Pengamat: BUMN Bukan Tempat Bagi-bagi Jabatan
Senin, 06 Juli 2026 - 08:22 WIB
loading...
A
A
A
Lebih lanjut dia mengatakan, meritokrasi bukan sekadar slogan. Dia menjelaskan, meritokrasi adalah syarat utama agar BUMN mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi negara.
“Diharapkan Presiden Prabowo Subianto melakukan pembenahan BUMN dengan mengedepankan profesionalisme dan transparansi agar keberadaan perusahaan pelat merah memberikan manfaat untuk negara dan masyarakat Indonesia bukan hanya memberikan manfaat terhadap komisaris dan direksi,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, pengangkatan sejumlah komisaris badan usaha milik negara (BUMN) dari kalangan nonkorporasi menuai sorotan publik karena dinilai sarat muatan balas jasa politik. Pemerintah menegaskan penunjukan komisaris dilakukan untuk memperkuat fungsi pengawasan dan mendukung agenda strategis negara di perusahaan pelat merah.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengatakan keberadaan komisaris memiliki peran penting dalam mengawal jalannya perusahaan sekaligus memastikan kebijakan pemerintah sebagai pemegang saham negara dapat berjalan optimal.
“Dari pengalaman saya sendiri, karena saya pernah berada di, merasakan jadi Komisaris Pertamina Hulu Energi, sebetulnya memang keberadaan komisaris itu penting dan perlu, untuk bisa memberikan arahan sekaligus mengawal agenda-agenda pemerintah,” kata Qodari saat ditemui di Jakarta, Sabtu (4/7/2026).
Sorotan publik muncul setelah sejumlah figur nonkorporasi ditunjuk menjadi komisaris BUMN, di antaranya asisten Raffi Ahmad, Mufli Ananda, yang diangkat sebagai Komisaris PT Krakatau Posco, serta relawan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ginka Febriyanti Ginting, yang menjabat Komisaris PT Pertamina Retail (Pertare).
“Diharapkan Presiden Prabowo Subianto melakukan pembenahan BUMN dengan mengedepankan profesionalisme dan transparansi agar keberadaan perusahaan pelat merah memberikan manfaat untuk negara dan masyarakat Indonesia bukan hanya memberikan manfaat terhadap komisaris dan direksi,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, pengangkatan sejumlah komisaris badan usaha milik negara (BUMN) dari kalangan nonkorporasi menuai sorotan publik karena dinilai sarat muatan balas jasa politik. Pemerintah menegaskan penunjukan komisaris dilakukan untuk memperkuat fungsi pengawasan dan mendukung agenda strategis negara di perusahaan pelat merah.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengatakan keberadaan komisaris memiliki peran penting dalam mengawal jalannya perusahaan sekaligus memastikan kebijakan pemerintah sebagai pemegang saham negara dapat berjalan optimal.
“Dari pengalaman saya sendiri, karena saya pernah berada di, merasakan jadi Komisaris Pertamina Hulu Energi, sebetulnya memang keberadaan komisaris itu penting dan perlu, untuk bisa memberikan arahan sekaligus mengawal agenda-agenda pemerintah,” kata Qodari saat ditemui di Jakarta, Sabtu (4/7/2026).
Sorotan publik muncul setelah sejumlah figur nonkorporasi ditunjuk menjadi komisaris BUMN, di antaranya asisten Raffi Ahmad, Mufli Ananda, yang diangkat sebagai Komisaris PT Krakatau Posco, serta relawan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ginka Febriyanti Ginting, yang menjabat Komisaris PT Pertamina Retail (Pertare).
Lihat Juga :
