Muktamar NU Harus Jadi Momentum Pemurnian, Bukan Arena Perebutan Kekuasaan
Kamis, 18 Juni 2026 - 23:34 WIB
loading...
Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur mendukung Nasaruddin Umar untuk menjadi Ketua Umum PBNU. Foto: Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur meminta semua peserta Muktamar ke-35 NU menjadikan forum tertinggi organisasi itu sebagai momentum pemurnian, bukan arena perebutan kekuasaan. Menurut kiai kampung asal Situbondo, Jawa Timur itu, pilihan pemimpin di muktamar kali ini akan menentukan posisi NU sebagai penjaga keutuhan republik, bukan mesin mobilisasi massa.
Gus Lilur merujuk pada Muktamar ke-34 yang berlangsung di Lampung pada Desember 2021 sebagai peringatan nyata. Menurutnya, proses pemilihan yang sarat kepentingan di muktamar itu berujung pada perpecahan internal, konflik kepengurusan yang merembet ke ranah hukum, korupsi, dan terseretnya NU dalam pusaran politik praktis.
"Muktamar ke-34 Lampung harus jadi pelajaran pahit yang tidak boleh dilupakan. Salah memilih pemimpin, dampaknya sangat fatal bagi NU — organisasi jadi terpecah, terseret arus korupsi dan nafsu kuasa," ujarnya, Rabu (18/6/2026).
Dia berpendapat, Muktamar ke-35 tidak bisa dilepaskan dari konteks kebangsaan yang lebih luas. Dia menambahkan, di tengah kondisi geopolitik global yang bergolak dan kerentanan kohesi sosial dalam negeri, NU sebagai organisasi dengan lebih dari seratus juta warga memikul tanggung jawab moral yang besar.
"NU adalah bagian dari pendiri republik ini. Maka setiap keputusan besar NU harus selalu ditanyakan: apa artinya bagi keutuhan bangsa?" ujarnya.
Gus Lilur menganalogikan semangat yang harus dibawa ke Muktamar ke-35 dengan peristiwa Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945. Saat itu, kata dia, para pemimpin Islam merelakan tujuh kata — "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" — demi mencegah disintegrasi bangsa yang baru merdeka.
Baginya, keputusan itu bukan tanda kekalahan, melainkan puncak kenegarawanan. "Semangat Piagam Jakarta itu adalah cara berpikir seorang pemimpin Islam: memilih kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan diri dan golongannya. Semangat itulah yang harus hadir di bilik pemilihan muktamar," ujar Gus Lilur.
Sebagai bentuk konkret dari semangat itu, Gus Lilur menegaskan bahwa pemimpin NU yang terpilih di Muktamar ke-35 harus mendukung keberlanjutan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk dua periode. Ia menilai pemerintahan Prabowo–Gibran merupakan kekuatan penyatu dari dua arus besar yang selama ini berpotensi menjadi sumber perpecahan.
"Kita sudah melihat jejaknya: polarisasi antara yang disebut cebong dan kampret, serta rivalitas antarinstitusi keamanan negara, yaitu TNI dan Polri. Prabowo dan Gibran menyatukan itu semua. Demi persatuan bangsa, pemimpin NU pun harus seseorang yang mendukung keberlanjutan itu," kata Gus Lilur.
Atas dasar pertimbangan tersebut, Gus Lilur secara terbuka mendukung Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar untuk menjadi Ketua Umum PBNU, dan mendorong Prof. Dr. KH Said Aqil Siradj untuk mengisi posisi Rais Aam. Nasaruddin Umar saat ini menjabat sebagai Menteri Agama dalam kabinet Prabowo, imam besar Masjid Istiqlal, sekaligus guru besar yang dikenal di forum-forum dialog antaragama internasional.
Said Aqil Siradj adalah ulama senior dengan rekam jejak panjang di PBNU dan keilmuan yang berakar dari Universitas Ummul Qura, Makkah. "Keduanya profesor asli, ulama tulen, cendekia sejati yang bisa mengharumkan NU di panggung global. NU ini kaya tokoh — jangan sampai yang tampil justru yang itu-itu saja karena faktor politik," ujar Gus Lilur.
Ia juga mengkritik fenomena yang ia sebut "gus-gus nanggung" — figur yang memanfaatkan simbol kesantrian sebagai legitimasi tanpa kedalaman keilmuan yang memadai, dan menggunakan NU sebagai batu loncatan karier politik. Gus Lilur menegaskan bahwa muktamar kali ini adalah ujian sejarah, bukan sekadar suksesi rutin.
