Boni Hargens: Peningkatan Kepercayaan Publik kepada Polri Perkuat Stabilitas Demokrasi

JAKARTA - Analis Politik Senior Boni Hargens menegaskan bahwa peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri bukan sekadar pencapaian institusional semata. Dia menempatkannya dalam konteks yang lebih luas, yakni sebagai prasyarat fundamental bagi penguatan demokrasi Indonesia dan keberhasilan pelaksanaan roda pemerintahan secara keseluruhan.

"Tanpa kepercayaan publik terhadap aparat keamanan, fondasi demokrasi yang sehat akan sulit terwujud secara konsisten dan berkelanjutan," kata Boni Hargens dalam keterangannya, Sabtu (27/6/2026).

Boni menyambut positif hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan 80,6 persen publik menilai kinerja Polri semakin baik. Menurutnya, angka 80,6 persen publik yang menilai kinerja Polri membaik merupakan bukti empiris yang kuat bahwa institusi kepolisian dibawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo benar-benar serius dalam menjalani proses reformasi, baik dari sisi kinerja operasional maupun budaya organisasi internal.

Baca juga: DPR Desak Latsarmil Peserta SPPI Disetop: Nyawa Jangan Dianggap Enteng!



Boni secara khusus mengaitkan capaian ini dengan kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, yang dinilainya berhasil membuat berbagai terobosan strategis dalam reformasi internal Polri. Konsep "Presisi" yang diusung Kapolri menjadi fondasi transformasi institusional yang tidak hanya menyentuh aspek teknis operasional, tetapi juga membangun budaya kepolisian yang lebih humanis, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.

"Kepercayaan publik yang meningkat terhadap Polri merupakan prasyarat bagi penguatan demokrasi dan keberhasilan pelaksanaan pemerintahan," kata Boni Hargens.

Di tengah gejolak aksi protes yang menentang sejumlah kebijakan pemerintah belakangan ini, Boni menekankan bahwa harmonisasi antara negara dan masyarakat adalah keniscayaan. "Stabilitas pemerintahan hanya dapat terjaga ketika ada keseimbangan antara otoritas negara dan partisipasi serta kepercayaan masyarakat sipil terhadap institusi," tutur dia.

Dalam konteks pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru berdiri, Boni memposisikan Polri sebagai kekuatan pendukung yang fundamental. Menurut Boni, kapasitas Polri dalam menjaga ketertiban, mengelola dinamika sosial, dan menegakkan hukum secara berkeadilan menjadi variabel kunci yang menentukan stabilitas dan kredibilitas pemerintahan baru tersebut di mata publik domestik maupun internasional.

"Saya memandang Polri bukan semata sebagai instrumen penegak hukum, tetapi sebagai aktor strategis dalam ekosistem politik dan pemerintahan Indonesia. Keberhasilan Polri dalam membangun kepercayaan publik dengan demikian memiliki implikasi yang melampaui batas-batas tugas kepolisian itu sendiri, menyentuh dimensi stabilitas demokrasi dan legitimasi pemerintahan secara menyeluruh," pungkasnya.