Pancasila yang Kita Peringati, Pancasila yang Kita Khianati

Muhamad Towil Akhirudin, Dosen dan Pengelola Universitas Darunnajah

Setiap awal Juni, kita seperti mengulang ritual tahunan yang serba seragam. Tahun ini pun negara sudah menyiapkan temanya: “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.” Bendera dikibarkan sehari penuh, baliho wajah pejabat dengan senyum terkembang menghiasi sudut jalan, dan pidato tentang indahnya bernegara kembali bergema dari balik podium. Tetapi sembari kita bicara soal menjadi fondasi perdamaian dunia, di dalam negeri kita justru masih sibuk saling serang.

Begitu upacara usai dan layar ponsel kembali menyala, realitas pahit langsung menampar kita kembali ke bumi: sikap intoleran yang makin galak, skandal korupsi yang tak habis-habisnya, dan keadilan hukum yang terasa berbeda tergantung siapa yang diadili. Ada jurang yang teramat dalam antara Pancasila yang kita agungkan di atas kertas dengan apa yang benar-benar kita hidupi.

Delapan dekade lalu, para pendiri bangsa merumuskan Pancasila bukan sekadar untuk kebutuhan pajangan atau materi hafalan. Bung Karno sering menyebutnya sebagai leitstar, bintang penuntun arah ke mana bahtera Indonesia ini mau dibawa berlayar. Sialnya, di tengah pusaran disorientasi sosial-politik saat ini, cahaya bintang itu kian buram. Pancasila yang sejatinya hidup dan adaptif, kini lebih sering ditarik ke sana-kemari, diposisikan sebagai bemper kepentingan politik jangka pendek, sementara nilai-nilai substansialnya perlahan ditinggalkan oleh masyarakat yang makin pragmatis.

Semua ironi ini akhirnya mengantar kita pada satu kegelisahan yang mendesak: apakah Pancasila hari ini masih benar-benar berfungsi sebagai kompas moral bangsa, atau sudah menyusut menjadi sekadar alat politik untuk membungkam kritik dan pemanis formalitas yang kehilangan jiwanya?

Mari kita bedah situasi ini mulai dari fondasi pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Tengok saja bagaimana ekspresi keagamaan tumbuh begitu subur di ruang digital kita. Lini masa penuh dengan konten religius yang gampang sekali mendulang viral, perdebatan dalil perpindahan terjadi hampir setiap jam, dan tiba-tiba saja semua orang punya panggung untuk memamerkan kesalehannya. Namun, ada paradoks besar di balik keriuhan kosmetik ini.

Di dunia nyata, kerukunan kita justru jauh lebih rapuh. Sepanjang 2025 saja, SETARA Institute mencatat 221 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama, dari pembubaran paksa kegiatan retret di Cidahu, Sukabumi, sampai penyerangan rumah doa di Padang Sarai, Sumatera Barat. Berita penolakan terhadap rumah ibadah dan pembatasan hak kelompok minoritas pun belum juga reda. Sekalipun angkanya sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, ratusan kasus dalam setahun tetap menunjukkan kerukunan kita masih jauh dari pulih.

Agama dan Tuhan terlalu sering diseret ke panggung politik praktis atau dijadikan amunisi konflik daring, sementara nilai ketuhanan yang paling esensial, seperti welas asih, rasa aman, dan saling menghormati, justru menguap. Kita mendadak jadi bangsa yang sibuk mengurusi bungkus, tapi abai pada isi.

Imbas dari dangkalnya penghayatan itu langsung menghantam pilar kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kita selalu bangga dengan narasi bahwa manusia Indonesia itu ramah, santun, dan menjunjung tinggi tata krama. Tapi cobalah tengok betapa bising dan brutalnya kolom komentar media sosial kita hari ini.