Ia berharap para kiai dan ulama peserta muktamar memiliki keberanian moral untuk memilih berdasarkan kapasitas keulamaan, bukan kalkulasi kekuasaan. "Ini bukan soal hari ini saja. Ini soal masa depan NU dan umat. Kita mau kembali ke jalan ulama, atau terus terseret arus kekuasaan — itu yang sedang dipertaruhkan," pungkasnya.
Gus Lilur merujuk pada Muktamar ke-34 yang berlangsung di Lampung pada Desember 2021 sebagai peringatan nyata. Menurutnya, proses pemilihan yang sarat kepentingan di muktamar itu berujung pada perpecahan internal, konflik kepengurusan yang merembet ke ranah hukum, korupsi, dan terseretnya NU dalam pusaran politik praktis.
"Muktamar ke-34 Lampung harus jadi pelajaran pahit yang tidak boleh dilupakan. Salah memilih pemimpin, dampaknya sangat fatal bagi NU — organisasi jadi terpecah, terseret arus korupsi dan nafsu kuasa," ujarnya, Rabu (18/6/2026).
Dia berpendapat, Muktamar ke-35 tidak bisa dilepaskan dari konteks kebangsaan yang lebih luas. Dia menambahkan, di tengah kondisi geopolitik global yang bergolak dan kerentanan kohesi sosial dalam negeri, NU sebagai organisasi dengan lebih dari seratus juta warga memikul tanggung jawab moral yang besar.
"NU adalah bagian dari pendiri republik ini. Maka setiap keputusan besar NU harus selalu ditanyakan: apa artinya bagi keutuhan bangsa?" ujarnya.
Gus Lilur menganalogikan semangat yang harus dibawa ke Muktamar ke-35 dengan peristiwa Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945. Saat itu, kata dia, para pemimpin Islam merelakan tujuh kata — "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" — demi mencegah disintegrasi bangsa yang baru merdeka.
Baginya, keputusan itu bukan tanda kekalahan, melainkan puncak kenegarawanan. "Semangat Piagam Jakarta itu adalah cara berpikir seorang pemimpin Islam: memilih kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan diri dan golongannya. Semangat itulah yang harus hadir di bilik pemilihan muktamar," ujar Gus Lilur.
Sebagai bentuk konkret dari semangat itu, Gus Lilur menegaskan bahwa pemimpin NU yang terpilih di Muktamar ke-35 harus mendukung keberlanjutan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk dua periode. Ia menilai pemerintahan Prabowo–Gibran merupakan kekuatan penyatu dari dua arus besar yang selama ini berpotensi menjadi sumber perpecahan.
"Kita sudah melihat jejaknya: polarisasi antara yang disebut cebong dan kampret, serta rivalitas antarinstitusi keamanan negara, yaitu TNI dan Polri. Prabowo dan Gibran menyatukan itu semua. Demi persatuan bangsa, pemimpin NU pun harus seseorang yang mendukung keberlanjutan itu," kata Gus Lilur.
Atas dasar pertimbangan tersebut, Gus Lilur secara terbuka mendukung Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar untuk menjadi Ketua Umum PBNU, dan mendorong Prof. Dr. KH Said Aqil Siradj untuk mengisi posisi Rais Aam. Nasaruddin Umar saat ini menjabat sebagai Menteri Agama dalam kabinet Prabowo, imam besar Masjid Istiqlal, sekaligus guru besar yang dikenal di forum-forum dialog antaragama internasional.
Said Aqil Siradj adalah ulama senior dengan rekam jejak panjang di PBNU dan keilmuan yang berakar dari Universitas Ummul Qura, Makkah. "Keduanya profesor asli, ulama tulen, cendekia sejati yang bisa mengharumkan NU di panggung global. NU ini kaya tokoh — jangan sampai yang tampil justru yang itu-itu saja karena faktor politik," ujar Gus Lilur.
Ia juga mengkritik fenomena yang ia sebut "gus-gus nanggung" — figur yang memanfaatkan simbol kesantrian sebagai legitimasi tanpa kedalaman keilmuan yang memadai, dan menggunakan NU sebagai batu loncatan karier politik. Gus Lilur menegaskan bahwa muktamar kali ini adalah ujian sejarah, bukan sekadar suksesi rutin.
Ia berharap para kiai dan ulama peserta muktamar memiliki keberanian moral untuk memilih berdasarkan kapasitas keulamaan, bukan kalkulasi kekuasaan. "Ini bukan soal hari ini saja. Ini soal masa depan NU dan umat. Kita mau kembali ke jalan ulama, atau terus terseret arus kekuasaan — itu yang sedang dipertaruhkan," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
