BGN Wajibkan Dapur MBG Prioritaskan Ibu Hamil dan Balita, Ahli Gizi: Fokus Tekan Stunting

Leni mengungkapkan bahwa dari hasil pengamatan di sejumlah SPPG, layanan MBG selama ini masih lebih banyak diberikan kepada siswa sekolah dibanding kelompok 3B. "Kebijakan BGN yang mewajibkan setiap SPPG melayani minimal 300 kelompok 3B menjadi salah satu langkah strategis untuk mendukung pemenuhan gizi pada periode kritis tersebut. Namun hasil pengamatan menunjukkan layanan masih didominasi untuk siswa sekolah, sementara kelompok 3B belum menjadi prioritas utama," katanya.

Meski demikian, Leni mengingatkan bahwa pencegahan stunting tidak cukup hanya dilakukan melalui pemberian MBG setiap hari. Menurutnya, penanganan stunting memerlukan pendekatan yang lebih luas dan terintegrasi.

Ia menegaskan bahwa intervensi spesifik lain tetap harus diperkuat, seperti pemberian ASI eksklusif, melanjutkan ASI hingga usia dua tahun, suplementasi tablet tambah darah (TTD) bagi ibu hamil, imunisasi, edukasi gizi, hingga berbagai intervensi kesehatan lainnya.

"Pencegahan stunting tidak cukup hanya melalui pemberian MBG setiap hari. Upaya ini harus didukung intervensi lain seperti pemberian ASI eksklusif, suplementasi tablet tambah darah, imunisasi, edukasi gizi, dan intervensi spesifik lainnya," ujarnya.

Selain intervensi spesifik, ia juga menilai intervensi sensitif dalam program 1.000 HPK tetap harus dilaksanakan dan ditingkatkan. Intervensi sensitif yang dimaksud meliputi akses air bersih, sanitasi, kesehatan lingkungan, pengendalian penyakit infeksi, hingga peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Menurutnya, tanpa dukungan lintas sektor, target penurunan stunting nasional akan sulit dicapai secara optimal. "Kualitas pendidikan, akses sanitasi, penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, edukasi kesehatan yang berkelanjutan, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat memengaruhi keberhasilan penanganan stunting," kata Leni.

Ia juga menyoroti pentingnya sistem monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, sejak diluncurkan pada Januari 2025, pengawasan program masih belum berjalan optimal karena pemerintah lebih berfokus pada pembangunan SPPG dan perluasan jumlah sasaran. Padahal, kata dia, aspek kualitas layanan dan ketepatan sasaran merupakan faktor penting yang menentukan efektivitas program.

Saat ini, pengawasan SPPG memang telah didukung keberadaan KPPG dan Satgas MBG sebagai perpanjangan tangan BGN. Namun Leni menilai mekanisme monitoring harus dilakukan secara lebih komprehensif dan terintegrasi. Menurutnya, pengawasan tidak hanya mencakup jumlah penerima manfaat, tetapi juga harus menyentuh seluruh tahapan program mulai dari perencanaan, proses produksi makanan, distribusi, ketepatan sasaran penerima manfaat, daya terima makanan, dampak terhadap status gizi, hingga aspek administrasi dan keuangan.

"Pengawasan perlu melibatkan lintas program, lintas sektor, tenaga kesehatan, pemerintah daerah, hingga masyarakat agar pelaksanaan program benar-benar berjalan sesuai tujuan," ujarnya.