Begitu mudahnya jempol netizen meluncurkan pembunuhan karakter lewat aksi doxxing dan perundungan siber tanpa secuil pun rasa bersalah. Empati seolah menjadi barang langka yang kalah seksi dibanding tontonan penderitaan orang lain demi berburu angka views dan engagement.

Laporan SAFEnet bahkan menunjukkan bahwa serangan digital terhadap warga, termasuk doxing dan peretasan, melonjak dua kali lipat: dari 150 kasus pada paruh pertama 2024 menjadi 305 kasus pada periode yang sama tahun 2025. Maka ini bukan lagi sekadar kenakalan digital, melainkan alarm keras atas runtuhnya adab kita. Di balik layar ponsel, keramahan ikonik kita mendadak luntur, digantikan oleh penghakiman massal yang jauh dari kata beradab.

Retaknya kemanusiaan ini dengan cepat menjalar ke Sila Ketiga, Persatuan Indonesia. Luka dan sisa-sisa polarisasi politik dari beberapa kali musim pemilu nyatanya tak pernah benar-benar pulih. Kita justru makin nyaman mengurung diri dalam kotak-kotak kedap suara bernama echo chamber, hanya mau mendengar apa yang ingin didengar dan menutup mata terhadap kenyataan kelompok sebelah. Akibatnya, tenun persatuan kita menjadi sangat tipis dan gampang robek oleh embusan hoaks. Bukan kebetulan jika Mafindo menemukan 1.593 hoaks sepanjang Oktober 2024 hingga Oktober 2025, dan hampir separuhnya bermuatan politik.

Banjir kabar bohong inilah yang terus memantik curiga dan menjaga bara perpecahan tetap menyala. Kita baru merasa benar-benar satu bangsa dan senasib sepenanggungan ketika ada “musuh bersama” dari luar. Misalnya saat terlibat baku hantam narasi dengan netizen negara tetangga. Namun, begitu musuh bersama itu hilang dari radar, kita kembali sibuk mencari-cari perbedaan dan saling mencurigai sesama saudara sendiri.

Kondisi ini makin diperparah oleh mandeknya spirit Sila Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Belakangan, kita disuguhi tontonan absurd di mana berbagai regulasi dan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak bisa diketuk dan disahkan secara kilat. Ingat saja saga Undang-Undang Cipta Kerja: disahkan terburu-buru pada 2020 lewat rapat-rapat maraton yang sebagian digelar hingga dini hari, sampai-sampai Mahkamah Konstitusi pun menyatakannya cacat formil karena minimnya keterbukaan dan partisipasi publik.

Alih-alih memperbaikinya dengan melibatkan rakyat sebagaimana diperintahkan MK, pemerintah malah menempuh jalan pintas lewat Perppu. Prosesnya minim perdebatan substantif, sepi dari pelibatan publik yang bermakna, dan lebih mirip transaksi kepentingan di tingkat elit. Efeknya, lahirlah anomali baru dalam sistem demokrasi kita: “viral dulu baru diurus.” Ketika saluran resmi di parlemen mampet oleh pragmatisme politik, rakyat terpaksa menjadikan ruang digital sebagai pengadilan alternatif. Kita harus patungan tagar dan membuat sebuah isu menjadi gaduh terlebih dahulu, agar para pembuat kebijakan mau menoleh dan bekerja.

Muara dari segala persoalan ini ada pada Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang hari ini berada dalam kondisi paling ringkih. Kita disuguhi pemandangan yang sangat timpang dan mengaduk-aduk emosi. Di satu sisi, skrin gawai memamerkan gaya hidup mewah (flexing) oknum pejabat atau pesohor yang tidak tahu empati. Di sisi lain, persis di depan mata mereka, masyarakat kelas bawah sedang terseok-seok bertahan hidup di tengah hantaman pemutusan hubungan kerja (PHK), jebakan lingkaran setan pinjaman online, hingga hancurnya keluarga akibat epidemi judi online.

