Pertaruhan Tugas Bulog saat Stok Beras Jumbo

Khudori

Anggota Komite Ketahanan Pangan INKINDO
Pegiat Komite Pendayagunaan Pertanian dan AEPI

TUGAS Perusahaan Umum BULOG telah digariskan secara jelas dalam peraturan. Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perum BULOG dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perum BULOG dalam Kerangka Ketahanan Pangan Nasional, tugas utama BULOG adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen logistik pangan. Ini setidaknya mencakup 4 hal.

Pertama, pengamanan harga di tingkat produsen (petani) agar tidak anjlok dan harga di tingkat konsumen agar tetap terjangkau. Kedua, pengelolaan cadangan pangan pemerintah untuk memastikan ketersediaan pasokan dalam kondisi darurat, kerawanan pangan, dan kebutuhan stabilisasi.

Ketiga, memastikan ketersediaan dan distribusi pangan pokok bagi masyarakat, termasuk menyalurkan kepada golongan masyarakt tertentu. Keempat, menjalankan kegiatan usaha di bidang logistik, pergudangan, dan komersialisasi produk pangan lain guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Eksplisit BULOG disebut menangani tiga komoditas: beras, jagung dan kedelai. Namun demikian, terbuka peluang ditugaskan menangani komoditas lainnya, seperti gula, minyak goreng, terigu, bawang merah, cabai, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam.

Delapan komoditas pangan ini bisa juga ditugaskan ke BUMN pangan lain, seperti ID Food. Bidang usaha BULOG tak hanya logistik dan pergudangan, tetapi diperluas masuk ke produksi, perdagangan dan jasa, baik beras maupun jenis pangan lainnya.

Dari 11 komoditas yang paling populer tentu beras. Dan dari semua tugas, yang mudah dipahami dan diingat publik adalah memastikan ketersediaan dan mendistribusikan stok ke seluruh wilayah, lalu menstabilkan harga di produsen (petani) agar tidak anjlok yang membuat petani merugi dan harga di konsumen agar tidak melejit tinggi yang mengganggu daya beli warga. Satu lagi: mengelola cadangan pangan pemerintah. Tidak semua tugas BULOG dibahas di artikel ini. Hanya yang relevan yang akan diuraikan.

Khusus beras sejatinya kebijakan perberasan sudah lama dipraktikkan di Indonesia. Setidaknya kebijakan stabilisasi harga gabah/beras telah dilakukan sejak awal 1970-an dan berlanjut hingga kini. Untuk menstabilkan atau melindungi pendapatan petani sebagai produsen gabah agar mereka tetap bergairah berproduksi padi/beras digunakan instrumen harga pembelian pemerintah (HPP).

Di masa lalu namanya harga dasar. HPP atau harga dasar ditetapkan di atas harga keseimbangan agar petani tetap untung. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah, ketika BULOG melakukan pengadaan gabah/beras berpedoman pada HPP gabah/beras.

Dalam praktiknya, BULOG adalah sebagai pembeli terakhir (buyer the last resort). Kalau harga gabah di atas HPP, BULOG tidak perlu masuk ke pasar. Karena pasar telah bekerja dengan baik. Artinya, produksi dan surplus gabah/beras mampu diserap oleh pelaku pasar. BULOG baru masuk ke pasar manakala pasar gagal berfungsi: harga gabah jatuh di bawah HPP.

Ini biasanya terjadi saat panen raya: Februari-Mei. Produksi melimpah, sementara permintaan tetap. Ini membuat harga jatuh. Selain itu, pembeli gabah, apakah tengkulak atau penggilingan, terkendala infrastruktur, terutama pengering (dryer) dan gudang/fasilitas penyimpanan gabah, serta modal yang tidak memadai.

BULOG menarik diri dari pasar ketika harga gabah tercapai atau di atas HPP. Langkah seperti ini ada kalanya membuat penyerapan BULOG kecil dan stok menjadi terbatas. Karena, yang terjadi di lapangan, harga gabah hampir selalu di atas HPP.

Dalam kondisi demikian, pengadaan bisa bersumber dari impor dengan indikator terukur dan waktu yang tepat. Meskipun kurang dikehendaki, impor adalah bagian instrumen yang tak terpisahkan dari stabilisasi harga beras.

Kebijakan menutup impor beras oleh BULOG pada 2025 dan berlanjut di 2026 adalah kebijakan politik. Alasannya, Indonesia swasembada beras. Jika pun tidak impor, pengadaan bisa dengan mewajibkan kepada penggilingan menyetorkan sekian persen stoknya untuk jadi stok BULOG.

