Pemerintah Evaluasi Program Prioritas, Bakom RI: Waspadai Disinformasi

JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui berbagai langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran guna menjaga kesehatan fiskal negara. Salah satunya melakukan evaluasi terhadap berbagai program prioritas, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Hal itu untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan efektif dan tepat sasaran,” Tenaga Ahli Utama Bakom RI Fithra Faisal di Jakarta, Minggu (14/6/2026).

Untuk itu, Fithrah mengimbau masyarakat untuk mewaspadai berbagai bentuk provokasi dan disinformasi yang berkembang terkait isu Reformasi Jilid II yang diusung sejumlah kelompok, termasuk BEM SI.

Baca juga: MBG Perlu Dilanjutkan dengan Evaluasi, Perbaikan Tata Kelola, dan Efisiensi Anggaran

“Pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap berbagai program prioritas, termasuk MBG. Berbagai langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran yang dilakukan berpotensi menghasilkan penghematan hingga Rp100–150 triliun. Kondisi ini tentu dapat semakin memperkuat kesehatan fiskal nasional,” ujarnya.

Fithra menjelaskan penyebaran hoaks dan informasi yang tidak benar dapat menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas sosial maupun ekonomi. Salah satunya, munculnya informasi palsu mengenai kelangkaan komoditas yang dapat memicu panic buying di masyarakat meskipun ketersediaan stok sebenarnya masih aman.

“Karena itu, masyarakat perlu lebih waspada terhadap berbagai bentuk provokasi, disinformasi, maupun narasi yang sengaja dibangun untuk menimbulkan keresahan,” katanya.

Lihat video: Nanik: BGN Akan Efisiensi Anggaran dan 27.877 Dapur MBG Dihentikan Sementara


Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah terus bekerja keras untuk memperbaiki kondisi perekonomian nasional. Menurutnya, berbagai tantangan ekonomi yang ada saat ini direspons melalui koordinasi yang erat antarinstansi dan kebijakan yang saling mendukung.

“Beberapa hari ini saudara saksikan bahwa kita juga betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita,” katanya.

Prasetyo meyakini langkah-langkah yang ditempuh pemerintah akan mampu memberikan kepastian bagi dunia usaha sekaligus memperkuat pemulihan ekonomi.

“Dengan koordinasi yang erat, dengan koordinasi yang intens, dengan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain, juga yang hari ini memberi kepastian kepada para pelaku usaha, kami yakin kita akan dapat mengatasi permasalahan ini,” ujarnya.

Fithra menambahkan pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal sesuai arahan Presiden. “Presiden telah mengarahkan agar defisit APBN tetap berada di bawah batas 3 persen. Bahkan untuk tahun depan, pemerintah menargetkan defisit dapat ditekan hingga sekitar 1,8%,” ungkapnya.

Karena itu, masyarakat diharapkan semakin kritis dalam menyikapi informasi yang beredar dan tidak mudah terpengaruh provokasi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Dengan persatuan, literasi informasi yang baik, dan dukungan terhadap upaya perbaikan ekonomi, Indonesia diyakini mampu menghadapi berbagai tantangan serta melanjutkan pembangunan secara berkelanjutan.