Skalanya bukan main-main: sepanjang 2025, PPATK mencatat perputaran uang judi online menembus Rp286 triliun, dengan 12,3 juta orang tercatat menyetorkan dananya sepanjang tahun itu. Bahkan ironisnya, mayoritas dari mereka justru berasal dari kelompok berpenghasilan paling rendah. Namun, kendati trennya mulai menurun, angka sebesar itu tetap fantastis dan menghancurkan. Ketimpangan ini diperparah oleh penegakan hukum yang makin telanjang menampilkan watak tebang pilih.

Bukan kebetulan jika pada 2025 skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia justru anjlok kembali ke angka 34 dan melorot ke peringkat 109 dunia, setelah sempat sedikit membaik setahun sebelumnya. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jika kondisinya terus begini, keadilan sosial terancam tidak lagi menjadi hak bagi “seluruh” rakyat, melainkan fasilitas eksklusif yang hanya bisa dibeli oleh mereka yang punya kuasa dan uang.

Melihat rentetan ironi yang telanjang di depan mata, kita tentu tidak bisa hanya mandek pada tahap meratap, mengeluh, atau sibuk saling menunjuk hidung. Pertanyaan besarnya adalah: mengapa semua kekacauan ini bisa terjadi? Mengapa ideologi yang begitu jenius dalam merangkum watak asli bangsa ini justru terasa makin berjarak dan asing dari denyut nadi keseharian kita?

Biang keladi pertamanya ada pada reduksi nilai yang ugal-ugalan. Pancasila mengalami penyempitan fungsi yang sangat akut. Bukannya dijadikan cermin besar untuk berkaca dan mengevaluasi perilaku sendiri, Pancasila malah kerap diseret ke panggung kekuasaan untuk dijadikan “alat pemukul” politik. Kita terjebak dalam hobi baru yang dangkal: gemar melabeli orang lain. Siapa pun yang kebetulan berbeda kubu, punya perspektif lain, atau berani mengkritik jalannya pemerintahan, dengan sangat gampang distempel “tidak Pancasilais” atau bahkan “anti-NKRI.”

Ketika falsafah bersama ini dimonopoli hanya sebagai instrumen untuk menghakimi sesama anak bangsa, ia otomatis kehilangan kesuciannya sebagai lem perekat. Pancasila tidak lagi digali saripatinya untuk membangun tatanan sosial yang adil, melainkan menyusut menjadi sekadar tameng pelindung kepentingan elit dan alat pembungkam kritik yang sah.

Di saat yang sama, ada hantaman keras dari pergeseran arus zaman yang sulit dibendung. Hari ini, kita hidup dalam ekosistem yang mendewakan kecepatan, kepraktisan, dan kesuksesan materi serbainstan. Napas pragmatisme dan individualisme yang ditiupkan oleh modernisasi digital pelan-pelan menggerogoti ruang-ruang kebersamaan kita. Ketika tekanan ekonomi makin menjepit dan ruang hidup terasa makin kompetitif, orang-orang dipaksa masuk dalam mode bertahan hidup: selamatkan diri masing-masing dulu.

Akibatnya, kultur gotong royong yang dulu menjadi urat nadi utama manusia Indonesia perlahan ambruk dan dianggap sebagai konsep usang masa lalu yang tidak menghasilkan uang. Kita bertransformasi menjadi masyarakat yang egosentris, di mana kepedulian terhadap keadilan publik kalah pamor dibandingkan dengan pencapaian pribadi atau kelompok sendiri. Pada akhirnya, kebersamaan kita hanya hidup di level jargon, sementara dalam kenyataan, kita justru makin asing dan terasing satu sama lain.

Menghadapi situasi yang makin mengkhawatirkan ini, kita jelas tidak boleh pasrah dan melipat tangan. Pancasila tidak boleh dibiarkan mati pelan-pelan, menjadi fosil sejarah di tangan generasi hari ini. Harus ada langkah konkret dan berani untuk menyelamatkannya. Langkah itu harus dimulai dengan merombak total cara kita membumikan nilai-nilai tersebut.

