Mendorong Kebijakan Energi Berkelanjutan Demi Lingkungan dan Kesejahteraan

JAKARTA - Presiden Mahasiswa Universitas Paramadina 2025/2026 Hudan Lil Muttaqien mengatakan kebijakan energi harus dirancang secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kemandirian energi menyangkut masa depan pembangunan ekonomi Indonesia.

Dia mendorong pengendalian subsidi energi agar energi benar-benar sampai ke tangan masyarakat secara merata. Hal tersebut disampaikan Hudan setelah kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Kedaulatan Energi sebagai Instrumen Penopang Ekonomi Nasional" yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Kesatria Muda Respublika bekerja sama dengan Senat Mahasiswa Universitas Paramadina, di Universitas Paramadina, Jakarta.

"Dengan pemerintah tetap menjaga subsidi BBM kepada masyarakat tetap berjalan, artinya kebijakan publik yang diambil masih berpihak kepada masyarakat menengah dan bawah. Sembari pemerintah mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, tugas kita sebagai mahasiswa, akademisi, dan masyarakat secara umum untuk mengawal dan mengawasi kebijakan pemerintah," ujar Hudan dikutip Jumat (3/7/2026).

Baca juga: Pertaruhan Masa Depan Ketahanan Energi, Komut Pertamina Cek Keandalan GRR Tuban



Sementara itu, anggota Presidium Kesatria Muda Respublika Darma Alwi mengimbau agar masyarakat, mahasiswa, dan pemuda lebih bijak dalam menyikapi isu energi. Ia berbicara pentingnya melihat persoalan ini secara jernih dan berbasis pada data ekonomi yang nyata.

"Masyarakat dan pemuda harus lebih bijak lagi dalam melihat isu energi ini. Kita tidak boleh mengedepankan penilaian subjektif tanpa didasarkan pada fakta-fakta sebenarnya mengenai kondisi energi nasional kita," ujar Alwi.

Alwi juga mengingatkan publik agar lebih bijak dalam bermedia sosial saat menanggapi isu-isu strategis seperti penyesuaian harga BBM. Ia menilai pemahaman yang utuh mengenai kedaulatan energi sangat diperlukan agar masyarakat tidak terjebak dalam opini yang menyesatkan.

Upaya pemerintah dalam menata subsidi dan memperkuat industri hilir migas diharapkan menjadi fondasi kuat menuju Indonesia Emas. Pengawasan yang konsisten dari masyarakat akan memastikan setiap langkah kebijakan tetap bermuara pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat banyak.

Diketahui, transformasi kebijakan energi nasional kini diarahkan pada penciptaan sistem energi yang andal, terjangkau, dan tidak mudah goyah oleh krisis global. Pemerintah berkomitmen mengonversi penggunaan energi fosil secara bertahap demi menjaga keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

Langkah strategis menaikan subsidi pada BBM jenis Pertamax dipandang sebagai langkah rasional untuk menjaga kesehatan fiskal negara. Kebijakan ini memungkinkan pemerintah memitigasi risiko inflasi yang dipicu oleh lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat.

Data menunjukkan bahwa kenaikan harga minyak internasional memberikan tekanan signifikan pada nilai tukar rupiah dan beban suku bunga negara. Tanpa penataan subsidi yang tepat, defisit anggaran dikhawatirkan melampaui batas aman, yang pada akhirnya dapat mengganggu program pembangunan prioritas lainnya. Dalam upaya memperkuat kedaulatan energi, pemerintah juga mendorong akselerasi mandatori biofuel seperti B50 untuk menekan ketergantungan pada impor migas.