Menata Demokrasi Produktif untuk Kesejahteraan Lintas Generasi

Yusuf Sugiyarto
Ketua Bidang Penelitian Kebijakan Strategis PB HMI

TERIAKAN "Turunkan Soeharto!" yang menggema pada 1998 lahir dari keyakinan bahwa demokrasi akan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih adil. Generasi aktivis Reformasi memperjuangkan kebebasan politik karena mereka percaya bahwa rakyat harus memiliki ruang untuk menentukan masa depannya sendiri.

Dua puluh tujuh tahun kemudian, demokrasi itu masih berdiri. Pemilu berlangsung rutin, kekuasaan berganti secara damai, dan ruang kebebasan sipil jauh lebih terbuka dibanding masa lalu. Namun, bagi Generasi milenial dan Generasi Z memiliki hubungan yang berbeda dengan demokrasi. Mereka tidak mengalami represi politik Orde Baru, tetapi mereka menghadapi tantangan lain yang tidak kalah nyata: mahalnya biaya hidup, semakin sulitnya memperoleh pekerjaan yang layak, dan menyempitnya jalur mobilitas sosial.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada Februari 2025 jumlah pengangguran di Indonesia masih mencapai sekitar 7,28 juta orang, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, sekitar 59,4 persen tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal yang umumnya memiliki perlindungan kerja terbatas, dan tingkat kepastian pendapatan yang rentan.

Di banyak kota, kita menyaksikan fenomena yang semakin lazim: lulusan perguruan tinggi bekerja pada pekerjaan yang tidak sepenuhnya membutuhkan kompetensi yang mereka pelajari, sementara sebagian lainnya harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, untuk memperoleh pekerjaan pertama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama demokrasi Indonesia tidak lagi hanya berkaitan dengan distribusi kekuasaan, tetapi juga distribusi kesempatan.

Demokrasi yang sehat semestinya mampu menciptakan ruang bagi setiap warga untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Karakter generasi muda saat ini juga berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah arus informasi yang nyaris tanpa batas. Akibatnya, mereka lebih mudah mengenali jarak antara narasi dan realitas. Mereka tidak terlalu terpesona oleh pencitraan politik yang megah, slogan yang bombastis, atau klaim keberhasilan yang tidak mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Generasi ini cenderung lebih menghargai keaslian, transparansi, dan hasil yang konkret. Mereka mungkin tidak selalu aktif dalam partai politik, tetapi mereka memiliki sensitivitas tinggi terhadap inkonsistensi kebijakan dan ketidaksesuaian antara janji dengan kenyataan.

Di sinilah demokrasi Indonesia menghadapi tantangan baru, bahwa Politik tidak bisa lagi semata-mata mengandalkan popularitas jangka pendek. Demokrasi perlu bertransformasi menjadi demokrasi yang produktif, yakni demokrasi yang mampu mengubah energi politik menjadi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Sayangnya, konsistensi pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar.

Setiap pergantian kepemimpinan seringkali diikuti oleh perubahan prioritas, perubahan program, bahkan perubahan narasi pembangunan. Padahal begitu banyak sektor strategis membutuhkan horizon waktu yang jauh lebih panjang dibanding siklus elektoral lima tahunan. Dalam konteks tersebut, politik daerah memegang peran yang sangat penting.

Jika pemerintah pusat merumuskan arah besar pembangunan nasional, maka pemerintah daerah sesungguhnya merupakan aktor yang menerjemahkan visi tersebut ke dalam realitas seharihari masyarakat. Kualitas pendidikan yang dirasakan warga, kemudahan berusaha, penciptaan lapangan kerja lokal, pengembangan industri daerah, hingga efektivitas pelayanan publik pada akhirnya sangat ditentukan oleh kapasitas pemerintah daerah dalam mengoperasionalisasikan agenda pembangunan.

Namun, kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan agenda pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas birokrasi, melainkan juga oleh kualitas demokrasi lokal itu sendiri. Setelah lebih dari dua dekade desentralisasi, Indonesia telah berhasil mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada masyarakat. Akan tetapi, kedekatan tersebut belum selalu diikuti oleh kemampuan menghasilkan pembangunan yang konsisten dan berorientasi jangka panjang.

Tidak sedikit daerah yang masih terjebak dalam siklus politik elektoral yang pendek, di mana energi pemerintahan lebih banyak terserap untuk menjaga dukungan politik dibanding membangun fondasi kesejahteraan yang berkelanjutan.

Dalam perspektif Daron Acemoglu dan James Robinson melalui konsep The Narrow Corridor, kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh kemampuannya menjaga keseimbangan antara negara yang kuat dan masyarakat yang kuat. Negara yang terlalu dominan berisiko melahirkan otoritarianisme, sementara masyarakat yang kuat tanpa institusi negara yang efektif justru menghasilkan fragmentasi dan lemahnya kapasitas pembangunan.

Koridor sempit itulah yang memungkinkan kebebasan politik berjalan beriringan dengan efektivitas pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, demokrasi lokal akan menghasilkan manfaat yang optimal apabila kompetisi politik tidak menggerus kemampuan negara untuk menjalankan agenda pembangunan secara konsisten. Maka penting Demokrasi lokal dioperasionalkan untuk menjaga kesinambungan tujuan pembangunan di tengah pergantian tersebut.

Kepala daerah boleh berganti, partai politik boleh berganti, tetapi komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan, penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi lokal, dan pembangunan sumber daya manusia harus tetap berada pada jalur yang sama.

Demokrasi yang produktif adalah demokrasi yang mampu mengubah kompetisi politik menjadi kolaborasi pembangunan jangka panjang. Pada akhirnya, demokrasi selalu berbicara tentang bagaimana tiap generasi berperan dalam mengisinya. jika generasi 1998 memperjuangkan demokrasi politik, maka tantangan generasi hari ini adalah memastikan demokrasi mampu mengubah bonus demografi menjadi kesejahteraan. Sebab Generasi Alpha kelak tidak akan menilai demokrasi dari seberapa sering pemilu diselenggarakan, melainkan dari seberapa besar peluang hidup yang berhasil diwariskan kepada mereka.