Sudah saatnya kita membuang jauh-jauh metode doktriner yang kaku, top-down, dan menjemukan ala penataran masa lalu. Menjejalkan hafalan teks kepada anak muda terbukti gagal total dan hanya memicu alergi sejarah. Pancasila harus diterjemahkan ke dalam bahasa yang akrab dengan dunia mereka hari ini: lewat aksi nyata menyelamatkan lingkungan dari pemanasan global, gerakan kemanusiaan berbasis komunitas, atau kolaborasi di industri kreatif.

Generasi milenial dan generasi Z tidak butuh dipaksa menghafal butir-butir sila di luar kepala; mereka hanya butuh ruang penjelas untuk mempraktikkannya secara kontekstual. Misalnya, bagaimana menjaga jempol agar tetap beradab di media sosial atau menggalang solidaritas sosial saat bencana melanda.

Namun, strategi komunikasi sekeren apa pun akan berakhir menjadi kosmetik belaka tanpa adanya pilar yang jauh lebih krusial: Pancasila keteladanan. Penyakit utama bangsa ini sebenarnya bukan karena rakyat tidak tahu atau lupa pada Pancasila. Masalahnya adalah rakyat sudah telanjur jenuh, bahkan muak, melihat kemunafikan di tingkat elit.

Oleh karena itu, kita harus berani menagih keteladanan nyata dari para politisi, pejabat publik, dan penegak hukum, hingga para pemilik modal besar yang kerap disebut oligarki. Yang diinginkan masyarakat sederhana saja: melihat hukum tidak tebang pilih, menyaksikan uang pajak mereka tidak dirampok untuk membiayai gaya hidup mewah keluarga pejabat, dan merasakan kebijakan yang benar-benar mengurus isi piring mereka.

Pancasila hanya akan kembali bertuah jika ia mewujud dalam kejujuran dan integritas para pemimpinnya. Sebab pada akhirnya, satu contoh perilaku adil dan bersih dari seorang penguasa jauh lebih berharga daripada seribu baliho jargon kebangsaan yang mengotori pemandangan kota.

Pada akhirnya, kita memang harus berani jujur pada diri sendiri. Pancasila adalah kompas moral dan fondasi bangsa Indonesia. Kalimat demi kalimat yang dirajut oleh para pendiri bangsa dalam lima sila itu tetap menjadi mahakarya paling jenius yang pernah dimiliki negeri ini. Masalahnya sama sekali bukan pada teksnya, melainkan pada ketidakmampuan kita dalam merawat dan mengamalkannya. Selama ini, kita terlalu sibuk bertengkar memperebutkan bungkusnya, saling mengklaim paling benar atas namanya, sampai-sampai lupa menghidupkan saripatinya dalam kenyataan sehari-hari.

Jika kita masih ingin melihat kapal besar bernama Indonesia ini tetap berlayar dan tidak karam oleh ego kelompok masing-masing, jalan satu-satunya adalah berubah. Pancasila sudah harus diturunkan dari baliho-baliho kaku yang berdebu di pinggir jalan, dan dibebaskan dari sekadar teks pidato formal yang mengawang-awang. Nilai-nilai itu harus ditarik membumi, dihidupkan kembali dalam cara kita mengambil keputusan, cara kita menahan diri saat jempol gatal ingin menghujat di media sosial, hingga cara kita memperlakukan manusia lain di dunia nyata.

Di sinilah sebenarnya letak perbedaan antara memperingati dan mengkhianati. Kita rajin memperingatinya lewat upacara dan baliho, tetapi baru benar-benar setia kepadanya ketika nilai-nilainya sungguh kita hidupi. Maka sebelum lantang menawarkan diri sebagai fondasi perdamaian dunia, tunaikan lebih dulu yang paling dekat sekaligus paling sulit: menegakkan damai dan keadilan di dalam rumah kita sendiri.