komunikasi sekeren apa pun akan berakhir menjadi kosmetik belaka tanpa adanya pilar yang jauh lebih krusial: Pancasila keteladanan. Penyakit utama bangsa ini sebenarnya bukan karena rakyat tidak tahu atau lupa pada Pancasila. Masalahnya adalah rakyat sudah telanjur jenuh, bahkan muak, melihat kemunafikan di tingkat elit.
Oleh karena itu, kita harus berani menagih keteladanan nyata dari para politisi, pejabat publik, dan penegak hukum, hingga para pemilik modal besar yang kerap disebut oligarki. Yang diinginkan masyarakat sederhana saja: melihat hukum tidak tebang pilih, menyaksikan uang pajak mereka tidak dirampok untuk membiayai gaya hidup mewah keluarga pejabat, dan merasakan kebijakan yang benar-benar mengurus isi piring mereka.
Pancasila hanya akan kembali bertuah jika ia mewujud dalam kejujuran dan integritas para pemimpinnya. Sebab pada akhirnya, satu contoh perilaku adil dan bersih dari seorang penguasa jauh lebih berharga daripada seribu baliho jargon kebangsaan yang mengotori pemandangan kota.
Pada akhirnya, kita memang harus berani jujur pada diri sendiri. Pancasila adalah kompas moral dan fondasi bangsa Indonesia. Kalimat demi kalimat yang dirajut oleh para pendiri bangsa dalam lima sila itu tetap menjadi mahakarya paling jenius yang pernah dimiliki negeri ini. Masalahnya sama sekali bukan pada teksnya, melainkan pada ketidakmampuan kita dalam merawat dan mengamalkannya. Selama ini, kita terlalu sibuk bertengkar memperebutkan bungkusnya, saling mengklaim paling benar atas namanya, sampai-sampai lupa menghidupkan saripatinya dalam kenyataan sehari-hari.
Jika kita masih ingin melihat kapal besar bernama Indonesia ini tetap berlayar dan tidak karam oleh ego kelompok masing-masing, jalan satu-satunya adalah berubah. Pancasila sudah harus diturunkan dari baliho-baliho kaku yang berdebu di pinggir jalan, dan dibebaskan dari sekadar teks pidato formal yang mengawang-awang. Nilai-nilai itu harus ditarik membumi, dihidupkan kembali dalam cara kita mengambil keputusan, cara kita menahan diri saat jempol gatal ingin menghujat di media sosial, hingga cara kita memperlakukan manusia lain di dunia nyata.
Di sinilah sebenarnya letak perbedaan antara memperingati dan mengkhianati. Kita rajin memperingatinya lewat upacara dan baliho, tetapi baru benar-benar setia kepadanya ketika nilai-nilainya sungguh kita hidupi. Maka sebelum lantang menawarkan diri sebagai fondasi perdamaian dunia, tunaikan lebih dulu yang paling dekat sekaligus paling sulit: menegakkan damai dan keadilan di dalam rumah kita sendiri.
Menghadapi situasi yang makin mengkhawatirkan ini, kita jelas tidak boleh pasrah dan melipat tangan. Pancasila tidak boleh dibiarkan mati pelan-pelan, menjadi fosil sejarah di tangan generasi hari ini. Harus ada langkah konkret dan berani untuk menyelamatkannya. Langkah itu harus dimulai dengan merombak total cara kita membumikan nilai-nilai tersebut.
Sudah saatnya kita membuang jauh-jauh metode doktriner yang kaku, top-down, dan menjemukan ala penataran masa lalu. Menjejalkan hafalan teks kepada anak muda terbukti gagal total dan hanya memicu alergi sejarah. Pancasila harus diterjemahkan ke dalam bahasa yang akrab dengan dunia mereka hari ini: lewat aksi nyata menyelamatkan lingkungan dari pemanasan global, gerakan kemanusiaan berbasis komunitas, atau kolaborasi di industri kreatif.
Generasi milenial dan generasi Z tidak butuh dipaksa menghafal butir-butir sila di luar kepala; mereka hanya butuh ruang penjelas untuk mempraktikkannya secara kontekstual. Misalnya, bagaimana menjaga jempol agar tetap beradab di media sosial atau menggalang solidaritas sosial saat bencana melanda.
Namun, strategi komunikasi sekeren apa pun akan berakhir menjadi kosmetik belaka tanpa adanya pilar yang jauh lebih krusial: Pancasila keteladanan. Penyakit utama bangsa ini sebenarnya bukan karena rakyat tidak tahu atau lupa pada Pancasila. Masalahnya adalah rakyat sudah telanjur jenuh, bahkan muak, melihat kemunafikan di tingkat elit.
Oleh karena itu, kita harus berani menagih keteladanan nyata dari para politisi, pejabat publik, dan penegak hukum, hingga para pemilik modal besar yang kerap disebut oligarki. Yang diinginkan masyarakat sederhana saja: melihat hukum tidak tebang pilih, menyaksikan uang pajak mereka tidak dirampok untuk membiayai gaya hidup mewah keluarga pejabat, dan merasakan kebijakan yang benar-benar mengurus isi piring mereka.
Pancasila hanya akan kembali bertuah jika ia mewujud dalam kejujuran dan integritas para pemimpinnya. Sebab pada akhirnya, satu contoh perilaku adil dan bersih dari seorang penguasa jauh lebih berharga daripada seribu baliho jargon kebangsaan yang mengotori pemandangan kota.
Pada akhirnya, kita memang harus berani jujur pada diri sendiri. Pancasila adalah kompas moral dan fondasi bangsa Indonesia. Kalimat demi kalimat yang dirajut oleh para pendiri bangsa dalam lima sila itu tetap menjadi mahakarya paling jenius yang pernah dimiliki negeri ini. Masalahnya sama sekali bukan pada teksnya, melainkan pada ketidakmampuan kita dalam merawat dan mengamalkannya. Selama ini, kita terlalu sibuk bertengkar memperebutkan bungkusnya, saling mengklaim paling benar atas namanya, sampai-sampai lupa menghidupkan saripatinya dalam kenyataan sehari-hari.
Jika kita masih ingin melihat kapal besar bernama Indonesia ini tetap berlayar dan tidak karam oleh ego kelompok masing-masing, jalan satu-satunya adalah berubah. Pancasila sudah harus diturunkan dari baliho-baliho kaku yang berdebu di pinggir jalan, dan dibebaskan dari sekadar teks pidato formal yang mengawang-awang. Nilai-nilai itu harus ditarik membumi, dihidupkan kembali dalam cara kita mengambil keputusan, cara kita menahan diri saat jempol gatal ingin menghujat di media sosial, hingga cara kita memperlakukan manusia lain di dunia nyata.
Di sinilah sebenarnya letak perbedaan antara memperingati dan mengkhianati. Kita rajin memperingatinya lewat upacara dan baliho, tetapi baru benar-benar setia kepadanya ketika nilai-nilainya sungguh kita hidupi. Maka sebelum lantang menawarkan diri sebagai fondasi perdamaian dunia, tunaikan lebih dulu yang paling dekat sekaligus paling sulit: menegakkan damai dan keadilan di dalam rumah kita sendiri.
(nnz)
Lihat Juga :