MA Merasa Tidak Perlu Bentuk Tim Internal Kasus Nurhadi

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) merasa tidak memerlukan pembentukan tim internal untuk menyelidiki lebih lanjut keterlibatan oknum Anggota MA dalam kasus suap dan gratifikasi perkara yang menjerat mantan Sekretaris MA Nurhadi Abdurachman. Sebab, perkara tersebut sudah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Menurut MA, ikut menyelidik internal dan membentuk tim di MA terkait kasus pak Nurhadi, kami rasa tidak perlu. Sebab, perkara Nurhadi sudah ditangani aparat penegak hukum dalam hal ini KPK," ujar Juru bicara MA, Andi Samsan Nganro saat dikonfirmasi, Senin (21/9/2020).

(Baca: Ketua MA Didesak Bentuk Tim Investigasi Internal Kasus Nurhadi)

MA, kata dia, menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus Nurhadi kepada KPK. Apalagi, saat ini Nurhadi sudah tidak lagi berstatus sebagai pejabat di MA. "Apalagi pak Nurhadi bukan lagi berstatus sebagai pejabat/pegawai di MA maka sebaiknya kita tunggu saja perkembangan dari proses hukum yang kini sedang berjalan di tangani KPK," ungkapnya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Lokataru sebelumnya mendesak Mahkamah Agung (MA) untuk dapat membentuk tim investigasi internal dapam kasus korupsi yang menjerat mantan Sekretaris MA Nurhadi.

"Ketua MA (M Syarifuddin) segera membentuk tim investigasi internal untuk menyelidiki lebih lanjut perihal keterlibatan oknum lain dalam perkara yang melibatkan Nurhadi," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis, Senin (21/9/2020).

ICW dan Lokataru juga mendesak Mahkamah Agung agar kooperatif dan bekerjasama dengan KPK untuk dapat membongkar tuntas perkara korupsi di internal MA. Sebab, MA seaakan belum mau bekerjasama secara baik dalam menuntaskan kasus Nurhadi.

(Baca: Dalami Kasus Nurhadi, KPK Panggil 2 Saksi)

Kurnia menyebut, bahwa alih-alih dapat berkoordinasi dengan baik, pada awal Agustus lalu KPK memanggil sejumlah Hakim Agung, namun MA justru terlihat resisten dengan mendalihkan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020.

"Padahal dalam penegakan hukum dikenal asas equality before the law, yang mengamanatkan bahwa setiap orang tidak berhak untuk mendapatkan perlakuan khusus. Tak hanya itu, Pasal 112 KUHAP juga telah menegaskan bahwa penyidik dapat memanggil saksi maupun tersangka dan kedua subjek tersebut wajib hukumnya memenuhi panggilan penegak hukum. Jadi tidak tepat jika dalih SEMA digunakan untuk menghindari proses pemeriksaan di KPK," jelasnya.