Yang terjadi sejak 2025 tidaklah demikian. Tahun lalu BULOG ditargetkan menyerap 3 juta ton setara beras dan 4 juta ton setara beras di tahun 2026. Target ini seolah harga mati: harus dicapai.

Untuk mencapai itu, HPP gabah kering panen (GKP) di petani tanpa ada syarat kualitas. Harganya naik dari Rp6.000/kg jadi Rp6.500/kg. Agar target tercapai, BULOG bertindak sebagai pembeli awal dan dalam jumlah besar.

BULOG tidak pernah menyerap GKP, apalagi GKP tanpa syarat kualitas. BULOG juga tidak punya jejaring sampai ke petani. Karena itu, BULOG menggandeng pihak ketiga. Namanya mitra maklon.

Besar-kecilnya imbalan mitra maklon tergantung jasa yang dikerjakan. Karena tidak diikat dengan kewajiban memenuhi angka rendemen giling tertentu, di lapangan mitra maklon bisa tetap bekerja meskipun harga gabah tinggi. Akibatnya, harga beras pengadaan BULOG mahal sekali: Rp14.782/kg. Dan harga pokok beras BULOG lebih Rp19.500/kg. Di sisi lain, swasta harus menjual maksimal Rp13.500/kg.

Di satu sisi, ini membuat target pengadaan BULOG tercapai. Bahkan, dengan pengadaan yang naik tinggi dalam tempo singkat, pada Mei 2025 stok beras di BULOG mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Lalu, pada 23 April 2026, stok tertinggi tahun lalu itu dipatahkan: stok di BULOG mencapai 5 juta ton beras. Di sisi lain, swasta, terutama penggilingan dan produsen beras, kelimpungan. Mereka kesulitan bekerja. Karena didera kerugian. Kontinuitas produksi dan layanan ke konsumen terancam.

Mengapa? Karena harga gabah tinggi. Sulit mendapatkan gabah sesuai HPP: Rp6.500/kg. Merujuk data Badan Pangan Nasional, pada 7 Juni 2026 rerata nasional harga gabah di petani Rp6.951/kg, naik menjadi Rp6.993/kg pada 20 Juni 2026.

Di Lampung dan Jawa Timur harga jauh di atas itu: antara Rp7.500 hingga Rp8.000/kg. Bahan baku beras adalah gabah. Ketika harga gabah makin mahal alias di atas HPP, beras hasil giling pun semakin mahal. Harga beras pun potensial melampaui harga eceran tertinggi (HET).

Masalahnya, kalau menjual di atas HET bisa berurusan dengan Satgas Pangan. Kalau mengikuti HET, produsen merugi. Indikatornya mudah ditemukan hari-hari ini: beras premium aneka merek semakin terbatas didapatkan di retail modern. Atau tengok laporan keuangan dua perusahaan beras yang listing di bursa: PT Buyung Poetra Sembada Tbk (HOKI) dan PT Wahana Inti Makmur Tbk (NASI) yang merah.

Padahal, kedua emiten itu sudah memproduksi beras khusus agar bisa terhindar dari aturan HET. Per 27 Juni 2026, pengadaan BULOG mencapai 3,281 juta ton dari target 4 juta ton beras.

Untuk mencapai target, BULOG melalui mitra maklon akan tetap berebut gabah di pasar. Padahal, merujuk perkiraan BPS, Juni 2026 produksi gabah kering giling (GKG) mencapai 4,05 juta ton, turun 18% dari produksi Mei 2026 (4,94 juta ton GKG). Pada Juli 2026 produksi ditaksir naik: 4,76 juta ton GKG.

Ketika produksi melandai dari puncak panen raya, kompetisi akan makin sengit. Harga gabah diperkirakan tetap tinggi. Tanpa disadari, kebijakan BULOG menjadi pembeli awal dalam jumlah besar diikuti migrasi stok yang seharusnya di masyarakat ke BULOG. Ini mempersulit swasta.

Kembali ke tugas BULOG. Selain melindungi petani dari kerugian di hulu, BULOG bertugas menstabilkan harga beras di hilir untuk melindungi daya beli konsumen. Instrumen yang digunakan adalah intervensi pasar oleh BULOG berpedoman pada harga langit-langit (ceiling price) atau HET saat ini. HET atau harga langit-langit ditetapkan di bawah harga keseimbangan agar daya beli konsumen terjaga.

Ada pula intervensi nonpasar, seperti penyaluran spesifik per bulan dengan jumlah tertentu kepada masyarakat tertentu (targeted). Contohnya Raskin di masa lalu atau bantuan pangan beras saat ini. Tujuannya agar mereka tak masuk ke pasar.

