OTT Pejabat Imigrasi Jakbar Terkait Pengurusan WNA
Rabu, 03 Juni 2026 - 11:02 WIB
loading...
Ketua KPK Setyo Budiyanto. Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Tim Kedeputian Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menggelar operasi tangkap tangan (OTT), hari ini. Dalam operasi senyap kali ini, tim mengamankan pejabat Kantor Imigrasi (Kanim) Jakarta Barat.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengamini adanya penangkapan terhadap pejabat Imigrasi Jakarta Barat. Kata Setyo, pejabat Imigrasi Jakarta Barat ditangkap didiga berkaitan dengan pengurusan Warga Negara Asing (WNA).
"Benar, ada penyelidikan tertutup di Kantor Imigrasi Jakbar, terkait pengurusan WNA," kata Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi, Rabu (3/6/2026).
Baca Juga: Gelar OTT di Jakarta, KPK Tangkap Pejabat Imigrasi Jakbar
Setyo masih enggan membeberkan detail siapa saja pejabat imigrasi Jakarta Barat yang diamankan dalam OTT tersebut. Dari informasi yang diterima, pimpinan Kanim Imigrasi Jakbar terjaring dalam operasi senyap KPK.
Saat ini, tim sudah mengamankan beberapa pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut. Para pihak yang terjaring OTT dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengamini adanya penangkapan terhadap pejabat Imigrasi Jakarta Barat. Kata Setyo, pejabat Imigrasi Jakarta Barat ditangkap didiga berkaitan dengan pengurusan Warga Negara Asing (WNA).
"Benar, ada penyelidikan tertutup di Kantor Imigrasi Jakbar, terkait pengurusan WNA," kata Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi, Rabu (3/6/2026).
Baca Juga: Gelar OTT di Jakarta, KPK Tangkap Pejabat Imigrasi Jakbar
Setyo masih enggan membeberkan detail siapa saja pejabat imigrasi Jakarta Barat yang diamankan dalam OTT tersebut. Dari informasi yang diterima, pimpinan Kanim Imigrasi Jakbar terjaring dalam operasi senyap KPK.
Saat ini, tim sudah mengamankan beberapa pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut. Para pihak yang terjaring OTT dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka.
(zik)
Lihat Juga :
