Bonatua Silalahi Ungkap Kejanggalan di Fotokopi Ijazah Jokowi: Tak Ada Tanggal Legalisir, Melanggar Peraturan

JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi mengungkap kejanggalan dalam fotokopi ijazah Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang didapat dari KPU Kota Solo. Ia mengungkapkan, salinan ijazah itu dipakai Jokowi untuk memenuhi syarat pendaftaran Wali Kota Solo pada 2005.

Ia pun merasa janggal dengan salinan ijazah Jokowi yang dipakai saat mendaftar Wali Kota Solo. Pasalnya, kata Bonatua, tak ada tanggal legalisir fotokopi ijazah itu.

“Nah, uniknya, ya, di di sini, kalau kita lihat di bagian pojok atas ini, itu justru itu ada kejangalan yang keganjilan yang saya terima, ya. Itu tidak ada di bagian pojok atas sini, tidak ada yang namanya tanggal legalisir," kata Bonatua saat jumpa pers secara daring di akun Tiktok pribadinya, Selasa (16/6/2026).

Baca juga: Bonatua Silalahi Kecewa Gugatan ke PTUN Soal Ijazah Jokowi Tak Dilanjutkan ke Pokok Perkara



Seharusnya, kata Bonatua, dalam legalisir salinan ijazah itu turut disertakan tanggal. Hal itu merujuk sejumlah aturan hukum yang telah berlaku, seperti Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

"Kalau di UU 30 Tahun 2014 Pasal 73, itu jelas disebut bahwa setiap legalisir itu harus ada tanggalnya ini, ayat 4 huruf b, harus harus ada tanggal. Nah, sementara, ini kan 2014, berarti eh dokumen ijazah yang diserahkan Pak Joko Widodo (untuk daftar pilpres) tahun 2019 itu sudah melanggar UU ini," tutur Bonatua.

Bahkan, kata Bonatua, salinan ijazah Jokowi itu telah melanggar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Surat Keterangan Pengganti, serta Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB.

"Nah, di sini di Pasal 5, jelas disebut di sini, ya, setiap pengesahan fotokopi itu harus ada tanggal, bulan, dan tahun," kata Bonatua.

Tak sampai di situ, Bonatua meyakini, salinan ijazah Jokowi tak memenuhi syarat untuk mendaftarkan Pilwalkot Solo 2025. Pasalnya, ia menilai, salinan ijazah itu telah melanggar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 324/U/1997 tentang Pemberian Wewenang kepada Pejabat Tertentu untuk Mengesahkan Salinan/Fotokopi Ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), dan dokumen pengganti yang berpenghargaan sama.

"Ternyata di di sini juga diatur bahwa setiap fotokopi itu harus punya tanggal. Artinya, ini menjadi bukti lagi bahwa dokumen yang ini, yang tahun, ijazah yang ini, yang tahun 2005 diserahkan ke KPU oleh calon wali kota atas nama Joko Widodo itu juga tidak sesuai dengan Keputusan Menteri," ungkap Bonatua.

Bonatua mengatakan, temuan ini akan menjadi bukti tambahan untuk menguatkan gugatannya ihwal pembatalan Jokowi sebagai capres di PTUN. Bahkan, ia berencana akan membuat gugatan di PN Jakarta Pusat.

"Jadi nanti ke depannya, ini akan menjadi bukti tambahan, ya, karena memang eh sebelum ada ini kita sudah membuat permohonan di gugatan perbuatan melanggar hukum di pengadilan. Ini kita ada di PN Jakarta Pusat, kita juga ada di PTUN juga, ya. Di PTUN juga terkait ini nanti bisa kita minta hakim membatalkan membatalkan keputusan penetapan pasangan calon presiden," terang Bonatua.

"Karena apa? Dokumen ini jelas melanggar, ini seharusnya, seharusnya ini diperiksa oleh KPU. KPU mestinya menurut undang-undang pemilu, dia harus memverifikasi validasi, memverifikasi faktual. Kenapa ini bisa lolos? Kenapa ini dokumen seperti ini bisa diterima sebagai syarat pencalonan presiden? Seharusnya ada cukup kuat alasan dari KPU maupun Bawaslu untuk memeriksa aslinya. Kesamaan aslinya, ada masalah apa ini? Seperti itu," pungkas Bonatua.