HET beras sendiri berlaku sejak 2017. Perbedaannya, harga langit-langit hanya mengikat pemerintah melalui BULOG, sementara HET mengikat publik atau semua pihak. Jika HET dilanggar akan ada sanksi yang siap dijatuhkan, seperti penutupan izin usaha. Untuk menegakkan aturan secara hukum digandeng pula Satgas Pangan Polri.

Untuk melakukan intervensi, baik pasar maupun nonpasar, BULOG menggunakan cadangan beras pemerintah (CBP). Ketika harga beras naik di atas HET, BULOG mengintervensi pasar beras. Caranya, mengalirkan CBP melalui operasi pasar.

Saat ini namanya SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Operasi pasar, sesuai namanya, berarti menggunakan pasar sebagai piranti penting penyaluran. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa integrasi pasar beras di Indonesia, merujuk Bank Dunia, cukup tinggi: 76%.

Pasar beras di berbagai wilayah saling terkait satu sama lain. Ini terutama tampak dari sisi harga. Integrasi pasar ditandai oleh keterkaitan harga antar pasar beras regional, baik pasar grosir maupun pasar eceran, dalam jangka panjang.

Pergerakan harga antar waktu, tempat, dan pasar produsen-konsumen kian kompak. Keterkaitan harga itulah yang memungkinkan harga di pasar, terutama pasar eceran, lebih cepat turun apabila ketersediaan beras di pasar grosir dipenuhi atau dijenuhi.

Efektivitas operasi pasar akan semakin baik ketika dikombinasikan dengan penyaluran tetap (non-market approach). Ketika kedua kegiatan dilakukan simultan, dampaknya terhadap harga beras semakin efektif.

Penyaluran tetap ini ditetapkan pemerintah sejak awal, sebelum tahun operasional berjalan. Tujuannya agar penerima penyaluran tidak masuk ke pasar dan menekan harga beras ke atas atau pasar beras menjadi terganggu. Penyaluran dilakukan secara rutin, misal, tiap bulan, bukan on and off.

Agar ada kepastian penyaluran, sehingga biaya penyimpanan/perawatan/turun mutu/susut volume CBP dapat dicegah. Termasuk potensi kerusakan. Selain itu, penyaluran pasti ini diperlukan agar konsep stok dinamis (dynamic stock) bisa dilakukan optimal.

Stok terus bergerak secara lincah, bukan disimpan di gudang sebagai stok besi (iron stock). Ini didasari oleh kenyataan beras pada dasarnya barang tidak tahan lama.

Yang terjadi sejak 2025 tidaklah demikian. Operasi pasar tidak menggunakan kekuatan integrasi pasar, tapi langsung menyasar konsumen akhir. Dengan mekanisme ketat dan menggunakan saluran baru. Yang namanya operasi pasar, serapan akan tergantung kondisi pasar.

Dibandingkan tahun lalu, penetrasi pasar beras SPHP saat ini cenderung menurun. Merujuk data BULOG, dari Maret hingga 27 Juni 2026 penjualan beras SPHP hanya 392.990 ton atau hanya 3.302 ton per hari. Kecil dan tidak nendang.

Penyaluran bantuan pangan beras, Februari-Maret 2026, kepada 33,2 juta keluarga juga belum tuntas. Hingga 27 Juni 2026, penyaluran beras mencapai 651.116 kg dari pagu 664.888 kg. Masih ada sisa sebesar 14.772 kg beras. Inilah yang antara membuat harga beras di pasar, dari Januari-Juni 2026, terus naik dan menjadi penyumbang inflasi rutin.

Tanpa jeda. Bahkan, di zona II dan III mayoritas harga beras (medium dan premium) di atas HET. Sudah berbulan-bulan. Tentu, harga gabah yang tinggi punya andil besar membuat harga beras terus naik atau bertahan di level tinggi.

Apa yang hendak disampaikan dari uraian panjang-lebar di atas bahwa dengan stok beras jumbo, BULOG bisa memastikan ketersediaan dan mendistribusikan ke seluruh wilayah. Sebanyak 474 kompleks gudang dengan 1.545 unit berkapasitas 3,8 juta ton, 10 penggilingan padi, dan 7 rice to rice milik BULOG adalah bagian yang memastikan tugas penyediaan dan distribusi dapat dilakukan dengan baik.

Tetapi menjadikan BULOG sebagai pembeli awal dalam jumlah besar dan mekanisme operasi pasar yang keluar dari konsep operasi pasar ditambah tidak adanya kepastian penyaluran beras di hilir membuat tugas-tugas stabilisasi harga oleh BULOG menjadi dipertaruhkan.