Pakar Hukum: Konsep Presisi Jadi Kunci Meningkatnya Kepercayaan Publik kepada Polri

Dia menuturkan, standar operasional prosedur diperkuat dan diawasi secara lebih ketat untuk memastikan akuntabilitas di setiap lini. Dia menambahkan, reformasi pada aspek SDM mencakup peningkatan kompetensi anggota melalui pelatihan berkala, seleksi yang lebih ketat, serta penerapan sistem evaluasi berbasis integritas dan kinerja.

“Polri secara aktif mendorong regenerasi kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan publik, bukan semata-mata pada kewenangan. Pembinaan karakter dan etika profesi menjadi komponen wajib dalam pengembangan personel,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, transformasi budaya organisasi merupakan dimensi yang paling fundamental sekaligus paling sulit diukur. “Polri berupaya membangun kultur kelembagaan yang berlandaskan pada keterbukaan, anti-korupsi, dan orientasi pada kepuasan masyarakat. Perubahan budaya ini diharapkan menjadi fondasi jangka panjang yang menjaga keberlanjutan reformasi,” tuturnya.

Konsep Presisi sebagai Arsitektur Reformasi Polri
Hartanto secara khusus menyoroti Konsep Presisi — yang merupakan singkatan dari Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan — sebagai kerangka kebijakan yang diarsiteki oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. “Konsep ini menjadi roh dari berbagai kebijakan baru yang diterapkan di tubuh Polri dan dianggap sebagai penjelasan substantif atas meningkatnya angka kepercayaan publik,” ujarnya.

Pertama, prediktif. Polri dituntut mampu mengantisipasi potensi gangguan keamanan sebelum terjadi, dengan memanfaatkan data intelijen dan analitik sosial untuk mencegah konflik secara proaktif, bukan reaktif.